KPU RI Tegaskan Ikuti Putusan MK meski Perubahan PKPU Ditolak DPR

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 23 Aug 2024 - 22:00

Untuk itu, IMM Sumsel meminta segenap elemen masyarakat agar mengawal putusan MK guna memastikan semua pihak dapat tunduk dan patuh atas putusan tersebut. "Kami juga mendesak agar DPRD Sumsel juga menolak untuk ikut menekan DPR RI agar membatalkan RUU Pilkada dan menghormati putusan MK," tandasnya.

Dalam aksi bersama DPD IMM Sumsel itu turut pula dihadiri oleh praktisi hukum sekaligus mantan anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PDIP, Dr H Darmadi Jufri SH MH. Darmadi yang kini dosen di Fakultas Hukum (FH) UM Palembang turun gelanggang. Dia memimpin para mahasiswa UM Palembang yang melakukan aksi demo kemarin.

"Putusan MK No 60 memberikan angin segar dalam pertumbuhan demokrasi dan konstitusi di republik ini. Tapi justru Baleg DPR RI menolak dan menentang putusan MK tersebut. Mereka mengaku kaum intelektual, terpelajar dan mengerti aturan, tapi justru mereka seperti orang-orang bodoh yang tak menaati aturan," cetusnya.

Disampaikannya, putusan MK itu keluar sebagai bagian dari upaya menghilangkan politik dinasti. Di luar halaman DPRD Sumsel, tepatnya kawasan simpang lima DPRD Sumsel, ratusan mahasiswa UIN Raden Fatah juga menggelar aksi demo dengan membakar ban bekas.

Sama halnya seperti aksi demo sebelunya, mereka minta agar unsur pimpinan DPR Sumsel menemui mereka. Namun, setelah dijelaskan bahwa saat ini unsur pimpinan DPRD Sumsel tengah dinas luar kota, para mahasiswa pun dapat memaklumi.

Aksi demo itu diterima Ketua Komisi V DPRD Sumsel Adjis Saip, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs H Syaiful Padli ST MM dan anggota Komisi V DPRD Sumsel Hj Rita Suryani. Adapun putusan terbaru MK No 60/PUU-XXII/2024 mengatur tentang ambang batas pencalonan paslon kepala dan wakil kepala daerah.

Untuk pilgub, jika jumlah penduduk dalam DPT sampai 2 juta jiwa, maka suara sah parpol/gabungan parpol minimal 10% untuk bisa mengusung paslon. Jika jumlah penduduk 2-6 juta jiwa dalam DPT, suara sah parpol/gabungan parpol minimal 8,5%.

Jika jumlah penduduk dalam DPT 6-12 juta jiwa, suara sah parpol/gabungan parpol minimal 7,5%. Sedangkan kalau jumlah penduduk dalam DPT lebih 12 juta jiwa, maka suara sah parpol/gabungan parpol minimal 6,5%.

Sementara, untuk pilwako/pilbup, jika jumlah penduduk dalam DPT sampai 250 ribu jiwa, suara sah parpol/gabungan parpol minimal 10%. Jumlah penduduk dalam DPT 250-500 ribu jiwa, suara sah parpol/gabungan parpol minimal 8,5%. Jika jumlah penduduk di DPT 500 ribu-1 juta jiwa, suara sah parpol/gabungan parpol minimal 7,5%. Terakhir, jika jumlah penduduk dalam DPT lebih 1 juta jiwa, suara sah parpol/gabungan parpol minimal 6,5%. (iol/kms/)

