Hoax Korupsi Pesawat Mirage Gagal Hancurkan Prabowo, Forum Militer Ungkap Kebohongan Dokumen Palsu!
Kampanye akbar paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran di Semarang. -Foto: Instagram @prabowo-
Dokumen pertama adalah naskah diplomacy cable dari Wikileaks dengan dokumen yang dijadikan bahan hoax.
Selanjutnya, akun @tweetmiliter membuka dua data tersebut sebagai pembanding kuat bahwa konten yang diciptakan netizen adalah informasi palsu atau disinformasi.
“Ada temuan menarik mengenai "diplomatic cable" ini. Coba bandingkan 2 diplomatic cable yg terpisah hampir 15 tahun ini. Banyak sekali kesamaan kata2 di dalamnya, terutama di bagian yg dilingkari," terangnya.
BACA JUGA:7 Film Bioskop Indonesia yang Gagal Total, Ada Raffi Ahmad?
BACA JUGA:Saranjana, 'Kota Ghaib Modern' di Pulau Kalimantan, Mitos atau Fakta?
Di sisi lain, akun @tweetmiliter juga menilai bahwa aneh jika memang data rahasia yang itu asli, mengapa bisa sampai bocor menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
"Lagi pula diplomatic cable tanggal 25 Januari 2024 bisa bocor 6 hari menjelang pemilu? Impeccable timing + yg bocorin lebih jago dari Snowden," ungkapnya.
Kabar bohong itu juga mendapat bantahan langsung dari Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menegaskan kabar itu tidak benar.
"Berita tersebut adalah hoaks terbesar yang dilakukan media asing jelang pencoblosan tanggal 14 Februari. Berita hoaks tersebut adalah sebuah pembusukan politik," kata Yusril dalam keterangannya.
BACA JUGA:4 Rekomendasi Susu yang Bisa Jadi Campuran Kopi, Cobain Deh!
BACA JUGA:4 Pengganti Gula Sebagai Pemanis Minum Kopi
Yusril menegaskan pembelian pesawat Mirage bekas milik Qatar tersebut tidak pernah dilaksanakan. Alasannya karena keterbatasan anggaran negara.
Yusril yang juga Ketua Umum PBB itu menuturkan perjanjian telah disepakati tetapi pemerintah tidak jadi membeli pesawat bekas tersebut.
"Tidak ada penalti apapun kepada Pemerintah RI akibat pembatalan itu," tegas Yusril.
Yusril menjelaskan, sebelumnya Qatar ingin Indonesia membeli pesawat bekas tersebut secara tunai. Kemudian, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo tak mampu membeli tunai dan ingin melunasinya secara utang.
- Tag
- Share
-
-
