Apakah Agama Benar-benar Ancaman bagi Pancasila?

Reporter: Adv |

Editor: Dede Sumeks |

Kamis , 12 Sep 2024 - 21:56

Otoman, Dosen Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab & Humaniora UIN Raden Fatah Palembang--

SUMATERAEKSPRES.ID - Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, mengintegrasikan nilai-nilai ideologis yang dirumuskan untuk menyatukan keragaman budaya, etnis, dan agama di Indonesia.

Sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa," menegaskan pengakuanterhadap Tuhan dan mengakui keberagaman agama sebagai bagian dari identitas nasional.

Hubungan antara agama dan Pancasila, meskipun dirancang untuk harmonis, telah menghadapi berbagai tantangan historis dan ideologis.

Pernyataan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, yang menyebut agama sebagai potensi ancaman bagi Pancasila telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia.

Pernyataan ini memicu diskusi tentang hubungan antara agama dan ideologi Pancasila, serta bagaimana keduanya dapat berinteraksi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi pernyataan tersebut, dengan mempertimbangkan aspek-aspek historis, sosial, dan ideologis.

Pancasila dirumuskan pada tahun 1945, di tengah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses perumusan ini dipengaruhi oleh konteks sosial-politik yang kompleks, termasuk perbedaan pandangan antara berbagai kelompok agama dan sekuler.

Ide awal mengenai Pancasila muncul dari perdebatan di dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan Panitia Sembilan yang menggabungkan berbagai aspirasi politik dan sosial.

Menurut Peter B. Rimmer dalam Indonesia: Political and Economic Challenge (1993), "Pancasila dirumuskan dalam situasi di mana ada kebutuhan mendesak untuk menciptakan dasar ideologis yang dapat mengakomodasi keberagaman agama dan budaya di Indonesia.

" Rimmer menunjukkan bahwa para perumus Pancasila berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai religious dengan prinsip-prinsip negara yang mengedepankan persatuan dan keadilansosial.

Pada saatitu, kelompok Islam yang dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Sukarno, bersama dengan tokoh-tokoh lain, berusaha menyeimbangkan antara aspirasi untuk negara berbasis agama dan kebutuhan untuk sebuah negara sekuler yang inklusif.

Penekanan pada "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pancasila merupakan kompromi untuk mengakomodasi keberagaman keyakinan sambil menegaskan prinsip-prinsipdasar yang dapat diterima oleh semua pihak (Raihani, 2012).

