Politik Santun Jelang Pilkada, Menjaga Demokrasi dari Konflik Berkepanjangan
Foto bendera Indonesia di Bukit Besak Kabupaten Lahat (sumber TimesIndonesia.co.id)--
Lahat, Sumateraekspres.id - Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan akan berlangsung. Namun, di tengah euforia demokrasi, tantangan besar muncul dalam bentuk politik yang tidak santun dan berpotensi memicu konflik.
Politik santun menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran proses demokrasi. Mengutip beberapa pandangan ahli politik. Politik yang santun adalah politik yang berbasis pada argumentasi dan solusi, bukan saling menyerang dan menghasut.
Mengapa Politik Santun Penting?
Membangun Lingkungan Politik yang Sehat: Dalam konteks Pilkada, atmosfer politik yang santun membangun landasan yang kuat bagi kompetisi yang sehat antarcalon. Ini memungkinkan masyarakat untuk fokus pada substansi visi dan misi kandidat, bukan pada konflik personal.
Menghormati Prinsip Demokrasi: Demokrasi tidak hanya tentang proses pemilihan, tetapi juga tentang bagaimana peserta politik bersaing secara adil dan bermartabat. Politik santun menunjukkan penghargaan terhadap prinsip-prinsip ini.
BACA JUGA:Rilis Mini Album 'Quarter Love Crisis', Submit 143 Menyapa Indonesia dengan Karya Berarti
BACA JUGA:Harapan PJ Wali Kota untuk KONI Prabumulih, Pemilihan Ketua Baru Segera Dilaksanakan
Mendorong Partisipasi Publik yang Berkualitas: Ketika politik dijalankan dengan cara yang santun, masyarakat lebih cenderung untuk terlibat dalam debat publik yang konstruktif dan berbasis fakta. Ini penting untuk meningkatkan pemahaman publik tentang isu-isu yang relevan dan potensial dampak kebijakan.
Praktik Politik Santun yang Bisa Dilakukan
Berbicara dengan Bahasa yang Sopan dan Menghargai: Hindari penggunaan bahasa yang provokatif atau menyerang pribadi lawan politik. Fokuslah pada perbedaan pandangan secara konstruktif.
Mengedepankan Fakta dan Argumentasi yang Kuat: Gunakan data yang valid dan bukti yang jelas untuk mendukung pendapat atau kritik terhadap kebijakan lawan politik.
Mematuhi Aturan dan Etika Kampanye: Patuhi peraturan yang ada dan berkomunikasi dengan transparan tentang sumber dana dan kegiatan kampanye.
BACA JUGA:Pengamanan Diperketat di Lapas Kayuagung, Upaya Cegah Penyelundupan Narkoba Melalui Paket Makanan
BACA JUGA:Kinerja Industri Pengolahan Tetap Kuat, PMI-BI Triwulan II 2024 Capai 51,97%