TERBUKTI! ASN Paling Banyak Tidak Netral pada Tahapan Pemilu 2024. 5 Daerah Ini Tertinggi

Reporter: Martha |

Editor: Martha |

Kamis , 08 Feb 2024 - 16:09

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menjadi pembicara dalam Rakor Pengawasan dan Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Dunia yang diselenggarakan BKN di Bali.-foto: bkn-

Hingga 31 Januari 2024, tercatat 47 laporan pelanggaran netralitas ASN, terdiri dari 42 pelanggaran disiplin dan 5 pelanggaran kode etik. Data ini kemungkinan masih akan bertambah seiring berjalannya proses Pemilu dan Pemilihan tahun ini.

Pelanggaran netralitas berupa disiplin mencakup berbagai tindakan, mulai dari memberikan dukungan kepada pasangan calon (Paslon) tertentu, menjadi anggota atau pengurus partai politik, hingga terlibat sebagai peserta kampanye paslon.

BACA JUGA:Netralitas ASN Harga Mati

Sementara pelanggaran netralitas berupa kode etik mencakup tindakan seperti membuat postingan dukungan, memberikan like/comment/share pada paslon tertentu, memasang spanduk, hingga menghadiri deklarasi paslon.

Sanksi terhadap pelanggaran disiplin netralitas melibatkan pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 25% selama 6 bulan/9 bulan/12 bulan.

Kemudian hukuman disiplin berat seperti penurunan jabatan dan pemberhentian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara pelanggaran kode etik berakibat pada sanksi moral, baik secara terbuka maupun tertutup, sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait.

Dugaan pelanggaran netralitas ASN muncul melalui laporan masyarakat, yang disampaikan melalui berbagai kanal informasi, termasuk media sosial dan LAPOR.

Laporan tersebut kemudian ditangani oleh Satuan Tugas Netralitas ASN yang terdiri dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan KASN.

SKB Nomor 2 Tahun 2022 mengatur peran masing-masing instansi pemerintah dalam Satgas Netralitas ASN.

Mulai dari penerimaan laporan, pengecekan, verifikasi - validasi, rekomendasi penjatuhan disiplin, hingga pemantauan penegakan disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi.

Proses ini dijalankan melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT). Forum Pembahasan Netralitas ASN skala nasional pada rakor 6 Januari 2024 di The Stones Hotel Legian, Bali.

Pimpinan Satgas Netralitas, yang tergabung dalam SKB 5 kementerian/lembaga, memimpin forum tersebut yang melibatkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah.