apakah agama benar-benar ancaman bagi pancasila?                            sumateraekspres.id - pancasila, sebagai dasar negara republik indonesia, mengintegrasikan nilai-nilai ideologis yang dirumuskan untuk menyatukan keragaman budaya, etnis, dan agama di indonesia.
sila pertama pancasila "ketuhanan yang maha esa," menegaskan pengakuanterhadap tuhan dan mengakui keberagaman agama sebagai bagian dari identitas nasional.
baca juga:mengenal lebih dalam: inilah 4 makna di balik garuda pancasila yang penuh semangat!
baca juga:kevin lilliana dorong generasi muda terapkan nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari
hubungan antara agama dan pancasila, meskipun dirancang untuk harmonis, telah menghadapi berbagai tantangan historis dan ideologis.
pernyataan ketua badan pembinaan ideologi pancasila (bpip), yudian wahyudi, yang menyebut agama sebagai potensi ancaman bagi pancasila telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat indonesia.
pernyataan ini memicu diskusi tentang hubungan antara agama dan ideologi pancasila, serta bagaimana keduanya dapat berinteraksi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi pernyataan tersebut, dengan mempertimbangkan aspek-aspek historis, sosial, dan ideologis.
pancasila dirumuskan pada tahun 1945, di tengah perjuangan kemerdekaan indonesia. proses perumusan ini dipengaruhi oleh konteks sosial-politik yang kompleks, termasuk perbedaan pandangan antara berbagai kelompok agama dan sekuler.
ide awal mengenai pancasila muncul dari perdebatan di dalam bpupki (badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan indonesia) dan panitia sembilan yang menggabungkan berbagai aspirasi politik dan sosial.
menurut peter b. rimmer dalam indonesia: political and economic challenge (1993), "pancasila dirumuskan dalam situasi di mana ada kebutuhan mendesak untuk menciptakan dasar ideologis yang dapat mengakomodasi keberagaman agama dan budaya di indonesia.
" rimmer menunjukkan bahwa para perumus pancasila berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai religious dengan prinsip-prinsip negara yang mengedepankan persatuan dan keadilansosial.
pada saatitu, kelompok islam yang dipimpin oleh mohammad hatta dan sukarno, bersama dengan tokoh-tokoh lain, berusaha menyeimbangkan antara aspirasi untuk negara berbasis agama dan kebutuhan untuk sebuah negara sekuler yang inklusif.
penekanan pada "ketuhanan yang maha esa" dalam pancasila merupakan kompromi untuk mengakomodasi keberagaman keyakinan sambil menegaskan prinsip-prinsipdasar yang dapat diterima oleh semua pihak (raihani, 2012).
seiring berjalannya waktu, ketegangan antara nilai-nilai agama dan pancasila mulai muncul dalam berbagai bentuk. pada masa orde baru, rezim presiden soeharto mengadopsi pendekatan yang lebih sekuler dan mempertegas "pancasila sebagai satu-satunya asas" dalam kehidupan politik dan sosial.
pada periode ini, agama seringkali diintegrasikan dengan cara yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip pancasila yang lebihsekuler, menimbulkan ketegangan antara kelompok agama dan pemerintah.
sebagaimana dijelaskan oleh r. william liddle dalam muslim and modernity: the indonesian experience (1996), "pengalaman indonesia menunjukkan bahwa interpretasi pancasila seringkali menjadi alat untuk menegakkan control politik dan sosial, yang kadang-kadang berkonflik dengan ekspresi agama yang lebih bebas.
" liddle menyoroti bahwa pendekatan ini menyebabkan beberapa kelompok merasa terpinggirkan dan menganggap bahwa prinsip-prinsip pancasila digunakan untuk membatasi kebebasan beragama.
pada era reformasi setelah 1998, terdapat upaya untuk mengembalikan dan menegakkan hak-hak kebebasan beragama, namun ketegangan masih sering terjadi.
diskusi tentang hubungan antara agama dan pancasila tetap menjadi isu penting dalam politik dan sosial indonesia.
kurniawati h. dalam religion and the state in modern indonesia (2018) mencatat bahwa "reformasi membawa perubahan dalam cara agama diposisikan dalam hubungannya dengan pancasila, mengarah pada upaya untuk menyeimbangkan kembali antara keduanya dalam konteks demokrasi dan pluralisme."
di masa kontemporer, hubungan antara agama dan pancasila terus menjadi topic perdebatan dan refleksi.
sebagian besar argument berfokus pada bagaimana agama dapat berfungsi dalam kerangka pancasila tanpa mengancam prinsip-prinsip dasar negara.
banyak yang berpendapat bahwa dengan pendekatan inklusif dan moderat, agama dapat memperkuat nilai-nilai pancasila seperti toleransi, persatuan, dan keadilan sosial.
sementara itu, beberapa kelompok agama mungkin merasa bahwa prinsip-prinsip pancasila tidak selalu diterapkan secara adil atau tidak cukup mempertimbangkan sensitivitas agama tertentu.
sebagai contoh, tulisan oleh greg fealy dalam islam and the state in indonesia (2007) menggarisbawahi bahwa "perdebatan tentang hubungan antara agama dan pancasila menunjukkan bahwa meskipun pancasila di desain untuk mengakomodasi keberagaman, tantangan implementasi dan interpretasi seringkali masih menyebabkan ketegangan."
