KAYUAGUNG, SUMATERAEKSPRES.ID -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) OKI langsung turun ke lapangan mengecek adanya indikasi pemotongan biaya operasional pembangunan Tempat Pemungutan Suara  (TPS) oleh PPS di Kecamatan Mesuji Makmur kemarin (19/2).  ‘’Ada laporan yang masuk soal pemotongan dana TPS dan informasinya pemotongan dana TPS terjadi di seluruh TPS di Kecamatan Mesuji Makmur yang jumlahnya 160 TPS,’’ ujar Ketua KPU OKI Muhammad Irsan.

Ditambahkannya, kalau dari laporan yang masuk pemotongan dana operasional pembangunan TPS yang seharusnya diberikan Rp2 juta tapi ada yang menerima hanya Rp1,5 juta, Rp1,8 juta jadi akan ditanyakan langsung kebenarannya.

BACA JUGA:Petugas Pemilu dalam Jaminan BPJS

BACA JUGA:Ini yang Dilakukan Joko terhadap Lahan Kosong Belakang Rumahnya

‘’Karena menurut Sekretaris KPU untuk operasional pembangunan TPS itu biaya totalnya Rp3,5 juta, rinciannya Rp2 juta untuk pembangunan TPS, Rp500 ribu biaya printer dipotong pajak Rp10 ribu jadi Rp490 ribu dan biaya konsumsi Rp1 juta,’’ jelasnya.

Dikatakan, jika memang terjadi pemotongan artinya banyak dana operasional pembangunan TPS yang dipotong PPS. Apalagi jumlah seluruh TPS di Kecamatan Mesuji Makmur mencapai 160 TPS. ‘’Kita turun ke lapangan untuk memastikan soal laporan tersebut, jika memang ada inikan sudah masuk ranah hukum bisa dilaporkan ke aparat kepolisian,’’ tegasnya. (uni)