PALEMBANG -  Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumsel, Amaliah Sobli SKg MBA mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak mengorbankan masyarakat dalam kaitannya izin tambang dengan dalih kepentingan investasi, namun masyarakat  tidak merasakan hasil dari investasi tersebut.

            Hal ini diungkapkannya terkait banjir di Kabupaten Lahat yang menurutnya sangat terkait akibat penambangan batubara dan penambangan tanpa izin alias illegal "Tambang yang diberi izin saja sudah cukup melukai alam kita, ditambah lagi tambang-tambang illegal yang marak ditemui dan belum ditertibkan juga. Mari bersama-sama para pembuat kebijakan dan pemberi izin kita renungkan dan kaji kembali, apakah dampak ini setimpal dengan hasil investasi yang diperoleh," ujarnya.

            Dia berharap  Kementerian ESDM dan Kementerian LHK untuk segera menertibkan keberadaan perusahaan tambang yang tak lagi memperpanjang izin dan tidak melakukan upaya penghijauan terhadap lokasi khusunya bekas galian tambang. Sebab menurutnya, hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir.

            Amaliah yang kini duduk di Komite II DPD RI dan merupakan mitra kerja Kementerian ESDM dan KLHK mengatakan bahwa bencana banjir bandang yang terjadi di Lahat, bisa jadi merupakan teguran dari Tuhan. Mengingat, selama ini terjadi praktik penambangan ilegal besar-besaran.   Akibat ulah segelintir orang ini, masyarakat menjadi korban,  dan keuntungan dinikmati oleh cukong pemilik tambang saja.

"Yang jadi pertanyaan,  disini  siapa yang kaya dan siapa yang kena getahnya (musibah)," sebut istri dari Ketua DPD Partai Demokrat Ogan Ilir (OI), H Handry Tama Putra,SE ini lugas.  (kms)