Tak Ada Lagi Tingkatan, Klasifikasi Peserta BPJS Kesehatan Diganti Kelas Standar, Ini Waktu Penerapannya

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Senin , 13 May 2024 - 17:54

Polemik KRIS Pasca Perpres 59/2024-Foto: Budiman/sumateraekspres.id-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengumumkan kebijakan penting terkait sistem perawatan kesehatan nasionak, itu terkait kelas standar BPJS Kesehatan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, sistem klasifikasi kelas dalam perawatan menggunakan BPJS Kesehatan resmi dihapuskan. Penghapusan ini berlaku efektif sejak 8 Mei 2024.

Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan sistem baru yang dikenal sebagai Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Dalam KRIS, semua peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan layanan perawatan dengan kualitas ruang yang hampir serupa di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama.

BACA JUGA:BPJS Implementasi Antrean Online di RS

Peraturan Presiden tersebut juga merinci kriteria yang harus dipenuhi oleh rumah sakit yang merawat pasien BPJS Kesehatan.

Kriteria ini mencakup berbagai aspek, seperti kondisi bangunan, ventilasi udara, pencahayaan, kelengkapan tempat tidur, hingga fasilitas kamar mandi yang memenuhi standar aksesibilitas.

Implementasi KRIS akan dilakukan secara bertahap di semua rumah sakit mitra BPJS Kesehatan. Target pemerintah adalah menjalankan sistem ini di seluruh fasilitas tersebut paling lambat pada 30 Juni 2025.

Selama proses transisi, rumah sakit diberikan fleksibilitas untuk menerapkan KRIS secara parsial.

Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan akan menjadi dasar dalam menentukan manfaat, tarif, dan iuran BPJS Kesehatan.

Penetapan manfaat, tarif, dan iuran ini dijadwalkan selesai paling lambat pada 1 Juli 2025.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan efisiensi dalam penyediaan layanan kesehatan dapat meningkat, sehingga masyarakat dapat mendapatkan akses yang lebih merata dan berkualitas.

Lebih rinci, Perpres 59/2024 menetapkan kriteria ruang perawatan yang harus dipenuhi rumah sakit saat merawat pasien BPJS Kesehatan.

Kriteria ini dijelaskan dalam Pasal 46A Perpres 59 Tahun 2024. Berikut adalah isi Pasal tersebut:

Pasal 46A

(1) Kriteria fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) terdiri atas:

a. Bangunan dengan tingkat porositas rendah.

b. Sistem ventilasi udara yang baik.

c. Pencahayaan ruangan yang memadai.

