Pengadilan Sidangkan Kasus Korupsi Pengadaan Makanan, Pemilik Rumah Makan Bantah Kerjasama

Reporter: Tommy |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 15 Aug 2024 - 15:02

Sidang Korupsi Pengadaan Konsumsi Siswa Rumah Tahfidz di Musi Rawas--

Bahwa sekolah yang menerima kegiatan makan dan minum siswa SD Negeri 5 Muara Beliti Plus yang penghapal Al Quran dan anak-anak yang tidak mampu hingga yatim piatu.

Adapun dasar penerimaan tersebut, lanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 494/KPTS/DISDIK/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 5 Muara Beliti Plus Kabupaten Musi Rawas.

Selain itu, berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor 420/0021/KPTS/DISDIK/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penyelenggaraan Operasional SDN 5 Muara Beliti Plus.

Adapun anggaran kegiatan makan minum siswa Tahfidz pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021-2022 adalah sebesar Rp.948.760.000.

Yang mana, rinciannya pada tahun 2021 dianggarkan 329.000.000 dan tahun 2022 dianggarkan sebesar 619.760.000,00 sehingga total anggaran 948.760.000,00.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Makan Minum Siswa Tahfidz Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Dan 2022 telah ditemukan kerugian Negara Rp.172.760.000,00.

Rincinya tahun 2022 Anggaran Rp619 juta yang terealisasi hanya Rp546 juta, dan tahun 2021 anggaran Rp328 juta yang terealisasi hanya Rp290 juta.

Atas perbuatannya, tersangka Netty Herawati dijerat Pasal yang dikenakan Pasal 2 Ayat (1) Dan/atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Kur)

pengadilan sidangkan kasus korupsi pengadaan makanan, pemilik rumah makan bantah kerjasama                            sumateraekspres.id - kasus tindak pidana korupsi pengadaan makan dan minum siswa rumah tahfidz pada dinas pendidikan kabupaten musi rawas digelar di pengadilan tipikor pn palembang kelas ia khusus, kamis 15 agustus 2024.
dalam sidang dengan terdakwa netty herawati, mantan kabid pendidikan dasar disdik mura itu, jaksa penuntut umum (jpu) kejari lubuk linggau menghadirkan saksi nurlaili selaku pemilik rumah makan "wak leh".
nurlaili dihadirkan jpu terkait adanya bukti kwitansi pembelian makanan dari rumah makan "wak leh" yang diduga adalah kwitansi pembelian fiktif dalam kegiatan makan dan minum rumah tahfidz di sd negeri 5 muara beliti musirawas tahun 2021-2022.
"saya tegaskan pak, bahwa rumah makan kami tidak bekerjasama dengan pihak disdik musi rawas," tegas nurlaili dihadapan majelis hakim dipimpin efiyanto sh mh.
kala ditunjukkan bukti beberapa kwitansi dengan cap nama rumah makannya, nurlaili langsung membantah. dia mengakui kwitansi tersebut milik rumah makan "wak leh" tapi dia menegaskan tidak pernah ada pihak dinas pendidikan memesan makanan sebagaimana item yang tertulis di kwitansi.
baca juga:menjaga tekanan darah, 10 makanan ampuh turunkan hipertensi
baca juga:pelaku perampokan karyawan koperasi ditangkap, polisi ungkap kasus penodongan di musi rawas
"kalau kwitansinya benar milik rumah makan kami, tapi dari tulisan item makanan yang dipesan itu tidak ada seperti itu," terangnya.
kembali menegaskan, nurlaili menerangkan bahwa sejak berdirinya rumah makan "wak leh" pada tahun 2012 lalu, pihaknya fidak pernah ada bentuk kerjasama apapun dengan pihak dinas apalagi terhadap dinas pendidikan kabupaten musirawas.
selain nurlaili, sidang juga menghadirkan sejumlah saksi lain diantaranya plt kadisdik musirawas, kepsek dan mantan kepsek sd negeri 5 muara beliti hingga juru masak makan dan minum rumah tahfidz.
atas sejumlah keterangan nurlaili tersebut,  terdakwa netty herawati selaku kuasa pengguna anggaran (kpa) sekaligus kabid sekolah dasar pada dinas pendidikan musirawas tidak membantahnya.
bahkan netty tidak banyak bicara saat diminta menanggapi keterangan saksi nurlaili tersebut oleh hakim efiyanto.
untuk diketahui, perkara ini bermula pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dinas pendidikan kabupaten musi rawas menganggarkan kegiatan makan minum rumah tahfiz.
baca juga:mengulik spesifikasi toyota veloz terbaru yang beda dari avanza, cicilan mudah dan diskon menarik di seva
baca juga:aktivitas warga terganggu akibat jembatan ambruk: antrian panjang untuk naik ketek dan solusi darurat
bahwa sekolah yang menerima kegiatan makan dan minum siswa sd negeri 5 muara beliti plus yang penghapal al quran dan anak-anak yang tidak mampu hingga yatim piatu.
adapun dasar penerimaan tersebut, lanjutnya berdasarkan surat keputusan bupati musi rawas nomor: 494/kpts/disdik/2018 tanggal 27 juli 2018 tentang pemberian izin pendirian sekolah dasar negeri 5 muara beliti plus kabupaten musi rawas.
selain itu, berdasarkan surat keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten musi rawas nomor 420/0021/kpts/disdik/2022 tanggal 03 januari 2022 tentang penyelenggaraan operasional sdn 5 muara beliti plus.
adapun anggaran kegiatan makan minum siswa tahfidz pada dinas pendidikan kabupaten musi rawas tahun anggaran 2021-2022 adalah sebesar rp.948.760.000.
yang mana, rinciannya pada tahun 2021 dianggarkan 329.000.000 dan tahun 2022 dianggarkan sebesar 619.760.000,00 sehingga total anggaran 948.760.000,00.
bahwa berdasarkan laporan hasil audit perhitungan keuangan negara bpkp ri perwakilan provinsi sumatera selatan, atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan makan minum siswa tahfidz pada dinas pendidikan kabupaten musi rawas tahun anggaran 2021 dan 2022 telah ditemukan kerugian negara rp.172.760.000,00.
baca juga:beli mobil toyota avanza 2024 pakai seva.id dapat banyak promo lho
baca juga:50 anggota paskibraka provinsi 2024 dikukuhkan, ini doa pj gubernur sumsel elen setiadi
rincinya tahun 2022 anggaran rp619 juta yang terealisasi hanya rp546 juta, dan tahun 2021 anggaran rp328 juta yang terealisasi hanya rp290 juta.
atas perbuatannya, tersangka netty herawati dijerat pasal yang dikenakan pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (kur)