pernyataan yudian wahyudi, yang disampaikan pada 2020, mengklaim bahwa agama berpotensi mengancam pancasila jika tidak dipahami dan diterima dalam konteks ideologi negara.
ia menekankan pentingnya pemahaman yang benar tentang pancasila untuk memastikan bahwa agama tidak menjadi pemicu konflik atau perpecahan di indonesia (wahyudi, 2020).
pernyataan  ini merujuk pada kekhawatiran bahwa interpretasi agama yang ekstrem dapat mengganggu kerukunan sosial dan merusak prinsip-prinsip pancasila sebagai dasar negara.
namun, pernyataan ini mengundang kritik dari berbagai kalangan, terutama karena indonesia adalah negara yang mendasarkan konstitusinya pada prinsip-prinsip pluralisme dan toleransi, yang juga merupakan bagian dari pancasila.
dalam konteksini, penting untuk mengevaluasi apakah agama benar-benar merupakan ancaman bagi pancasila atau apakah sebaliknya, masalah tersebut lebih terkait dengan bagaimana agama diinterpretasikan dan diterapkan dalam masyarakat.
pancasila sebagai dasar negara indonesia mengandung lima sila yang mencerminkan nilai-nilai universal dan ideology nasional.
salah satu sila, yaitu "ketuhanan yang maha esa," mengakui keberadaan tuhan dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara.
dalam konteks ini, agama sebenarnya merupakan bagian dari ideologi pancasila dan bukan ancaman bagi pancasila itusendiri.
menurut nurcholish madjid, seorang intelektual muslim terkemuka, "pancasila harus dilihat sebagai system nilai yang inklusif, di mana agama, dalam bentuk apapun, harus dipahami sebagai bagian dari pencarian kebenaran dan kebajikan yang lebih besar" (madjid, 1999).
madjid menegaskan bahwa agama, ketika diterapkan dengan cara yang moderat dan inklusif, dapat berfungsi untuk memperkuat nilai-nilai pancasila, seperti toleransi dan persatuan.
namun, kritik terhadap pernyataan wahyudi juga muncul dari perspektif sosial dan historis. peneliti sosial, bimo aryo, dalam artikelnya "religion and national ideology: an analysis of the pancasila framework" (2021), menyatakan bahwa "menganggap agama sebagai ancaman bagi pancasila adalah simplifikasi yang tidak mempertimbangkan dinamika sosial dan sejarah indonesia yang kompleks, di mana agama dan ideologi negara telah berfungsi secara sinergis."
pernyataan ketua bpip ini tidak hanya menimbulkan debat akademis tetapi juga mempengaruhi persepsi public terhadap hubungan antara agama dan pancasila.
banyak pihak menganggap bahwa pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan dan memperburuk hubungan antara komunitas agama dan negara.
sebagai contoh, asmawati rahman dalam studi "public perceptions of religion and state ideology in indonesia" (2022) mencatat bahwa "pernyataan yang menstigmatisasi agama dapat memperburuk polarisasi sosial dan merusak kohesi nasional yang telah dibangun dengan susah payah."
kritik lain datang dari perspektif politik, di mana beberapa kalangan menilai bahwa pernyataan tersebut bisa menjadi alat untuk mengeksploitasi ketidakpuasan terhadap kelompok agama tertentu.
hal ini berpotensi memicu konflik dan mengalihkan perhatian dari isu-isu struktural yang lebih mendasar dalam masyarakat.
hubungan antara agama dan pancasila adalah isu historis yang kompleks, dipengaruhi oleh konteks politik, sosial, dan ideologis. pancasila, sebagai dasar negara, dirancang untuk mengakomodasi keragaman agama sambil mempertahankan prinsip-prinsip persatuan dan keadilan.
namun, ketegangan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip pancasila telah muncul sepanjang sejarah indonesia, dipengaruhi oleh cara interpretasi dan penerapan yang berbeda.
dalam konteks saat ini, penting untuk terus mendorong dialog yang inklusif dan reflektif untuk memastikan bahwa agama dan pancasila dapat saling melengkapi dan memperkuat prinsip-prinsip nasional yang mendasar.
pernyataan ketua bpip mengenai agama sebagai ancaman bagi pancasila memerlukan analisis yang mendalam dan kritis.
meskipun ada kekhawatiran mengenai potensi konflik antara agama dan ideologi negara, menyebut agama sebagai ancaman utama bagi pancasila merupakan simplifikasi dari hubungan yang jauh lebih kompleks.
agama, ketika diterima dan diterapkan dalam kerangka toleransi dan inklusivitas, seharusnya tidak menjadi ancaman bagi pancasila.
baca juga:romo benny mendorong pentingnya pendidikan pancasila untuk membangun karakter bangsa
baca juga:sering muncul di twk cpns, ini 9 poin penting tentang pancasila, yuk pahami biar lolos seleksi! 
sebaliknya, agama dapat berfungsi sebagai kekuatan yang memperkuat prinsip-prinsip pancasila jika diintegrasikan dengan cara yang harmonis dan konstruktif.
sebagai negara yang mengedepankan pluralisme dan toleransi, pentingbagi indonesia untuk terus memperjuangkan dialog dan pemahaman yang menyeluruh antara agama dan ideologi negara. (*)