terbukti! asn paling banyak tidak netral pada tahapan pemilu 2024. 5 daerah ini tertinggi                            bali,sumateraekspres.id – sudah wanti-wanti, diingatkan bahkan diwarning. tapi masih banyak aparatur sipil negara (asn) bersikap dan berperilaku tidak netral.
tujuh hari menjelang hari h pencoblosan, anggota bawaslu ri, lolly suhenti mengungkapkan fakta yang tak mengejutkan itu kepada publik.
tepatnya dalam rapat koordinasi (rakor) pengawasan dan pengendalian menuju birokrasi berkelas dunia yang diselenggarakan badan kepegawaian negara (bkn) di bali, selasa (6/1) lalu.
menurut lolly, bentuk ketidaknetralan asn menjadi yang terbanyak pada tahapan pemilu 2024. “bentuk ketidaknetralan asn terbanyak pada tahapan pemilu 2024 yang kini ada 13 bentuk (jenis pelanggaran),”  ujarnya.
baca juga:jelang pemilu! bkn sudah terima 47 laporan pelanggaran netralitas asn, bagaimana nasib mereka?
baca juga:ingatkan netralitas polri 
sebagai perbandingan, jenis pelanggaran pada pemilu 2019  hanya 10 bentuk. sedangkan pada  pemilihan (pilkada) 2020 cuma ada 5 bentuk pelanggaran.
dari hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran oleh bawaslu ri, lolly mengatakan kalau salah satu contoh bentuk ketidaknetralan asn yaitu menghadiri kegiatan partai politik (parpol).
“bentuk ketidaknetralan asn di tahapan pemilu 2024 salah satunya yaitu kehadiran asn dalam kegiatan partai politik,”  bebernya.
dia juga mengungkapkan terdapat 5 provinsi di indonesia yang memiliki tingkat kerawanan pelanggaran netralitas asn tinggi dalam tahapan pemilu 2024 ini.
baca juga:isu netralitas beberapa hari terakhir jadi sorotan, kpu warning asn !
baca juga:asn wajib tahu! ini sanksi pidana dan administratif jika langgar netralitas pemilu
lima daerah yang memiliki tingkat tertinggi kerawanan netralitas asn yaitu yang pertama maluku utara, sulawesi utara, papua, dki jakarta dan daerah istimewah yogyakarta.
sejak dimulainya proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024 pada tahun 2023, netralitas asn memang menjadi sorotan utama.
hingga 31 januari 2024, tercatat 47 laporan pelanggaran netralitas asn, terdiri dari 42 pelanggaran disiplin dan 5 pelanggaran kode etik. data ini kemungkinan masih akan bertambah seiring berjalannya proses pemilu dan pemilihan tahun ini.pelanggaran netralitas berupa disiplin mencakup berbagai tindakan, mulai dari memberikan dukungan kepada pasangan calon (paslon) tertentu, menjadi anggota atau pengurus partai politik, hingga terlibat sebagai peserta kampanye paslon.
baca juga:pangdam tekankan jaga netralitas tni
baca juga:netralitas asn harga mati
sementara pelanggaran netralitas berupa kode etik mencakup tindakan seperti membuat postingan dukungan, memberikan like/comment/share pada paslon tertentu, memasang spanduk, hingga menghadiri deklarasi paslon.sanksi terhadap pelanggaran disiplin netralitas melibatkan pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25% selama 6 bulan/9 bulan/12 bulan.
kemudian hukuman disiplin berat seperti penurunan jabatan dan pemberhentian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
sementara pelanggaran kode etik berakibat pada sanksi moral, baik secara terbuka maupun tertutup, sesuai dengan peraturan pemerintah terkait.
baca juga:tekankan tetap jaga netralitas polri, di pemilu 2024 
baca juga:profesional jalankan tugas, jaga netralitas 
dugaan pelanggaran netralitas asn muncul melalui laporan masyarakat, yang disampaikan melalui berbagai kanal informasi, termasuk media sosial dan lapor.
laporan tersebut kemudian ditangani oleh satuan tugas netralitas asn yang terdiri dari badan kepegawaian negara (bkn), kementerian panrb, kementerian dalam negeri, bawaslu, dan kasn.skb nomor 2 tahun 2022 mengatur peran masing-masing instansi pemerintah dalam satgas netralitas asn.
mulai dari penerimaan laporan, pengecekan, verifikasi - validasi, rekomendasi penjatuhan disiplin, hingga pemantauan penegakan disiplin oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk) instansi.
baca juga:harmoni pemilu 2024: suara bersama nahdlatul ulama dan muhammadiyah lahat, junjung pemilu damai dan netralitas
baca juga:ancaman sanksi bagi kepala desa dan asn yang melanggar netralitas pemilu serentak 2024
proses ini dijalankan melalui sistem berbagi terintegrasi (sbt). forum pembahasan netralitas asn skala nasional pada rakor 6 januari 2024 di the stones hotel legian, bali.
pimpinan satgas netralitas, yang tergabung dalam skb 5 kementerian/lembaga,  memimpin forum tersebut yang melibatkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah.
diskusi mencakup laporan dugaan pelanggaran netralitas asn yang telah diproses oleh satgas netralitas sesuai dengan skb 5 k/l. (*/)