Pertemuan Forum Kepala Bappeda Kota se- Indonesia Bahas Teknokratik RPJMD 2025-2029

Reporter: advertorial |

Editor: Widi Sumeks |

Minggu , 21 Jul 2024 - 22:13

Forum Kepala Bappeda Kota se- Indonesia.-FOTO: IST-

SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Bappeda Litbang menggelar pertemuan Forum Kepala Bappeda Kota se- Indonesia dengan agenda membahas soal Teknokratik RPJMD 2025-2029 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja (Renja) antara Pemerintah Kota Palembang dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2024-2028, Kamis (18/7).

Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Palembang, Dr. Ucok A. Damenta, Mag.rer.publ.CGCAE menyampaikan, rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029 penting untuk mengedepankan isu nasional, seperti kebutuhan rumah yang layak, sanitasi, kemiskinan ekstrem, investasi, dan lainnya. "Maka rancangan harus secara harmonis, serentak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tuturnya.

Karena itu, dirinya memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan diskusi bersama Forum Kepala Bappeda Kota se-Indonesia dalam menemukan solusi cerdas dan cermat dari berbagai tantangan proses penyusunan dokumen teknokratik RPJMD ini.

"Tidak kalah penting juga soal Geospasial, ini untuk meningkatkan sinergi yang tujuannya tidak lain untuk pembangunan kota Palembang," Pungkasnya.

Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang sekaligus Ketua Forum Kepala Bappeda Kota se-Indonesia, Ir. H. Harrey Hadi, M.S. mengatakan, pemilihan kepala daerah langsung se-Indonesia akan dilaksanakan pada 27 November nanti, untuk itu diperlukan dokumen perencanaan rujukan agar visi misi yang disusun para calon kepala daerah sudah dapat memitigasi kebutuhan daerah kedepan dari sisi perencanaan pembangunan.

Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran nomor 008.08.2.2/405/Bangda/12 Juli 2024 tentang penyusunan teknokratik rancangan pembangunan RPJMD tahun 2025-2029.

"Di dalamnya di aturannya bahwa rancangan teknokratik akan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan visi misi dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada di 2024," sampainya.

Karena ini, berkaitan pula dengan acuan penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 86/2017.

"Lebih utama lagi rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029 disusun dalam waktu yang singkat dan harus diselesaikan minggu keempat bulan Juli 2024 ini," katanya.

Setahun yang lalu dibentuk Forum Kepala Bappeda Kota se-Indonesia, forum ini bernaung dalam Apeksi dan telah banyak memberikan kontribusi baik saran ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

