PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID –Penyaluran pupuk subsidi saat ini belum terserap maskimal. Total ada 790 ribu petani terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), namun baru 298.901 petani yang telah menyusun e-RDKK atau memasuki tahap mendapatkan pupuk subsidi.

"Masih banyak petani belum bisa mengakses pupuk subsidi. Ini menjadi tantangan bagi kita melakukan pembaruan setiap tahun," ungkap Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel, Bambang Pramono, pekan lalu.

Padahal di sisi lain, alokasi pupuk subsidi di Sumsel tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Awalnya, alokasi untuk urea adalah 72.752 ton dan NPK 69.452 ton. Namun, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumsel No.301/KPTS/DIS.PTPH/2024, alokasi untuk urea naik menjadi 124.356 ton dan NPK menjadi 148.476 ton.

Secara realisasi, penyaluran hingga Mei 2024 untuk urea baru 28,7 persen atau 35.696 ton, sementara NPK sebesar 24 persen atau 35.667 ton. "Artinya masih tersisa cukup banyak sekitar 71,3 persen untuk urea dan 75,9% untuk NPK," jelasnya.

BACA JUGA:Kantong Pupuk Bisa Di-return Jadi Cashback

BACA JUGA:Ubah Ampas Kopi Bekas Menjadi Pupuk Organik Berkualitas, Emang Bisa?

Bambang menambahkan dalam upaya meningkatkan produksi komoditas seperti cabai dan bawang merah, pihaknya berencana mengakselerasi program klaster yang melibatkan seluruh rantai nilai, termasuk petani, distributor benih dan obat-obatan, bank sebagai penyedia modal, serta jaminan pasar. 

Namun, dalam pengembangan klaster ini, pupuk komersial yang akan digunakan bukan pupuk subsidi karena persiapan pupuk harus dilakukan sejak awal penanaman. "Pengembangan komoditas seperti jagung, padi, terutama bawang merah dan cabai merah, sebaiknya menggunakan pupuk komersial. Mengandalkan pupuk subsidi dapat memperlambat pengembangan," tutupnya.