MUBA, SUMATERAEKSPRES.ID - Tingginya resiko kegiatan produksi PT Pertamina EP Regional 1 Zona 4, dalam mengelola sumur tua dalam produksi minyak.

Demi mempertahankan kebutuhan energi Nasional. Perusahaan BUMN itu, mengambil langkah berbagai pencegahan (preventif,red) legal. Khususnya mitigasi resiko pengelolaan sumur tua di Kabupaten Muba. 

BACA JUGA:Marak Ilegal Driling,

BACA JUGA:Pemkab Muba Siap Membantu Tuntaskan Ilegal Driling

Kajari Muba Roy Riady dan Head of Legal Counsel Zona 4 penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) kerjasama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara PT pertamina EP regional 1 zona 4 Kejaksaan Negeri (Kejari) Muba di Electra Room 4 The Excelton, Jumat (12/7).

Disaksikan GM PT pertamina EP zona 4 Djudjuwanto, Senior manager Ramba Field Hanif Setiawan, senior manager legal counsel regional 1, Muhammad Husni Nuroin serta Ketua Pengadilan Negeri (PN) Banyuasin,  Nofita Dwi Wahyuni SH MH,

"Marak pengeboran minyak ilegal (ilegal driling,red) di Kabupaten Muba," kata Roy Riadi sebagai pembicara di Forum Pengelolaan Kontrak Sumur Tua. 

Banyak aktifitas ilegal driling bermodalkan tenda terpal dan seng yang ditutupi. Warga melakukan pengeboran minyak ilegal yang berdampak kebakaran dan pencemaran lingkungan.

"Kegiatan ilegal driling ini, menjadi perhatian isu Nasional," tegasnya. Kejaksaan memiliki tanggung jawab memberikan edukasi dengan masyarakat, Pemerintah Daerah, BUMN serta BUMD

Permasalahan ilegal driling sangatlah komplek, yang berdampak aspek hukum, sosial serta keamanan dan ketertiban. 

"Saya tidak setuju melegalkan ilegal driling, karena merupakan norma yang diatur dan  bertentangan dengan Undang-Undang (UU)," jelasnya.

Terlebih yang dikatakan sumur tua adalah sumur yang lahir di tahun 1970. Sementara sumur di Kabupaten Muba, baru berumur 1-2 tahun. 

Maka itulah, saya setuju perlu  tata kelola minyak Kabupaten Muba yang lebih baik. " Tidaklah mungkin melegalkan ilegal driling," ucapnya lagi. 

Aksi ilegal dilriling dalam forum diskusi ini, Roy pikir aksi ilegal driling bagian dari adalah dosa Pemerintah Daerah terhadap masyatakat yang tidak mensejahterakan masyarakatnya.