BPIP Tegaskan Tidak Ada Pemaksaan Lepas Jilbab dalam Seragam Paskibraka, ini Kata Kepala BPIP!

Reporter: Novis |

Editor: Novis |

Kamis , 08 Aug 2024 - 23:10

BPIP tegaskan komitmen pada tradisi kenegaraan dan kebebasan berjilbab dalam Paskibraka 2024. Foto: ilustrasi paskibraka--

Persyaratan ini termasuk tata pakaian dan sikap tampang yang telah diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat No.1 Tahun 2024.

Terkait isu yang berkembang di masyarakat tentang tuduhan BPIP memaksa anggota Paskibraka untuk melepas jilbab, BPIP menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan tersebut.

Penampilan Paskibraka Putri saat pelaksanaan tugas kenegaraan, seperti Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih, adalah hasil dari kesukarelaan mereka untuk mematuhi peraturan yang ada.

"Di luar acara kenegaraan tersebut, anggota Paskibraka Putri bebas menggunakan jilbab, dan BPIP menghormati hak kebebasan tersebut,"tegasnya.

BPIP berkomitmen untuk selalu patuh dan taat pada konstitusi serta menghormati tradisi dan hak individu dalam pelaksanaan tugas kenegaraan.

Berikut Pernyataan Lengkap BPIP

14 Agustus 2024

Salam Pancasila!

Kami memohon maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi terkait pemberitaan mengenai sebagian Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2024 yang tidak menggunakan hijab saat Pengukuhan pada hari Selasa, 13 Agustus 2024. Kami ingin memberikan sejumlah penjelasan terkait hal tersebut:

1. Permintaan Maaf dan Evaluasi: BPIP meminta maaf atas segala kegaduhan yang telah terjadi. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

2. Tidak Ada Pelarangan Hijab: BPIP dengan tegas menampik pemberitaan yang menyebutkan adanya pelarangan penggunaan hijab bagi para Paskibraka, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Kami memastikan bahwa kebebasan beragama tetap dijunjung tinggi.

3. Aturan Sikap Tampang Paskibraka: Berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP No. 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, diatur mengenai sikap tampang yang harus dipatuhi oleh Paskibraka, tanpa mengesampingkan kebebasan individu dalam menjalankan keyakinannya.

