PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) SA Supriono mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel.

Sebelumnya, semua fraksi sudah berikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2023. Tanggapan disampaikan dalam sidang paripurna, Kamis (6/6) yang dipimpin Wakil Ketua  H Muchendi Mahzareki.

Menanggapi pandangan umum Fraksi Golkar terkait kinerja BUMD yang belum berikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, Supriono mengatakan, telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon direksi BUMD. Juga mendorong BUMD membuat SOP guna mencapai good corporate governance. Lalu, mengusulkan perubahan perda untuk mendukung BUMD. 

Pemprov juga sependapat perlunya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di Sumsel.  Salah satu yang telah dilakukan, penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem baru. “Hanya ada 4 jalur PPDB yakni afirmasi, mutasi perpindahan orang tua, zonasi dan prestasi,” katanya.

BACA JUGA:Semua Fraksi Setujui LKPJ Bupati

BACA JUGA:Heboh, Ular Matahari ‘Ngantor” di Fraksi PDIP Kabupaten Banyuasin

Supriono juga menegaskan komitmen Pemprov Sumsel dalam meningkatkan pelayanan di sejumlah panti sosial. Yakni dengan merenovasi dan memperbaiki sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas pelayanan sumber daya manusia pengelola panti sosial. 

Terkait kelas rawat inap standar (KRIS) yang akan berlaku per 30 Juni 2024, di Sumsel telah dilakukan survei melalui aplikasi RS Online. “Hasilnya, 98 persen RS sudah memenuhi kriteria KRIS,” beber Supriono. Untuk upaya antisipasi bencana banjir, pemprov bersama pemkab/pemkot akan melakukan kajian lingkungan hidup. 

Pemilik/pengelola tambang harus mengikuti kaidah lingkungan hidup. Juga akan dilakukan normalisasi anak sungai dan membuat kolam retensi. Sementara, untuk infrastruktur jalan, kondisi jalan provinsi  yang baik 88,17 persen atau setara dengan 1.563,43 km. 

Lalu, menanggapi pandangan Fraksi PDIP terkait kenaikan nilai aset lancar dan investasi jangka panjang, Supriono  menegaskan ini juga akan terus menjadi perhatian Pemprov Sumsel. “Terkait dengan adanya kewajiban/utang belanja Pemprov, telah diakomodasi melalui pergeseran anggaran tahun 2024 ini,” imbuhnya.

Kemudian, menanggapi pandangan Fraksi Gerindra, Supriono menjelaskan kalau nilai investasi jangka panjang Pemprov Susmel Rp7,56 triliun. Ini merupakan nilai atas kepemilikan saham. Terbesar di PT Jakabaring Sport City sebesar Rp5,60 triliun, BSB Rp967,11 miliar, PT Swarna Dwipa Rp 511,16 miliar dan beberapa perusahaan BUMD lainnya. 

BACA JUGA:Pj. Bupati dan Fraksi DPRD Berikan Tanggapan/Jawaban terhadap 3 Raperda Pemerintah Muba TA 2023

BACA JUGA:Pj. Bupati berikan Jawaban terhadap Pemandangan Umum 8 Fraksi terkait R-APBD TA 2024

“Dapat disampaikan bahwa realisasi PAD menunjukkan tren kenaikan. Dari 2021 sebesar 81,43 persen menjadi 93,85 persen pada 2023, dengan komponen pendapatan Pajak Daerah selalu terealisasi di atas 100 persen,” paparnya