Mantan Dirut PT SMS Sarimuda Dituntut 4,5 Tahun Penjara atas Kasus Korupsi

Reporter: Nanda |

Editor: Rian Sumeks |

Rabu , 22 May 2024 - 14:06

Sarimuda, mantan Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS), menghadapi tuntutan hukuman 4,5 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait kasus dugaan korupsi dalam pengangkutan batu bara-Foto: Nanda-

Menanggapi tuntutan tersebut, Sarimuda yang didampingi oleh penasihat hukumnya, Heribertus Hartoyo, menyatakan akan mengajukan pleidoi. "Kami akan mengajukan pleidoi secara tertulis dan pribadi, Yang Mulia," kata Sarimuda.

JPU KPK menilai bahwa Sarimuda terlibat dalam dugaan korupsi terkait kerja sama pengangkutan batu bara yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumsel. Perbuatannya telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp18 miliar.

Menurut dakwaan, Sarimuda sebagai Direktur Utama PT SMS membuat kebijakan kerja sama pengangkutan batu bara menggunakan fasilitas PT KAI Persero dengan berbagai perusahaan pemilik batu bara dan pemegang izin usaha pertambangan.

PT SMS juga bekerja sama dengan beberapa vendor untuk menyediakan jasa pendukung.

Dakwaan mengungkapkan bahwa antara tahun 2020 hingga 2021, PT SMS melakukan pengeluaran uang kas dengan dokumen invoice atau tagihan fiktif.

Pembayaran dari vendor tidak sepenuhnya dimasukkan ke dalam kas PT SMS.

Sarimuda juga menyisihkan uang tunai ratusan juta rupiah dari setiap pencairan cek bernilai miliaran rupiah untuk keperluan pribadi dan mentransfer uang ke rekening bank salah satu perusahaan milik keluarganya yang tidak memiliki kerja sama bisnis dengan PT SMS.

mantan dirut pt sms sarimuda dituntut 4,5 tahun penjara atas kasus korupsi                            palembang, sumateraekspres.id – sarimuda, mantan direktur utama pt sriwijaya mandiri sumsel (pt sms), menghadapi tuntutan hukuman 4,5 tahun penjara dari jaksa penuntut umum (jpu) komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri terkait kasus dugaan korupsi dalam pengangkutan batu bara.
tuntutan ini disampaikan dalam sidang di pengadilan tipikor palembang kelas ia khusus yang dipimpin oleh hakim pitriadi sh mh pada rabu, 22 mei 2024.
jpu kpk menyatakan bahwa semua unsur pidana dalam kasus ini, termasuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan, telah terpenuhi sesuai dengan dakwaan pasal 3 jo.
pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:sarimuda bantah tuduhan invoice fiktif, berani lakukan sumpah pocong
baca juga:keterangan 2 saksi a de charge buat terdakwa sarimuda di atas angin, jpu kpk tanggapi santai : sah-sah saja
"kami menuntut terdakwa sarimuda dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, serta denda rp100 juta subsider 3 bulan kurungan," ujar jpu dalam tuntutannya.
selain hukuman penjara dan denda, jpu juga menuntut sarimuda untuk mengembalikan kerugian negara sebesar rp2,3 miliar.
jika uang tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, harta benda sarimuda akan disita dan dilelang.
jika hasil lelang tidak mencukupi, hukuman penjara satu tahun akan menjadi pengganti.
baca juga:sarimuda, mantan dirut pt sms, menjelaskan alasan di balik kebijakan perbaikan jalan
baca juga:eks direktur keuangan sebut ada penagihan tanpa melaluinya, terdakwa sarimuda bantah seluruh keterangan saksi
dalam tuntutan, jpu juga menyoroti faktor yang memberatkan sarimuda, yaitu tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak bersikap jujur selama proses hukum.
namun, terdapat hal-hal yang meringankan, yakni sikap sopan sarimuda selama persidangan dan itikad baiknya untuk mengembalikan sebagian uang kerugian negara.
menanggapi tuntutan tersebut, sarimuda yang didampingi oleh penasihat hukumnya, heribertus hartoyo, menyatakan akan mengajukan pleidoi. "kami akan mengajukan pleidoi secara tertulis dan pribadi, yang mulia," kata sarimuda.
jpu kpk menilai bahwa sarimuda terlibat dalam dugaan korupsi terkait kerja sama pengangkutan batu bara yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (bumd) milik pemerintah provinsi sumsel. perbuatannya telah menyebabkan kerugian negara sebesar rp18 miliar.
baca juga:sarimuda bantah keterangan saksi, pt sms tidak miliki keuntungan
baca juga:hakim tipikor tolak eksepsi sarimuda, jpu kpk akan hadirkan 40 orang saksi
menurut dakwaan, sarimuda sebagai direktur utama pt sms membuat kebijakan kerja sama pengangkutan batu bara menggunakan fasilitas pt kai persero dengan berbagai perusahaan pemilik batu bara dan pemegang izin usaha pertambangan.
pt sms juga bekerja sama dengan beberapa vendor untuk menyediakan jasa pendukung.
dakwaan mengungkapkan bahwa antara tahun 2020 hingga 2021, pt sms melakukan pengeluaran uang kas dengan dokumen invoice atau tagihan fiktif.
pembayaran dari vendor tidak sepenuhnya dimasukkan ke dalam kas pt sms.
sarimuda juga menyisihkan uang tunai ratusan juta rupiah dari setiap pencairan cek bernilai miliaran rupiah untuk keperluan pribadi dan mentransfer uang ke rekening bank salah satu perusahaan milik keluarganya yang tidak memiliki kerja sama bisnis dengan pt sms.