kpu ri tegaskan ikuti putusan mk meski perubahan pkpu ditolak dpr                            palembang, sumateraekspres.id – waktu pendaftaran pasangan calon (paslon) kepala dan wakil kepala daerah ke kpu semakin dekat. sisa tiga hari lagi. namun, peraturan kpu (pkpu) terbaru sebagai tindak lanjut dari keluarnya putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 60/puu-xxii/2024 belum keluar.
alhasil, kpu provinsi dan kpu kabupaten/kota belum bisa ngomong banyak soal syarat pendaftaran. “kalau berdasarkan putusan mk no 60 itu, parpol/gabungan parpol non parlemen dapat mengusung paslon jika suara sah parpol/gabungan parpol itu cukup,” ujar ketua kpu sumsel, andika pranata jaya, kemarin.
ia menegaskan, kpu sumsel akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam putusan mk.  “tapi tetap kami menunggu dulu peraturan terbaru dari kpu ri,” imbuh dia. 
sebelumnya andika menjelaskan, perolehan suara sah jumlah kursi dprd sumsel didasarkan pada penetapan kpu atas hasil pileg terakhir (2024). ‘”untuk di sumsel dukungan kursi untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur 15 kursi (20 persen dari 75 kursi). sedangkan kalau mengikuti putusan mk, kita masih menunggu arahan dari kpu ri,” bebernya.
ketua kpu kota palembang, syawaluddin mengatakan hal senada. pihaknya juga masih menunggu peraturan terbaru kpu ri. “kita belum tahu yang digunakan adalah dpt atau suara sah setelah pemilihan berlangsung. jadi kita tunggu saja, sehingga tidak terjadi kesalahan,” ungkap syawal. 
baca juga:kpu tetapkan rsup mohammad hoesin sebagai rujukan pemeriksaan kesehatan bacakada
baca juga:kpu lahat umumkan 40 nama calon terpilih dprd periode 2024-2029
terpisah, ketua kpu ri, muhammad afifuddin  memastikan, pihaknya bakal mengikuti putusan mk no 60 dan 70 dalam membuat pkpu terbaru. 
ditegaskan afif, kpu ri akan mengabaikan permintaan dpr ri jika saat audiensi nanti mereka meminta perubahan pkpu yang bergeser dari subtansi putusan mk. “kita ikut putusan mk,” tegasnya.
afif menambahkan, pihaknya akan tetap melanjutkan perubahan pkpu sesuai putusan mk meski nantinya ada penolakan dari dpr ri.
sementara, aksi demo mahasiswa menolak praktik dagelan dan drama politik dpr ri yang tak mematuhi putusan mk belum berakhir. kemarin, kembali berlangsung demo di halaman gedung dprd sumsel.
massa dari dua elemen mahasiswa, yang mengatasnamakan dewan pimpinan daerah ikatan mahasiswa muhammadiyah (dpd imm) sumsel dan uin raden fatah. didahului dengan dpd imm sumsel yang menyuarakan tuntutan agar semua pihak dapat menghormati putusan mk nomor 60 tahun 2024. 
"putusan mk bersifat final dan mengikat. kami sangat menyayangkan praktik-praktik kotor untuk saling membenturkan antar lembaga negara. yakni antara mk dengan dpr ri yang sangat tidak elok dan tak produktif bagi upaya membangun kedaulatan hukum di negara ini," sebut koordinator aksi (korak), ifan arnando.
baca juga:kpu ri buat draft pkpu, tetap konsultasi dpr, pastikan mengacu putusan mk
baca juga:pleno kpu tak kondusif, brimob diturunkan 
untuk itu, imm sumsel meminta segenap elemen masyarakat agar mengawal putusan mk guna memastikan semua pihak dapat tunduk dan patuh atas putusan tersebut. "kami juga mendesak agar dprd sumsel juga menolak untuk ikut menekan dpr ri agar membatalkan ruu pilkada dan menghormati putusan mk," tandasnya.
dalam aksi bersama dpd imm sumsel itu turut pula dihadiri oleh praktisi hukum sekaligus mantan anggota dprd sumsel dari fraksi pdip, dr h darmadi jufri sh mh. darmadi yang kini dosen di fakultas hukum (fh) um palembang turun gelanggang. dia memimpin para mahasiswa um palembang yang melakukan aksi demo kemarin.
"putusan mk no 60 memberikan angin segar dalam pertumbuhan demokrasi dan konstitusi di republik ini. tapi justru baleg dpr ri menolak dan menentang putusan mk tersebut. mereka mengaku kaum intelektual, terpelajar dan mengerti aturan, tapi justru mereka seperti orang-orang bodoh yang tak menaati aturan," cetusnya.
disampaikannya, putusan mk itu keluar sebagai bagian dari upaya menghilangkan politik dinasti. di luar halaman dprd sumsel, tepatnya kawasan simpang lima dprd sumsel, ratusan mahasiswa uin raden fatah juga menggelar aksi demo dengan membakar ban bekas. 
sama halnya seperti aksi demo sebelunya, mereka minta agar unsur pimpinan dpr sumsel menemui mereka. namun, setelah dijelaskan bahwa saat ini unsur pimpinan dprd sumsel tengah dinas luar kota, para mahasiswa pun dapat memaklumi.
baca juga:simulasi pleno kpu oku ricuh, brimob diturunkan untuk kendalikan situasi
baca juga:simulasi pengamanan kota jelang pilkada 2024: kantor kpu disandera, bom diledakkan
aksi demo itu diterima ketua komisi v dprd sumsel adjis saip, wakil ketua komisi v dprd sumsel mgs h syaiful padli st mm dan anggota komisi v dprd sumsel hj rita suryani. adapun putusan terbaru mk no 60/puu-xxii/2024 mengatur tentang ambang batas pencalonan paslon kepala dan wakil kepala daerah.
untuk pilgub, jika jumlah penduduk dalam dpt sampai 2 juta jiwa, maka suara sah parpol/gabungan parpol minimal 10% untuk bisa mengusung paslon. jika jumlah penduduk 2-6 juta jiwa dalam dpt, suara sah parpol/gabungan parpol minimal 8,5%. 
jika jumlah penduduk dalam dpt 6-12 juta jiwa, suara sah parpol/gabungan parpol minimal 7,5%. sedangkan kalau jumlah penduduk dalam dpt lebih 12 juta jiwa, maka suara sah parpol/gabungan parpol minimal 6,5%. 
sementara, untuk pilwako/pilbup, jika jumlah penduduk dalam dpt sampai 250 ribu jiwa, suara sah parpol/gabungan parpol minimal 10%. jumlah penduduk dalam dpt 250-500 ribu jiwa, suara sah parpol/gabungan parpol minimal 8,5%. jika jumlah penduduk di dpt 500 ribu-1 juta jiwa, suara sah parpol/gabungan parpol minimal 7,5%. terakhir, jika jumlah penduduk dalam dpt lebih 1 juta jiwa, suara sah parpol/gabungan parpol minimal 6,5%. (iol/kms/)