PALEMBANG – Beberapa pengembang mengeluh mengurus perizinan saat ini sulit dan mahal. Baik itu perizinan untuk masalah penimbunan, persetujuan bangunan gedung (PBG),  upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-ULP), serta pengesahan site plan.

"Kami menemukan banyak keluhan anggota kita di lapangan," ujar H Eftiani SH, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pengembang Indonesia (PI) Sumsel saat beraudiensi dengan Wali Kota Palembang, H Harnojoyo di Rumah Dinas Tasik, kemarin (9/1).

Menurutnya, persoalan ini dinilai sangat menganggu jalannya dunia usaha di bidang perumahan. "Kita berharap penerapan sistem online memberi kemudahan dalam pengurusan perizinan," ungkapnya. Tetapi kenyatannya malah lebih sulit di lapangan. Kalau bicara soal biaya, lanjutnya, juga malah lebih besar dan tak sesuai aturan yang berlaku. Belum lagi waktu pengurusan perizinan tidak jelas dan lambat. Baca Juga : Bongkar Bangunan Liar di Atas Aliran Sungai, Salah Satunya Pabrik Kerupuk

Dirinya berharap, Wali Kota Palembang bisa menyelesaikan masalah yang dialami para developer ini. Sehingga memberi kepastian hukum dalam pengurusan perizinan perumahan di Kota Palembang. Wali Kota Palembang, H Harnojoyo mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berkomitmen memberikan kemudahan perizinan. “Ini demi mewujudkan berkembangnya pembangunan perumahan di Palembang,” jelasnya.

Dikatakan, permasalahan keluhan perizinan akan menjadi perhatian dan bahan evaluasi perbaikana. Pihaknya pun akan menindak tegas petugas yang menyulitkan pengurusan izin yang ada. Harusnya dibantu dan diberikan kemudahan pengembang atau developer mengurus izin, karena mereka telah mendukung program Pemkot Palembang.

Yakni menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat, membuka lowongan pekerjaan, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta turut membangun infrastruktur yang ada. "Aduan para pengembang ini akan menjadi perhatian dan evaluasi kami," pungkas Wako. (yud/fad)