JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi SH MSE hadir langsung pada kegiatan  Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang dibuka Presiden RI, Joko Widodo di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Senin (8/7). 

Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan. 

“Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat  WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini. Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi tetapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti di audit, pasti diperiksa.

Jadi sekali lagi kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” katanya.

BACA JUGA:Bank Indonesia Klaim Inflasi IHK Juni 2024 Terjaga di Target, Deflasi 0,08% Bulanan

BACA JUGA:Palembang Resmi Berganti, Ucok Abdulrauf Damenta Prioritaskan Inflasi Terjaga Hingga Turunkan Stunting

Dikatakan, beberapa tahun terakhir  dunia yang penuh gejolak, geopolitik, perang dagang yang semakin memanas dan juga perubahan iklim yang semakin nyata. Pertumbuhan ekonomi global juga lambat. Tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. 

“Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen, kita tahu di kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,11 persen. Inflasi tetap terjaga. Ini karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah. Dan juga pelaksanaan Pemilu yang juga berjalan dengan baik, ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini,” tambahnya.

Jokowi berharap pemda mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, memanfaatkan peluang yang sekarang ini sangat sempit, karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. 

“Walaupun kita tahu deregulasi sudah banyak dilakukan, walaupun debirokratisasi juga sudah banyak dilakukan, namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan, prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktek di lapangan,” tambahnya.

BACA JUGA:10 Komoditas Sumbang Inflasi di Sumsel, Catat Apa Saja

BACA JUGA: Indonesia Fokuskan Penguatan Pengendalian Inflasi Melalui Produksi dan Efisiensi Rantai Pasok

Dia pun berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. “Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur,” tandasnya.

Kepala BPK RI, Isma Yatun mengatakan pertanggungjawaban APBN 2023 tercatat memperoleh opini WTP yang merupakan buah dari sinergitas antar pemangku kepentingan yang telah membawa kondisi ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.