Kurniawan berterima kasih masyarakat yang sudah ikut berpartisipasi aktif memberikan informasi. “Biasanya itu paketan, misal caleg DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota jadi satu paket," ungkapnya.

Meski isunya santer, tapi petugas kesulitan menemukan buktinya. Karena Bawaslu tidak ada kewenangan untuk tangkap tangan. "Maka perlu dikoordinasikan dengan pihak kepolisian bersama-sama Gakkumdu. Kalau kami sendiri tangkap tangan, banyak risikonya," jelas Kurniawan.

Sementara, di Kota Prabumulih heboh juga dugaan money politic. Santer isu satu suara di kota nanas ini dihargai Rp300 ribu hingga Rp500 ribu. Ada yang sendirian, ada pula sistem paket.

Rupanya, sejumlah warga sudah menerima ‘mahar paketan’ itu. "Ya, “Tahu sendirilah. Hari ini minta dicoblos tapi tidak nyiram. Rugi dong," ujar A, seorang warga Prabumulih,

Dia mengaku, mereka sekeluarga sudah menyerahkan KTP kepada para timses seorang caleg yang mencari suara. "Dikasih angka segitu (Rp500 ribu, red)," sambungnya.

Namun A mengaku belum berani membelanjakan uang tersebut. "Takutnya caleg itu kalah dan minta dikembalikan uangnya. Jadi lebih baik disimpan dulu," sebutnya.

Warga lain, P, mengaku sudah juga menerima serangan fajar dari seorang caleg. “Rp300 ribu. Di dapil kami pasarannya memang begitu," sebutnya. Karena total dalam keluarga besarnya ada 10 mata pilih, jadi mereka total dapat Rp3 juta dari caleg itu.

“Lumayan kan,” ungkap dia. Menurut P, hal itu sudah lumrah. “Lagian, kalau tidak punya uang, mending tidak usah nyaleg. Jadi dewan itu harus perjuangkan rakyat, bukan nyari gaji dan pekerjaan,” cetusnya.

Menanggapi itu, Ketua Bawaslu Kota Prabumulih, Afan Sira Oktrisma mengaku bakal segera menelusuri isu tersebut. "Segera ditelusuri," katanya.

Sejauh ini, pihaknya belum menerima laporan dugaan money politic. (yun/chy/)