Geliatkan Sektor Properti, 424.081 KK di Sumsel Belum Punya Rumah

Reporter: Agustina |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 28 May 2024 - 21:55

Dampak program Tapera terhadap industri properti dan lapangan pekerjaan di Sumsel-Foto: Ist-

“Pada akhir 2024, backlog rumah di Sumsel sebanyak 424.081 unit,” ungkap Kepala Bappeda Sumsel, Ir Regina Ariyanti ST beberapa waktu lalu. Sementara, ada sebanyak 97.680 rumah di Sumsel kondisinya rumah tidak layak huni (RTLH). Paling sedikit di Kota Prabumulih yaitu 1.651 unit dan paling banyak di Muba 23.658 unit.

Upaya penanganan RTLH menjadi layak huni terus dilakukan. “Penanganan RTLH sejak 2018 hingga 2022 di kabupaten/kota sudah 27.092 unit. Masih terdapat gap 70.768 unit lagi,” bebernya.

Adapun rincian jumlah RTLH di Sumsel, di Prabumulih 1.651 unit rumah. Lalu, Lubuklinggau 1.859 rumah, OKU 1.985 rumah, OKUT 2.012 rumah dan Lahat 2.816 rumah. Kemudian, Banyuasin 3.213 rumah, Empat Lawang 3.383 rumah, Pagaralam 3.483 rumah, PALI 4.437 rumah, dan Muratara 4.982 rumah.

Selanjutnya, OKUS 5.145 rumah RTLH, Ogan Ilir 6.898 rumah, Muara Enim 7.385 rumah, OKI sebanyak 8.005 rumah. Palembang 8.160 rumah, Mura 8.788 rumah dan Muba 23.658 rumah.

Karena itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Dr Drs Agus Fatoni MSi telah me-launching Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS). Ia mengatakan, untuk membenahi RTLH ini, Pemprov Sumsel tak bisa hanya bersama 17 pemkab/pemkot. Tapi perlu dukungan dari semua pihak terkait.(tin/*/)

geliatkan sektor properti, 424.081 kk di sumsel belum punya rumah                            sumateraekspres.id - real estate indonesia (rei) menyambut baik program tabungan perumahan rakyat (tapera). apalagi, pemerintah memperluas jangkauan tapera. sebelumnya hanya dibebankan kepada asn, namun sekarang termasuk pekerja swasta
ketua dpd real estate indonesia (rei) sumsel, zewwy salim mengatakan, pemotongan tapera sebesar 3 persen ini sesuai dengan peraturan  no 21/2024. rinciannya, 2,5 persen dibebankan kepada pegawai dan 0,5 persen dibebankan kepada pengusaha/pemberi kerja setiap bulannya. 
"jadi, ada sekarang tapera ini mengakomodir asn dan swasta dengan beberapa syarat yang sudah diatur," ungkap zewwy. dari sisi pengembang perumahan, dpd rei sumsel melihat aturan ini sangat positif.
sebab, program tapera ini akan menggeliatkan industri properti. “aturan ini secara tidak langsung merupakan stimulus dan dorongan terhadap kepemilikan rumah dari pemerintah terhadap masyarakat,” beber dia.
zewwy melihat, tidak ada kerugian dari program tapera ini. sebab, dana yang dikumpulkan oleh lembaga yang khusus yang mengelola tapera nantinya akan dikembalikan lagi kepada pekerja. untuk nanti agar pekerja itu bisa membeli rumah. 
baca juga:pp terbit! gaji pns dan pppk bakal dipotong untuk program tabungan perumahan rakyat, segini besarannya
baca juga:heboh! ular sanca 3 meter muncul di perumahan warga prabumulih, ini penampakannya
"dalam aturan ini, pemerintah juga mengatur agar masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) bisa membeli rumah melalui iuran (subsidi silang)," jelas dia.
selain itu, kata zewwy, program tapera ini akan membuka lapangan pekerjaan. lantaran sektor perumahan akan menggeliat. ada puluhan bahkan ratusan usaha turunan dari sektor properti mulai dari bahan bangunan dan lainnya yang akan terdampak baik dari kebijakan pemerintah pusat ini.
"kalau kami dari sisi pengusaha properti tidak keberatan karena dari besar simpanan 3 persen tiap bulan, pengusaha hanya dibebankan sekitar rp20 ribu per peserta. sedangkan rp100 ribu dari pekerja,” tuturnya.
lebih jauh zewwy menilai, lewat program tapera, pemerintah memperbesar market atau pembiayaan perumahan untuk mbr. tidak hanya lewat flpp, tapi juga tapera. dengan tujuan mempercepat pemenuhan perumahan.
diketahui, dari 2.744.263 rumah tangga di sumsel, sebanyak 424.081 kepala keluarga (kk) belum punya rumah. itu berdasarkan data terakhir 2023 lalu.  jumlah rumah yang dibutuhkan (backlog) di sumsel empat tahun terakhir trennya terus meningkat. 
merujuk data bappeda sumsel, pada 2018 backlog rumah di sumsel 393.903 unit. pada 2019 turun menjadi 381.970 unit dan 2020 turun lagi jadi 381.885 unit. kemudian, 2021 naik lagi menjadi 388.950 unit. lalu 2022 backlog sumsel 441.781 unit. 
baca juga:entaskan kemiskinan ekstrem, dirjen perumahan kementerian pupr sambangi prabumulih
baca juga:bantuan pusat sentuh kawasan pelosok muba, gelontorkan bantuan stimulan perumahan swadaya
“pada akhir 2024, backlog rumah di sumsel sebanyak 424.081 unit,” ungkap kepala bappeda sumsel, ir regina ariyanti st beberapa waktu lalu.  sementara, ada sebanyak 97.680 rumah di sumsel kondisinya rumah tidak layak huni (rtlh). paling sedikit di kota prabumulih yaitu 1.651 unit dan paling banyak di muba 23.658 unit. 
upaya penanganan rtlh menjadi layak huni terus dilakukan. “penanganan rtlh sejak 2018 hingga 2022 di kabupaten/kota sudah 27.092 unit. masih terdapat gap 70.768 unit lagi,” bebernya.
adapun rincian jumlah rtlh di sumsel, di prabumulih 1.651 unit rumah. lalu, lubuklinggau 1.859 rumah, oku 1.985 rumah, okut 2.012 rumah dan lahat 2.816 rumah. kemudian, banyuasin 3.213 rumah, empat lawang 3.383 rumah, pagaralam 3.483 rumah, pali 4.437 rumah, dan muratara 4.982 rumah.
selanjutnya, okus 5.145 rumah rtlh, ogan ilir 6.898 rumah, muara enim 7.385 rumah, oki sebanyak 8.005 rumah. palembang 8.160 rumah, mura 8.788 rumah dan muba 23.658 rumah.   
karena itu, penjabat (pj) gubernur sumsel dr drs agus fatoni msi telah me-launching gerakan bedah rumah serentak se-sumatera selatan (gbrss). ia mengatakan, untuk membenahi rtlh ini, pemprov sumsel tak bisa hanya bersama 17 pemkab/pemkot. tapi perlu dukungan dari semua pihak terkait.(tin/*/)