Bagaimana Contoh Perhitungan Iuran Tapera dan Kapan Harus Disetorkan? Ini Penjelasannya

Reporter: Athira |

Editor: Athira |

Rabu , 29 May 2024 - 05:00

Bagaimana Contoh Perhitungan Iuran Tapera dan Kapan Harus Disetorkan. FOTO: Canva--

SUMATERAEKSPRES.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan peraturan baru mengenai iuran untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang berlaku bagi seluruh pekerja. Iuran ini akan memotong gaji bulanan PNS, TNI, Polri, pekerja BUMN, BUMD, hingga karyawan swasta.

Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang mengubah PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. PP tersebut diteken oleh Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024.

Pendaftaran Pekerja ke BP Tapera

Pasal 68 dalam PP ini mewajibkan para pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya ke Badan Pengelola (BP) Tapera paling lambat tujuh tahun sejak berlakunya PP 25/2020, yaitu pada tahun 2027.

Simpanan peserta Tapera akan dibayarkan oleh pemberi kerja bersama pekerja itu sendiri, sementara untuk pekerja mandiri, simpanan dibayarkan secara mandiri.

Besaran Iuran Tapera

Simpanan peserta ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah bulanan bagi pekerja, dan dari penghasilan rata-rata tahunan bagi pekerja mandiri.

Pasal 15 ayat 1 PP tersebut menetapkan bahwa besaran simpanan adalah 3 persen dari gaji atau upah untuk pekerja, dan dari penghasilan bagi pekerja mandiri.

Ayat 2 menyebutkan, “Besaran simpanan peserta untuk pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen."

Contoh Perhitungan Iuran

Sebagai contoh, pekerja dengan gaji Rp5 juta per bulan akan dikenai iuran 3 persen atau Rp150 ribu per bulan. Dari jumlah tersebut, pekerja membayar Rp125 ribu dan perusahaan membayar Rp25 ribu.

Pengaturan Iuran Tapera

bagaimana contoh perhitungan iuran tapera dan kapan harus disetorkan? ini penjelasannya                            sumateraekspres.id - presiden joko widodo (jokowi) telah meresmikan peraturan baru mengenai iuran untuk program tabungan perumahan rakyat (tapera) yang berlaku bagi seluruh pekerja. iuran ini akan memotong gaji bulanan pns, tni, polri, pekerja bumn, bumd, hingga karyawan swasta.
kebijakan ini dituangkan dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 21 tahun 2024 yang mengubah pp nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera. pp tersebut diteken oleh presiden jokowi pada 20 mei 2024.
pendaftaran pekerja ke bp tapera
pasal 68 dalam pp ini mewajibkan para pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya ke badan pengelola (bp) tapera paling lambat tujuh tahun sejak berlakunya pp 25/2020, yaitu pada tahun 2027.
simpanan peserta tapera akan dibayarkan oleh pemberi kerja bersama pekerja itu sendiri, sementara untuk pekerja mandiri, simpanan dibayarkan secara mandiri.
baca juga:kaji pemberian tpp untuk pppk, tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah 
baca juga:indikasi kerugian negara rp371,8 m laporan keuangan indofarma, bpk serahkan lhp investigatif ke jaksa agung
besaran iuran tapera
simpanan peserta ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah bulanan bagi pekerja, dan dari penghasilan rata-rata tahunan bagi pekerja mandiri.
pasal 15 ayat 1 pp tersebut menetapkan bahwa besaran simpanan adalah 3 persen dari gaji atau upah untuk pekerja, dan dari penghasilan bagi pekerja mandiri.
ayat 2 menyebutkan, “besaran simpanan peserta untuk pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen."
contoh perhitungan iuran
sebagai contoh, pekerja dengan gaji rp5 juta per bulan akan dikenai iuran 3 persen atau rp150 ribu per bulan. dari jumlah tersebut, pekerja membayar rp125 ribu dan perusahaan membayar rp25 ribu.
pengaturan iuran tapera
pp ini juga mengatur bahwa iuran tapera dari asn/pns dan pekerja yang menerima gaji dari apbn/apbd akan diatur oleh kementerian keuangan melalui koordinasi dengan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
sementara itu, iuran tapera dari pegawai bumn, bumd, bumdes, dan karyawan swasta akan diatur oleh menteri ketenagakerjaan. iuran dari pekerja mandiri akan diatur langsung oleh bp tapera.
baca juga:6 strategi penting mengelola keuangan untuk masa depan anak
baca juga:kinerja keuangan moncer, kantongi laba rp1,87 triliun
jadwal penyetoran iuran
pasal 20 pp tapera mengharuskan pemberi kerja menyetorkan simpanan tapera setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
untuk pekerja mandiri atau freelancer, penyetoran juga dilakukan setiap tanggal 10. jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama setelahnya.
implementasi tapera
pemerintah telah memberlakukan iuran tapera secara wajib bagi pns/asn sejak januari 2021 berdasarkan pp no. 25/2020. setelah itu, mandatori iuran tapera akan diperluas secara bertahap mulai dari pegawai bumn/bumd/bumdes, tni/polri, hingga karyawan swasta, baik yang bekerja sendiri maupun melalui pemberi kerja.
perluasan kewajiban iuran tapera untuk seluruh pekerja ini akan diberlakukan dalam tujuh tahun sejak terbitnya pp nomor 25/2020, yaitu pada tahun 2027.