Perkecil Potensi Kotak Kosong, Ambang Batas Suara Turun, Banyak Parpol Bisa Usung Sendiri Paslon Kepala Daerah

Reporter: TIM |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 20 Aug 2024 - 22:17

PALEMBANG - Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan ambang batas suara partai politik (parpol) atau gabungan parpol dalam pencalonan kepala-wakil kepala daerah pada Pilkada 2024.

Pengusungan calon di Pilkada kini menyetarakan dengan besaran persentase persyaratan calon perseorangan yakni berbasis jumlah penduduk.

Ketetapan MK itu tertuang dalam putusan nomor 60/PUU-XXII/2024.

Putusan MK itu merupakan hasil gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora dalam sidang yang diputuskan, kemarin (20/8). Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Mahfud MD mengatakan, putusan MK soal ambang batas pencalonan ini bisa gagalkan skenario kotak kosong atau calon boneka dalam Pilkada 2024.

Ia melihat, lebih dari 36 pilkada yang berpotensi melawan kotak kosong atau calon boneka. "Ini keputusan yang bagus dan KPU harus segera melaksanakan ini. KPU tidak bisa beralasan belum menerima salinan putusan MK,” tegasnya.

Mahfud menambahkan, putusan MK ini akan berdampak bagi banyak partai, termasuk yang sudah tergabung dalam koalisi. "Bukan hanya PDIP, tapi semua partai yang sudah terlanjur koalisi," imbuhnya. Banyak parpol yang dengan turunnya ambang batas ini dapat mencalonkan sendiri paslon kepala-wakil kepala daerah.

Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 mengubah ketentuan dalam pasal 40 ayat (1) UU Pilkada. Parpol atau gabungan parpol tidak lagi harus mengumpulkan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Ambang batas pencalonan berada di rentang 6,5 persen hingga 10 persen, tergantung jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di daerah tersebut. “Dengan adanya ini jadi lebih adil dan lebih baik, sehingga masyarakat yang di daerah itu supaya tenang. Masih ada waktu 9 hari lagi untuk menyiapkan segala sesuatunya," imbuh dia.

Berdasarkan putusan MK ini, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap (DPT) sampai dengan 2 juta jiwa, maka parpol atau gabungan parpol harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen.

Barulah bisa mengusung paslon kepala-wakil kepala daerah sendiri. Yang masuk kategori ini adalah Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Kalimantan Utara, Maluku Utara hingga seluruh Provinsi di Pulau Papua.

Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, maka parpol atau gabungan parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen. Termasuklah pada kategori ini, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, DI Yogyakarta, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah.

