Penasihat Hukum Minta Mantan Kepala Kanwil DJP Jadi Saksi dalam Kasus Korupsi Pajak

Reporter: Nanda |

Editor: Irwansyah |

Minggu , 04 Aug 2024 - 13:29

Ahmad K Rabani SH MH--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID- Penasihat Hukum terdakwa dalam kasus korupsi pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh beberapa perusahaan pada tahun 2019 hingga 2021 angkat bicara terkait putusan majelis hakim terhadap kliennya beberapa waktu yang lalu.

Kepada awak media, Ahmad K Rabani SH MH mengungkapkan kekecewaannya terhadap saksi fakta yang ditugaskan hadir dalam persidangan oleh DJP Sumsel Babel untuk memberikan keterangan dalam mengungkap kebenaran dalam kasus yang menjerat kliennya tersebut.

"Terkait putusan hakim kami hormati, dan klien kami akan pikir pikir dahulu apakan akan ada upaya hukim lain terhadap putusan majelis hakim," katanya.

Namun, lanjut Ahmad, yang disayangkan adalah saksi fakta yang hadir dalam persidangan, semua bukanlah orang yang menjabat saat peristiwa yang dituduhkan itu terjadi.

"Yang hadir semua orang baru yang tidak mengerti akar permasalahan yang menjerat klien kami, wajar kalau majelis hakim tidak bisa melihat dan menilai dengan jelas, karena keterangan saksi tidak sinkron, kami pun sulit untuk mendalaminya," katanya.

Untuk itu, Ahmad meminta kepada Kepala DJP Sumsel Babel agar hal ini tidak terulang lagi, dan nanti bisa menurunkan saksi fakta yang saat peristiwa tersebut terjadi untuk bisa hadir dalam persidangan tersangka lainnya yang belum di vonis oleh majelis hakim.

"Kami akan bersurat kepada Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel, terkait permohonan permintaan dihadirkannya saksi fakta tersebut, diantaranya mantan Kepala DJP Sumsel Babel, Nia Romadonia, M Rizal Bayangkara dan lainnya," katanya.

Menurutnya saksi yang diminta hadir tersebut yang lebih mengetahui secara persis akar permasalahan yang menjerat kliennya.

"Ya, karena masih ada satu persidangan lagi, klien kami sebagai wajib pajak yang didakwa sebagai pemberi gratifikasi, kami minta saksi fakta tersebut dihadirkan, supaya kasus ini bisa terang benderang," tegasnya.

Terkait pihaknya yang meminta dihadirkan mantan kepala Kanwil DJP Sumsel Babel, Nia Romadonia sebagai saksi Fakta.

Ahmad mengungkapkan jika ada surat yang dikeluarkan Kanwil DJP Sumsel Babel, Tentang pemberitahuan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan yang telah distop, ditandatangani olehnya selaku kepala kanwil DJP Sumsel Babel saat itu.