pertemuan forum kepala bappeda kota se- indonesia bahas teknokratik rpjmd 2025-2029                            sumateraekspres.id - pemerintah kota (pemkot) palembang melalui bappeda litbang menggelar pertemuan forum kepala bappeda kota se- indonesia dengan agenda membahas soal teknokratik rpjmd 2025-2029 dan penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja (renja) antara pemerintah kota palembang dengan badan informasi geospasial (big) tahun 2024-2028, kamis (18/7).
dalam sambutannya, pj. wali kota palembang, dr. ucok a. damenta, mag.rer.publ.cgcae menyampaikan, rancangan teknokratik rpjmd 2025-2029 penting untuk mengedepankan isu nasional, seperti kebutuhan rumah yang layak, sanitasi, kemiskinan ekstrem, investasi, dan lainnya. "maka rancangan harus secara harmonis, serentak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tuturnya.
karena itu, dirinya memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan diskusi bersama forum kepala bappeda kota se-indonesia dalam menemukan solusi cerdas dan cermat dari berbagai tantangan proses penyusunan dokumen teknokratik rpjmd ini.
"tidak kalah penting juga soal geospasial, ini untuk meningkatkan sinergi yang tujuannya tidak lain untuk pembangunan kota palembang," pungkasnya.
baca juga:himbauan masyarakat palembang, besok 22-26 juli uji coba contraflow di jl kol h barlian dan simpang polda
baca juga:souvenir anyaman palembang raih penghargaan souvenir terbaik di anugerah pesona desa wisata sumsel 2024
kepala bappeda litbang kota palembang sekaligus ketua forum kepala bappeda kota se-indonesia, ir. h. harrey hadi, m.s. mengatakan, pemilihan kepala daerah langsung se-indonesia akan dilaksanakan pada 27 november nanti, untuk itu diperlukan dokumen perencanaan rujukan agar visi misi yang disusun para calon kepala daerah sudah dapat memitigasi kebutuhan daerah kedepan dari sisi perencanaan pembangunan.
kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran nomor 008.08.2.2/405/bangda/12 juli 2024 tentang penyusunan teknokratik rancangan pembangunan rpjmd tahun 2025-2029.
"di dalamnya di aturannya bahwa rancangan teknokratik akan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan visi misi dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada di 2024," sampainya.
karena ini, berkaitan pula dengan acuan penyusunan rpjmd tahun 2025-2029 sebagaimana diamanatkan dalam permendagri 86/2017.
"lebih utama lagi rancangan teknokratik rpjmd 2025-2029 disusun dalam waktu yang singkat dan harus diselesaikan minggu keempat bulan juli 2024 ini," katanya.
baca juga:warung terapung mbok sri:, sajian kuliner unik di tepi sungai musi palembang, cobain yuk!
baca juga:ukmk mirror menjadi pionir dalam fotografi dan videografi di uin raden fatah palembang
setahun yang lalu dibentuk forum kepala bappeda kota se-indonesia, forum ini bernaung dalam apeksi dan telah banyak memberikan kontribusi baik saran ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
forum ini menjawab isu strategis bagi kepala bappeda kota. seperti sekarang soal diskusi rancangan teknokratik rpjmd 2025-2029 yang menghadirkan  narasumber kompeten di bidangnya.
"harapan kita output dari diskusi ini dapat memberikan pemahaman yang sama dalam membuat rancangan teknokratik rpjmd," tukas harrey.
terpisah, wakil ketua forum kepala bappeda kota se-indonesia yang juga menjabat sebagai kepala bappeda kota depok drs. dadang wihana, m.si saat dibincangi mengatakan melalui kegiatan ini kita dapat menyampaikan aspirasi terkait hal yang makro dan teknis, terkait rpjpd dan rpjmd dan juga target-target pembangunam termasuk hal prosedural yang masih menjadi hambatan kita dengan pemerintah pusat.
dikatakan danang, beberapa hal yang menjadi isu yang sangat ini sedang hits, yakni kesulitan daerah dalam mengakses sipd, yang kedua bagaimana mengintervensi program kemiskinan dengan by name by address secara tepat sasaran. “kami berterima kasih untuk pelaksanaan kegiatan ini dalam memfasilitasi kami semua sebagai kepala bappeda kota se-indonesia,” tukasnya.
direktur eksekutif apeksi, alwis rustam yang turut hadir pada kegiatan ini mengatakan banyak sengkarut di daerah yang terkait dengan regulasi-regulasi yang tidak mudah dijalankan di daerah, misalnya sipd yang tidak bisa diakses, dan akses data regsosek yang dilakukan bappenas perlu untuk perencanaan ke depan.
terkait permasalahan yang ada, alwis menambahakan, kita akan follow up, beberapa masukan sudah dicatat, nanti mungkin ada berupa info grafis di medsos dan lain-lain. “kami juga akan bersurat ke kemendagri ataupun ke bappenas untuk isu yang spesifik,” tukasnya.
kegiatan ini menghadirkan narasumber plh direktur perencanaan evaluasi dan informasi pembangunan daerah kemendagri ri drs. bob ronald f sagala, deputi bidang ekonomi kementerian ppn / bappenas ri amalia adininggar widyasanti, s.t., m.si., m.eng., ph.d, guru besar unsri prof. dr. bernadette robiani, m.sc, dan kabid pengendalian, evaluasi dan perencanaan strategis bappeda sumsel dody eko prasetyo, st., m.t.
xl axiata business solutions ikut hadir pada forum kepala bappeda kota se-indonesia, mengusung tema peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung strategi perencanaan pembangunan daerah di indonesia.
selaras dengan tema forum ini, xl axiata business solutions hadir sebagai mitra pemerintah untuk berkolaborasi dalam menyukseskan rpjmd 2025-2029 melalui penerapan solusi pintar (smart solutions).
hal tersebut disampaikan oleh hendrawan wibisono selaku ict expert xl axiata business solutions didampingi murti ayu s. dan dico yulindo.
forum kepala bappeda kota se-indonesia dibuka pj wali kota palembang dr. ucok a. damenta, mag.rer.publ. cgcae secara daring. sedangkan untuk penandatanganan nota kesepakatan dan renja ditandatangani dr. suprajaka, m.t dengan drs. alex ferdinandus, m.si asisten iii setda kota palembang.
nota kesepakatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi dan sebagai pedoman dari pemerintah kota palembang dan big untuk melakukan kerja sama tentang penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam rangka pembangunan di kota palembang sesuai dengan tugas dan fungsi para pihak.
dalam sambutannya, kepala big prof. dr.rer.nat. m. aris marfai, m.sc melalui kepala biro hukum, humas dan kerjasama dr. suprajaka, m.t mengatakan kota palembang sangat serius dalam membangun simpul jaringan ini. “awalnya kota palembang itu sangat pelan, tapi di akhir-akhir bisa menyalip di tikungan,” tukasnya. (adv/)