Kasus Penjualan Tanah Yayasan Batanghari Sembilan. Kejati Sumsel Periksa Dinas PUPR dan BPN Palembang
Kasipenkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH, menyebutkan bahwa lima saksi baru telah dipanggil dalam kasus dugaan korupsi penjualan tanah Yayasan Batang Hari Sembilan, termasuk AN dan AM dari PUPR Kota Palembang. Foto:Nanda/Sumateraekspres.id--
Kasus ini terungkap dalam sidang penjualan aset serupa di Yogyakarta, termasuk asrama mahasiswa 'Pondok Mesudji'.
BACA JUGA:Kasus Dugaan Perselingkuhan di Prabumulih Libatkan Oknum Guru PNS dan PPPK
Empat terdakwa dalam kasus ini, Zurike Takarada, Ngesti Widodo (pegawai BPN Yogyakarta), Derita Kurniawati (notaris), dan Eti Mulyati (notaris), saat ini menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palembang.
Mereka didakwa merugikan negara sebesar Rp10,6 miliar atau tepatnya Rp10.628.905.000.
Saksi Marbun Damargo mengungkapkan dalam sidang bahwa selain aset di Yogyakarta, terdapat pula aset lain, termasuk tanah di Jalan Mayor Ruslan, yang telah diubah alas hak kepemilikan menjadi milik Yayasan Batanghari Sembilan Sumsel dan dijual.