perkecil potensi kotak kosong, ambang batas suara turun, banyak parpol bisa usung sendiri paslon kepala daerah                            palembang - mahkamah konstitusi (mk) menurunkan ambang batas suara partai politik (parpol) atau gabungan parpol dalam pencalonan kepala-wakil kepala daerah pada pilkada 2024.
pengusungan calon di pilkada kini menyetarakan dengan besaran persentase persyaratan calon perseorangan yakni berbasis jumlah penduduk.
ketetapan mk itu tertuang dalam putusan nomor 60/puu-xxii/2024.
putusan mk itu merupakan hasil gugatan partai buruh dan partai gelora dalam sidang yang diputuskan, kemarin (20/8). eks ketua mahkamah konstitusi (mk), prof mahfud md mengatakan, putusan mk soal ambang batas pencalonan ini bisa gagalkan skenario kotak kosong atau calon boneka dalam pilkada 2024.
ia melihat, lebih dari 36 pilkada yang berpotensi melawan kotak kosong atau calon boneka. "ini keputusan yang bagus dan kpu harus segera melaksanakan ini. kpu tidak bisa beralasan belum menerima salinan putusan mk,” tegasnya.
mahfud menambahkan, putusan mk ini akan berdampak bagi banyak partai, termasuk yang sudah tergabung dalam koalisi. "bukan hanya pdip, tapi semua partai yang sudah terlanjur koalisi," imbuhnya. banyak parpol yang dengan turunnya ambang batas ini dapat mencalonkan sendiri paslon kepala-wakil kepala daerah.
baca juga:nasdem berikan dukungan penuh kepada pasangan berlian untuk pilkada lahat 2024
baca juga:meski kader, hna tak dicalonkan ppp di pilkada muara enim. ini curahan hatinya
putusan mk no 60/puu-xxii/2024 mengubah ketentuan dalam pasal 40 ayat (1) uu pilkada. parpol atau gabungan parpol tidak lagi harus mengumpulkan 20 persen kursi dprd atau 25 persen suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
ambang batas pencalonan berada di rentang 6,5 persen hingga 10 persen, tergantung jumlah daftar pemilih tetap (dpt) di daerah tersebut. “dengan adanya ini jadi lebih adil dan lebih baik, sehingga masyarakat yang di daerah itu supaya tenang. masih ada waktu 9 hari lagi untuk menyiapkan segala sesuatunya," imbuh dia.
 berdasarkan putusan mk ini, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap (dpt) sampai dengan 2 juta jiwa, maka parpol atau gabungan parpol harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen.
barulah bisa mengusung paslon kepala-wakil kepala daerah sendiri. yang masuk kategori ini adalah kepulauan riau, bengkulu, kalimantan tengah, sulawesi utara, sulawesi tenggara, gorontalo, sulawesi barat, maluku, kalimantan utara, maluku utara hingga seluruh provinsi di pulau papua.
provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada dpt lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, maka parpol atau gabungan parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen. termasuklah pada kategori ini, aceh, sumatera barat, riau, jambi, di yogyakarta, bali, ntt, ntb, kalimantan barat, kalimantan selatan, kalimantan timur, dan sulawesi tengah.
baca juga:ini yang dirasakan teddy meliwansyah sebelum maju pilkada
baca juga:ym -budiarto vs ym- arry siapa yang akan melangkah di pilkada lahat 2024?
untuk provinsi dengan jumlah penduduk dalam dpt lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, maka peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen. yakni jakarta, sumatera utara, sumatera selatan (sumsel), lampung, banten, dan sulawesi selatan.
sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada dpt lebih dari 12 juta jiwa, maaka peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5 persen. provinsi dengan jumlah penduduk yang masuk kategori ketentuan keempat adalah jawa barat, jawa tengah, jawa timur,
“menunggu petunjuk lebih lanjut dari kpu ri,” kata komisioner kpu provinsi sumsel divisi teknis dan penyelenggaraan, handoko. 
berdasarkan putusan mk itu, pdi perjuangan (pdip) bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sumsel sendiri pada pilkada sumsel 2024. sebab, menurut salah satu poin putusan terbaru mk, untuk provinsi dengan penduduk 6-12 juta dalam dpt, maka parpol atau gabungan parpol peserta pemilu bisa mengurung pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah sendiri jika memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen dari total pemilih di provinsi itu.
nah, total dpt sumsel 2024 sekitar 6,3 juta. suara sah dalam pemilu 2024 lalu di sumsel ada 4.949.168 jiwa. dengan kata lain, 7,5 persen dari jumlah itu artinya 371.188 suara. nah, pdip sumsel dalam pemilu 2024 lalu berhasil memperoleh 543.067 suara.
sementara, gabungan parpol yang tak mendapat kursi di dprd juga tak mampu mengusung paslon sendiri. jika digabungkan, total suara parpol non parlemen hanya 168.871 suara. rinciannya, psi dengan 44.158 suara, partai gelora 43.951 suara, partai buruh 26.707 suara, pbb 26.495 suara, partai ummat 14.108 suara dan partai garuda 13.452 suara.
baca juga:dapat b1kwk dari pkb, dukungan untuk enos-yudha di pilkada oku timur 2024 kian kuat dengan 19 kursi dprd
baca juga:ppp resmi serahkan sk b1kwk ke pasangan ngesti-mat amin, siap menangkan pilkada prabumulih
tak hanya provinsi, syarat untuk mengusung calon bupati-wakil bupati atau calon wali kota-wakil wali kota juga berubah. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada dpt sampai 250 ribu jiwa, parpol atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen.
tapi jika penduduknya 250 ribu sampai 500 ribu jiwa, maka suarah sah parpol atau gabungan parpol minimal 8,5 persen. kalau penduduk dalam dpt 500 ribu sampai 1 juta jiwa, maka persentasenya turun jadi 7,5 persen. sedangkan jika penduduk dalam dpt lebih dari 1 juta jiwa, maka syaratnya minimal 6,5 persen.
palembang termasuk kategori yang 6,5 persen. "kita masih menunggu juknis dan arahan dari kpu ri. sebab ini berkenaan dengan tahapan dan juga persyaratan calon untuk maju dan daftar," kata komisioner kpu kota palembang divisi teknis, sri maryati.