tak ada lagi tingkatan, klasifikasi peserta bpjs kesehatan diganti kelas standar, ini waktu penerapannya                            jakarta, sumateraekspres.id - presiden joko widodo (jokowi) baru-baru ini mengumumkan kebijakan penting terkait sistem perawatan kesehatan nasionak, itu terkait kelas standar bpjs kesehatan.
melalui peraturan presiden nomor 59 tahun 2024, sistem klasifikasi kelas dalam perawatan menggunakan bpjs kesehatan resmi dihapuskan. penghapusan ini berlaku efektif sejak 8 mei 2024.sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan sistem baru yang dikenal sebagai kelas rawat inap standar (kris).
dalam kris, semua peserta bpjs kesehatan akan mendapatkan layanan perawatan dengan kualitas ruang yang hampir serupa di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama.
baca juga: benarkah bpjs hanya untuk masyarakat perkotaan?
baca juga:bpjs implementasi antrean online di rsperaturan presiden tersebut juga merinci kriteria yang harus dipenuhi oleh rumah sakit yang merawat pasien bpjs kesehatan.
kriteria ini mencakup berbagai aspek, seperti kondisi bangunan, ventilasi udara, pencahayaan, kelengkapan tempat tidur, hingga fasilitas kamar mandi yang memenuhi standar aksesibilitas.implementasi kris akan dilakukan secara bertahap di semua rumah sakit mitra bpjs kesehatan. target pemerintah adalah menjalankan sistem ini di seluruh fasilitas tersebut paling lambat pada 30 juni 2025.selama proses transisi, rumah sakit diberikan fleksibilitas untuk menerapkan kris secara parsial.
baca juga:ayo segera daftarkan lamaran, bpjs kesehatan masih buka lowongan kerja 2024 untuk lulusan d3 semua jurusan
baca juga:cegah pekerja jatuh miskin ekstrem, bpjs ketenagakerjaan beri perlindungan
evaluasi yang dilakukan oleh kementerian kesehatan akan menjadi dasar dalam menentukan manfaat, tarif, dan iuran bpjs kesehatan.
penetapan manfaat, tarif, dan iuran ini dijadwalkan selesai paling lambat pada 1 juli 2025.dengan adanya kebijakan ini, diharapkan efisiensi dalam penyediaan layanan kesehatan dapat meningkat, sehingga masyarakat dapat mendapatkan akses yang lebih merata dan berkualitas.
lebih rinci, perpres 59/2024 menetapkan kriteria ruang perawatan yang harus dipenuhi rumah sakit saat merawat pasien bpjs kesehatan.
kriteria ini dijelaskan dalam pasal 46a perpres 59 tahun 2024. berikut adalah isi pasal tersebut:pasal 46a(1) kriteria fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan kelas rawat inap standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (7) terdiri atas:a. bangunan dengan tingkat porositas rendah.
b. sistem ventilasi udara yang baik.
c. pencahayaan ruangan yang memadai.
d. kelengkapan tempat tidur yang sesuai.
e. nakas per tempat tidur.
f. suhu ruangan yang terkontrol.
g. pemisahan ruang rawat berdasarkan kriteria seperti jenis kelamin, usia, serta jenis penyakit.
h. keberadaan tirai/partisi antar tempat tidur.
i. kepadatan ruang rawat yang sesuai.
j. ketersediaan kamar mandi dalam ruang rawat inap.
k. kamar mandi yang memenuhi standar aksesibilitas.
l. outlet oksigen yang memadai.(2) pengecualian penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan kelas rawat inap standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
a. pelayanan rawat inap bayi atau perinatologi.
b. perawatan intensif.
c. pelayanan rawat inap pasien jiwa.
d. ruang perawatan dengan fasilitas khusus.(3) rincian lebih lanjut mengenai kriteria dan penerapan kelas rawat inap standar diatur melalui peraturan menteri.
besaran iuran saat ini
diketahui, iuran bpjs kesehatan saat ini sebesar rp35.000 untuk kelas iii. itu karena adanya bantuan iuran sebesar rp7.000 yang diberikan langsung oleh pemerintah.
baca juga:tetap buka layanan jkn selama libur lebaran, bpjs kesehatan terapkan prinsip portabilitas
baca juga:10 tahun bpjs kesehatan, berhasilkah?
adapun untuk peserta kelas ii, mereka membayar iuran sebesar rp100.000 per bulan, sementara peserta kelas i dikenakan biaya iuran sebesar rp150.000 per bulan.menurut penjelasan resmi dari bpjs kesehatan, peserta penerima bantuan iuran (pbi) jaminan kesehatan tidak perlu membayar iuran tersebut karena sudah ditanggung oleh pemerintah.
selain itu, terdapat juga iuran jaminan kesehatan bagi golongan veteran, perintis kemerdekaan, dan keluarga mereka seperti janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan.
besaran iuran untuk golongan ini ditetapkan sebesar 5% dari gaji pokok pegawai negeri sipil (pns) golongan ruang iii/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dan dibayarkan langsung oleh pemerintah.
baca juga:layanan jkn masuk mal publik, bpjs kesehatan terima pengaduan seputar jkn
baca juga:diperpanjang! bpjs kesehatan buka lowongan kerja untuk lulusan d3, siap tampung di seluruh indonesiaadapun bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja di lembaga pemerintahan seperti pns, anggota tni, anggota polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah nonpegawai.
mereka dikenai iuran sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan. namun, yang membedakan adalah 4% dari iuran ini dibayarkan oleh pemberi kerja, sementara 1% dibebankan kepada peserta.
sama halnya dengan peserta pekerja penerima upah yang bekerja di bumn, bumd, dan swasta, yang juga dikenai iuran sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan rincian pembayaran yang sama.untuk keluarga tambahan pekerja penerima upah, seperti anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.
baca juga:jangan lewatkan! saat ini ada rekrutmen bpjs kesehatan, untuk seluruh wilayah indonesia
baca juga:resmi, mulai 1 maret 2024 bpjs kesehatan jadi syarat pembuatan skck
mereka juga ikut ditanggung dengan besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan, yang dibayarkan oleh pekerja penerima upah tersebut.bpjs kesehatan menegaskan bahwa tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran mulai dari tanggal 1 juli 2016.
namun, denda akan diberlakukan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.