penasihat hukum minta mantan kepala kanwil djp jadi saksi dalam kasus korupsi pajak                            palembang, sumateraekspres.id- penasihat hukum terdakwa dalam kasus korupsi pemenuhan kewajiban perpajakan oleh beberapa perusahaan pada tahun 2019 hingga 2021 angkat bicara terkait putusan majelis hakim terhadap kliennya beberapa waktu yang lalu.
kepada awak media, ahmad k rabani sh mh mengungkapkan kekecewaannya terhadap saksi fakta yang ditugaskan hadir dalam persidangan oleh djp sumsel babel untuk memberikan keterangan dalam mengungkap kebenaran dalam kasus yang menjerat kliennya tersebut.
"terkait putusan hakim kami hormati, dan klien kami akan pikir pikir dahulu apakan akan ada upaya hukim lain terhadap putusan majelis hakim," katanya.
namun, lanjut ahmad, yang disayangkan adalah saksi fakta yang hadir dalam persidangan, semua bukanlah orang yang menjabat saat peristiwa yang dituduhkan itu terjadi.
"yang hadir semua orang baru yang tidak mengerti akar permasalahan yang menjerat klien kami, wajar kalau majelis hakim tidak bisa melihat dan menilai dengan jelas, karena keterangan saksi tidak sinkron, kami pun sulit untuk mendalaminya," katanya.
baca juga:jangan lewatkan! inilah 5 beasiswa agustus 2024 yang masih buka, ayo daftar sekarang!
baca juga:mobil suzuki ertiga tahun 2024, angsuran hanya rp2 jutaan saja, segini simulasi uang muka dan tenornya
untuk itu, ahmad meminta kepada kepala djp sumsel babel agar hal ini tidak terulang lagi, dan nanti bisa menurunkan saksi fakta yang saat peristiwa tersebut terjadi untuk bisa hadir dalam persidangan tersangka lainnya yang belum di vonis oleh majelis hakim.
"kami akan bersurat kepada kepala kanwil djp sumsel babel, terkait permohonan permintaan dihadirkannya saksi fakta tersebut, diantaranya mantan kepala djp sumsel babel, nia romadonia, m rizal bayangkara dan lainnya," katanya.
menurutnya saksi yang diminta hadir tersebut yang lebih mengetahui secara persis akar permasalahan yang menjerat kliennya.
"ya, karena masih ada satu persidangan lagi, klien kami sebagai wajib pajak yang didakwa sebagai pemberi gratifikasi, kami minta saksi fakta tersebut dihadirkan, supaya kasus ini bisa terang benderang," tegasnya.
terkait pihaknya yang meminta dihadirkan mantan kepala kanwil djp sumsel babel, nia romadonia sebagai saksi fakta.
ahmad mengungkapkan jika ada surat yang dikeluarkan kanwil djp sumsel babel, tentang pemberitahuan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan yang telah distop, ditandatangani olehnya selaku kepala kanwil djp sumsel babel saat itu.
baca juga:pajero sport elite limited edition vs. varian reguler: apa yang membuatnya istimewa?
baca juga:crankshaft: komponen vital mesin mobil yang menjaga kinerja optimal
"ga mungkin surat penghentian tersebut dikeluarkan sembarangan, pasti ada pertimbangannya, dan yang mengetahui adalah mereka," katanya
ia menjelaskan jika sebelumnya, permasalahan ini mulanya sudah diselidiki oleh kanwil djp sumsel babel, hasilnya pemeriksaan bukti permulaan telah dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.
"tapi sekarang justru dipermasalahkan, sebab itu kami minta dihadirkan pejabat yang menandatangani surat itu," katanya.
nah ini tentunya kami juga meminta atensi dari kanwil kanwil sumsel babel untuk tolong dihadirkan di persidangan agar ini fakta fakta ini terungkap dengan jelas dan majelis hakim bisa menilai dengan jelas.
"nah kita kan sama-sama spiritnya untuk menegakkan keadilan, membuka apakah memang ada kejahatan kejahatan tersebut," harapnya.
terpisah, dikonfirmasi melalui pesan wa, humas kanwil djp sumsel babel, teguh belum bisa memberikan tanggapan atas keterangan penasihat hukum kepada awak media. "waalaikumusalam warahmatullahi wabarakatuh. maaf lagi acara kantor di luar kota, insya allah nanti akan dihubungi," jawabnya singkat
untuk diketahui, dalam kasus ini menjerat oknum.pegawai pajak dan wajib pajak, sebelumnya tiga oknum pegawai pajak yakni rangga fredi ginanjar, natalia wulan purnamasari dan rizky fariz harjito sudah diputus pidana penjara oleh majelis hakim tipikor pn  palembang.
menurut majelis hakim yang menyidangkan, ketiganya terbukti menerima suatu dari pihak beberapa perusahaan wajib pajak diantaranya dari pt tjong santosa abadi, rizky jaya utama, rizky jaya abadi, pt inti dwitama, serta pt lematang enim energi. 
sementara itu, pengembangan kasus ini oleh kejati sumsel, juha menetapkan tiga tersangka baru yang merupakan wajib pajak, yang diduga sebagai pemberi gratifikasi atau suap kepada tiga terdakwa sebelumnya.
baca juga:sudah 100 kali donor darah, 36 pendonor palembang berangkat ke jakarta terima penghargaan nasional
baca juga:honda dreams café mobile: mobil café elektrik pertama yang mengubah cara kita menikmati kopi
ketiganya adalah, atas nama heri yansyah direktur pt heva petroleum energi, lalu novriansyah regan direktur utama pt lematang enim energi serta fajar febriansyah sebagai direktur utama pt inti dwitama. (nanda)