*Sambut Pilkada 2024   PRABUMULIH - Dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Prabumulih mengusulkan dana hibah sebesar Rp16 miliar kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih. Hal itu diungkap Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel, Yenli Elmanoferi dibincangi usai audiensi dengan Wali Kota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM, di ruang kerja Wako, Rabu (1/3). Dijelaskan Yenli, Bawaslu Provinsi mengambil alih tugas, wewenang dan tanggung jawab Bawaslu Kota Prabumulih. Mengingat Ketua dan Komisioner Bawaslu Prabumulih tengah berperkara. "Kita koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih terkait dengan usulan dan hibah Pilkada tahun 2024. Alhamdulillah Pak Wali responx sangat baik. Dan Insya Allah usulan anggaran tahun 2023 dan 2024 nanti akan dibahas lebih lanjut. Kita ajukan tadi di tahun 2023 sebesar Rp2 miliar lebih dan tahun 2024 Rp14 miliar jadi total sekitar Rp16 miliar lebih,” bebernya. Lebih lanjut Yenli menuturkan, pada akhir tahun 2023 mendatang sudah ada beberapa tahapan pilkada yang dianggarkan. “Makanya di surat pengajuan kita ini ada yang di tahun 2023, kita ajukan Rp2 miliar lebih,” ujarnya. BACA JUGA : Soal Tunda Pemilu, Fauzi Amro: Belum Final dan Mengikat BACA JUGA : 10 Provinsi dengan Nasabah Pinjol Terbanyak, Cek Sumsel Nomor Berapa Disamping usulan dana hibah, pihaknya juga mengajukan usulan bantuan sarana dan prasarana (xarpras) perkantoran. “Karena memang sarana dan prasarana perkantoran kita yang ada saat ini, memang masih kurang,  terkait meja kursi dan sarpras lainnya. Alhamdulillah Pak Wali juga respon, insya Allah dapat dipenuhi juga oleh Pemkot Prabumulih,” ucapnya. Disinggung kinerja Bawaslu Kota Prabumulih, Yenli Elmanoferi menuturkan, saat ini semua tahapan berjalan sesuai dengan rencana. “Pengawasan tetap berjalan, cuma pimpinan  di tingkat kota diambil alih Bawaslu provinsi. Kami sudah membuat jadwal, perminggu itu ada unsur pimpinan Bawaslu provinsi yang piket di Bawaslu Prabumulih. Jadi semuanya terkoordinir tidak ada tahapan yang tidak ada pengawasan,” tukasnya. (chy/)