Mahasiswa Papua Unsri Orasi ke DPRD OI

Reporter: Andika |

Editor: Dede Sumeks |

Senin , 24 Jun 2024 - 19:11

DEMO: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Komunitas Mahasiswa Papua Sriwijaya (Kompas) Unsri asal Papua menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Senin (24/6).-FOTO: ANDIKA/SUMEKS-

"Hari ini digaungkan kawan-kawan mahasiswa, dan bergema. Kami dari DPRD Ogan Ilir siap mewadahi, dan menampung aspirasi serta menyampaikan aspirasi ke pihak wewenang di pusat," jelasnya.

Selanjutnya beberapa perwakilan mahasiswa UNSRI asal Papua dan beberapa organisasi yang mendampingi diajak ke ruang rapat pimpinan DPRD Ogan Ilir untuk berdialog dan berdiskusi untuk pemecahan permasalahan.

"Insyaallah kami bekerja sesuai tupoksi kami, apa pun keluhan masyarakat itu kewajiban kami untuk menyampaikan dan kami kawal," pungkas Aprizal. (dik)

mahasiswa papua unsri orasi ke dprd oi                             ogan ilir, sumateraekspres.id - tak kurang dari 36.094 hektare luasan hutan adat papua terancam dibabat untuk ditanam pohon sawit.
pt indo asiana lestari (ial), perusahaan bidang perhutanan ini bakal membabat hutan lebih dari setengah luas dki jakarta yang berada di hutan adat marga woro–bagian dari suku awyu.
baca juga:tingkatkan kompetensi, 34 petani sawit lahat dilatih
baca juga:kobaran api puluhan meter, sumur minyak ilegal meledak di perkebunan sawit
kepedulian dan kecintaaan akan lingkungan hutannya yang dirusak, membuat puluhan mahasiswa universitas sriwijaya (unsri) asal papua melakukan aksi solidaritas. 
tergabung dalam organisasi komunitas mahasiswa papua sriwijaya (kompas) menggelar aksi demo di depan gedung dprd kabupaten ogan ilir, senin (24/6). 
dukungan solidaritas ini juga ikut digaungkan oleh beberapa mahasiswa bem unsri dan beberapa organisasi kemahasiswaan lainnya.
ketua kompas sumsel, tipran yikwa menyampaikan dalam orasinya, masyarakat suku awyu dan suku moi hutannya dibabat habis pt ial.
 pihaknya menuntut agar pemerintah mencabut izin pt ial yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan beroperasi di kabupaten boven digoel, papua selatan.
"hari ini kami hadir untuk menyuarakan suara rakyat. suku awyu dan suku moi telah berjuang mempertahankan hutan adatnya, tapi hingga saat ini tidak didengar oleh para penguasa, bahkan mahkamah agung. 
oleh karena itu kami datang untuk mendukung penolakan pt kelapa sawit masuk ke papua," ujar tipran. 
perusahaan sawit yang masuk ke papua dapat merusak alam, eksploitasi hutan dan mengancam keselamatan beragam spesies flora fauna.
 "papua itu surga kecil yang jatuh ke bumi, tetapi hari ini penguasa masuk dan merusak alam itu sendiri," tukasnya. 
bukan hanya itu, disana juga ada masyarakat adat yang selama ini menggantungkan hidup dan berdampingan dengan sumberdaya pemanfaatan hutan. 
"lantas bagaimana masyarakat adat dapat hidup kalau hutannya di rebut. kalau mereka digusur mereka mau kemana," ungkap tipran. 
pt indo asiana lestari adalah milik dua perusahaan asal malaysia, pemilik mayoritasnya yaitu mandala resources. mandala resources disebut sebagai perusahaan cangkang yang terdaftar di kota kinabalu malaysia.
sedangkan penanggung jawab pt indo asiana lestari adalah muh. yabub abbas, ia sekaligus menduduki jabatan sebagai direktur.
 "mereka sudah melakukan gugatan ke ptun dan mahkamah agung tapi tidak ada jawaban. jadi, kedatangan kami ini mendukung aksi mereka," sebut tipran. 
lanjutnya, masyarakat penjaga hutan adat papua tanpa pemerintah, tanpa uang masih bisa hidup asalkan hutan mereka tidak dirampas. 
oleh karena itu, para demontras minta pada dprd kabupaten ogan ilir untuk menyatakan sikap mendukung dan memberikan rekomendasi untuk pihaknya menyampaikan aspirasi ke dprd provinsi.
"kepedulian kami ini, supaya bisa menyampaikan aspirasi kami ke pusat. harapan kami agar izin yang dikeluarkan pihak terkait atau pemerintah agar di cabut, kembalikan tanah adat papua," jelas tipran. 
ketua dpc gerakan mahasiswa nasional indonesia (gmni) ogan ilir, samuel menambahkan, pihaknya bersama kompass untuk bergerak merebut kembali hak akan tanah adat yang diambil oleh pt indo asiana lestari.
"perkembangan kasus ini masyarakat adat awyu dan moi mengajukan gugatan terhadap pemerintah. karena memberikan izin kelayakan lingkungan hidup kepada pt indo asiana lestari (ial) untuk membuka perkebunan sawit di hutan adat mereka. 
saat ini selaku agent of change sudah seharusnya memperjuangkan hak masyarakat. “besar harapnya gerakan ini seperti bola salju yang menggelinding semakin besar hingga mendapatkan keputusan hukum yang berkeadilan," tukas samuel.
sementara itu, aksi mahasiswa asal papua ini disambut pihak dprd kabupaten ogan ilir diwakili ketua komisi ii sekaligus ketua fraksi partai nasdem, aprizal, sekretaris komisi i, rahmadi djafar, dan ketua baperda, rizal mustofa.
"kami apresiasi sebesar-besarnya aksi mahasiswa papua di dprd ogan ilir ini. baru hari ini orang papua hadir menyuarakan aspirasi nya di gedung dprd ogan ilir," sebut aprizal.
ia menyebut, mahasiswa-mahasiswa papua yang hadir ini adalah mahasiswa pilihan, dan diharapkan bisa membawa ilmu yang cukup untuk dibawa ke tanah papua.
"papua sama dengan masyarakat kabupaten ogan ilir, orang indonesia, papua adalah indonesia, kita semua nkri," tukasnya. 
aprizal mengaku sangat memahami, permasalahan yang dihadapi masyarakat papua saat ini. bahwa rencana pembabatan hutan yang dilakukan perusahaan dari malaysia yang membuka lahan untuk perkebunan sawit.
"hari ini digaungkan kawan-kawan mahasiswa, dan bergema. kami dari dprd ogan ilir siap mewadahi, dan menampung aspirasi serta menyampaikan aspirasi ke pihak wewenang di pusat," jelasnya.
baca juga:minta disbun sumsel tinjau ulang izin pembebasan lahan dan plasma sawit pt suj seluas 1200 ha di oki
baca juga:kepergok petugas beraksi curi sawit perusahaan, berdua, berhasil panen 1,87 ton
selanjutnya beberapa perwakilan mahasiswa unsri asal papua dan beberapa organisasi yang mendampingi diajak ke ruang rapat pimpinan dprd ogan ilir untuk berdialog dan berdiskusi untuk pemecahan permasalahan.
"insyaallah kami bekerja sesuai tupoksi kami, apa pun keluhan masyarakat itu kewajiban kami untuk menyampaikan dan kami kawal," pungkas aprizal. (dik)