bpip tegaskan tidak ada pemaksaan lepas jilbab dalam seragam paskibraka, ini kata kepala bpip!                            jakarta, sumateraekspres.id – badan pembinaan ideologi pancasila (bpip) mengucapkan terima kasih atas peran media dalam memberitakan pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) selama ini.
selain itu, bpip juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat indonesia terkait pemberitaan yang berkembang baru-baru ini. bpip menghargai semua aspirasi yang muncul dari masyarakat terkait isu ini.
kepala bpip, yudian wahyudi, menjelaskan bahwa sejak indonesia merdeka, negara telah memiliki tradisi kenegaraan dalam pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan ri.
"tradisi ini dirancang oleh presiden sukarno dan mencakup keikutsertaan putra-putri dari berbagai provinsi di indonesia dalam formasi paskibraka yang terdiri dari 17, 8, dan 45 anggota,"ujarnya, rabu, 14 agustus 2024.
baca juga:tahun ini, ikest muhammadiyah palembang targetkan perubahan bentuk menjadi universitas 
baca juga:lowongan kerja di pt sucofindo. posisi untuk koordinator, enumerator, dan surveyor hingga 22 agustus 2024
tempat upacara di istana negara juga memiliki makna khusus, termasuk tinggi tiang bendera 17 meter dan bunga teratai di pangkal tiang bendera.
dalam konferensi pers pada rabu, 14 agustus 2024, yudian wahyudi menegaskan, bahwa sejak awal berdirinya, paskibraka telah dirancang dengan seragam dan atribut yang mengandung makna bhinneka tunggal ika.
untuk menjaga tradisi kenegaraan ini, bpip telah menerbitkan peraturan nomor 3 tahun 2022 yang mengatur pelaksanaan program paskibraka, termasuk tata pakaian dan sikap tampang.
"aturan ini telah ditegaskan kembali dalam surat keputusan kepala bpip nomor 35 tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap tampang paskibraka,"lanjutnya.
yudian juga menekankan bahwa setiap calon paskibraka yang mendaftar pada tahun 2024 melakukannya secara sukarela.
baca juga:pdi-p resmi dukung pasangan ratu dewa dan prima salam dalam pilkada palembang
baca juga:peran penting temuan al kahwarizmi dalam perkembangan coding dan kecerdasan buatan (ai)
mereka mengikuti seleksi administrasi dengan menandatangani surat pernyataan di atas materai senilai rp 10.000,- yang menyatakan kesediaan untuk mematuhi peraturan yang ada.
persyaratan ini termasuk tata pakaian dan sikap tampang yang telah diatur dalam surat edaran deputi diklat no.1 tahun 2024.
terkait isu yang berkembang di masyarakat tentang tuduhan bpip memaksa anggota paskibraka untuk melepas jilbab, bpip menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan tersebut.
penampilan paskibraka putri saat pelaksanaan tugas kenegaraan, seperti pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih, adalah hasil dari kesukarelaan mereka untuk mematuhi peraturan yang ada.
baca juga:warga musi rawas bentangkan bendera 500 meter dalam perayaan hut ke-79 ri
baca juga:ini pelabuhan dukungan pdi perjuangan di pilkada oku timur 2024
"di luar acara kenegaraan tersebut, anggota paskibraka putri bebas menggunakan jilbab, dan bpip menghormati hak kebebasan tersebut,"tegasnya.
bpip berkomitmen untuk selalu patuh dan taat pada konstitusi serta menghormati tradisi dan hak individu dalam pelaksanaan tugas kenegaraan.
berikut pernyataan lengkap bpip
14 agustus 2024
salam pancasila!
kami memohon maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi terkait pemberitaan mengenai sebagian paskibraka tingkat pusat tahun 2024 yang tidak menggunakan hijab saat pengukuhan pada hari selasa, 13 agustus 2024. kami ingin memberikan sejumlah penjelasan terkait hal tersebut:
1. permintaan maaf dan evaluasi: bpip meminta maaf atas segala kegaduhan yang telah terjadi. kami akan melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
2. tidak ada pelarangan hijab: bpip dengan tegas menampik pemberitaan yang menyebutkan adanya pelarangan penggunaan hijab bagi para paskibraka, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota di seluruh wilayah indonesia. kami memastikan bahwa kebebasan beragama tetap dijunjung tinggi.
3. aturan sikap tampang paskibraka: berdasarkan surat edaran deputi bidang pendidikan dan pelatihan bpip no. 1 tahun 2024 tentang pembentukan pasukan pengibar bendera pusaka, diatur mengenai sikap tampang yang harus dipatuhi oleh paskibraka, tanpa mengesampingkan kebebasan individu dalam menjalankan keyakinannya.
baca juga:ini pelabuhan dukungan pdi perjuangan di pilkada oku timur 2024
baca juga:polres lahat adakan pelatihan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pilkada
4. fasilitasi ibadah: selama pemusatan pendidikan dan pelatihan paskibraka tingkat pusat, baik di cibubur maupun di ibu kota nusantara (ikn), bpip senantiasa memfasilitasi para calon paskibraka (capaska) dan paskibraka untuk menjalankan keseharian sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing.
5. menghormati peringatan hut kemerdekaan ri: kami mengajak seluruh masyarakat indonesia untuk tetap menjaga kekhidmatan peringatan hut kemerdekaan republik indonesia yang tahun ini untuk pertama kalinya akan diselenggarakan di ibu kota nusantara.
baca juga:kantor imigrasi ukk baturaja perketat pengawasan pengajuan paspor untuk cegah tppo
baca juga:cara melindungi data facebook dari ancaman pencurian: ikuti langkah-langkah ini!
demikian pernyataan ini kami sampaikan. kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat indonesia yang telah memberikan perhatian luar biasa kepada para pemuda-pemudi pilihan bangsa, yang akan mengukir sejarah baru sebagai paskibraka pertama yang mengibarkan sang merah putih di ibu kota nusantara.
hormat kami,
bpip