Nasib Jutaan Tenaga Non-ASN Menunggu RPP Manajemen ASN

nasib jutaan tenaga non-asn menunggu rpp manajemen asn jakarta, sumateraekspres.id - rancangan peraturan pemerintah (rpp) tentang manajemen aparatur sipil negara (asn) yang juga mengatur penyelesaian tenaga non-asn segera dirampungkan. menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb), abdullah azwar anas, menegaskan bahwa peraturan ini harus menciptakan keadilan. "rpp ini harus segera diselesaikan dan memastikan keadilan bagi semua pihak," ujar menteri anas saat memimpin rapat panitia antar-kementerian (pak) di kantor kementerian panrb, jakarta terkait rpp manajemen asn. rapat pak dihadiri oleh perwakilan dari kementerian keuangan, kementerian dalam negeri, badan kepegawaian negara (bkn), lembaga administrasi negara (lan), arsip nasional ri, korps pegawai ri (korpri), dan instansi terkait lainnya. baca juga:heri amalindo tunjuk eks presenter tv dan komedian jadi jubir milenial. ini tugasnya baca juga:gaji ke-13 asn cair minggu pertama juni, pemkot sudah siapkan anggaran berbagai masukan dari instansi ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi tenaga non-asn yang telah lama mengabdi. menteri anas menekankan bahwa rapat pak ini harus memberikan kepastian dalam rpp. menurutnya, pembahasan terkait tenaga non-asn sangat mendesak. "nasib jutaan tenaga non-asn bergantung pada regulasi ini. ini sangat mendesak untuk segera diselesaikan. dampaknya sangat besar," tegas anas. pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan membuka formasi casn dalam jumlah yang signifikan. baca juga:waduh! mati listrik berjamaah di sumsel, para penjahit di palembang kena imbasnya baca juga:kabar gembira, gaji ke 13 asn pemkot palembang bakal cair mulai minggu pertama bulan ini! "seleksi pppk menjadi fokus utama pemerintah dalam penataan pegawai non-asn di instansi pemerintah," jelas anas. plt. deputi bidang sdm aparatur kementerian panrb, abdul hakim, menegaskan bahwa rpp ini menjadi payung hukum utama dalam penyelesaian tenaga non-asn. ia mengingatkan bahwa tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja secara massal. "sesuai arahan presiden, penyelesaian tenaga non-asn tidak boleh menjadi beban fiskal," ujar hakim. baca juga:hanura usung askolani jadi calon bupati banyuasin, ini pernyataan tegasnya! baca juga:sabet penghargaan, kemenag sumsel terbaik dalam pengadaan casn 2023 selain itu, penataan tenaga non-asn juga tidak boleh mengurangi pendapatan yang saat ini diterima oleh tenaga non-asn. penyelesaian ini harus sesuai dengan regulasi yang ada. "dan sesuai uu no. 20/2023 tentang asn, penyelesaian tenaga non-asn harus selesai pada desember 2024," pungkas hakim.

Tag

• # tenaga non-asn
• # menteri panrb
• # rancangan peraturan pemerintah
• # manajemen asn
• # seleksi pppk
• # reformasi birokrasi

Share

• 
• 
• 
• 
•