446 Ribu Prajurit Turun Tangan Bantu Pengamanan Puncak Pemilu 14 Februari. Tapi Juga Lakukan Ini

JAKARTA,SUMATERAEKSPRES.ID – Keamanan puncak pesta demokrasi  lima tahunan 14 Februari 2024 nanti menjadi harga mati.

Untuk itu, tak hanya personel Polri yang dikerahkan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto juga mengerahkan 446.219 prajurit untuk membantu pengamanan pemilu.

Pemeriksaan pasukan di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dilakukan Panglima, Kamis (1/2) lalu.

Hasil pemeriksaan. Dipastikan seluruh prajurit sudah siap membantu Polri dalam melaksanakan tugas pengamanan.

BACA JUGA:PUNCAK PEMILU, Tak Boleh Matikan Handphone

BACA JUGA:Targetkan Pemula Miliki KTP, Jelang Pemilu

Kesiapan prajurit menjadi poin sangat penting dalam melakukan pengamanan. ”Karena itu kami mengecek kesiapan mereka, termasuk perlengkapan pendukung,”  ungkap Panglima.

Mantan KASAD itu mengungkapkan, persiapan pengamanan pemilu sudah dilaksanakan sejak jauh hari.

Koordinasi dengan Kepolisian terus dilakukan, termasuk yang terkait dengan rencana kontijensi di semua level.

 ”Pangkotama atau pangdam memiliki rencana kontijensi. Ada faktor alam dan nom alam yang harus dihadapi,” kata dia.

BACA JUGA:Jelang Pemilu! BKN Sudah Terima 47 Laporan Pelanggaran Netralitas ASN, Bagaimana Nasib Mereka?

BACA JUGA:Tinjau KPU-Bawaslu, Cek Kesiapan Pemilu

Faktor non alam, ucap Jenderal Agus, seperti kerawanan konflik sosial. Salah satunya netralitas TNI.

Semua jajaran di TNI sudah diingatkan kepada seluruh prajurit aktif dilarang terlibat dalam aktivitas politik.

”Kami ikuti saja koridor seperti itu. Dan yang paling penting dalam pelaksanaan pemilu, KPU, Bawaslu, dan seluruh elemen masyarakat mengawasi,” bebernya.

Jenderal Agus menambahkan, pihaknya sudah memeriksa ulang perbantuan proses distribusi logistik pemilu. Utamanya ke daerah-daerah yang sulit diakses.

BACA JUGA:Perkuat Barisan, Amankan Pemilu

BACA JUGA:Polres Lahat Perkuat Barisan, Tegaskan Amankan Pemilu dan Netralitas

Tujuannya tidak lain untuk memastikan seluruh logistik pemilu terdistribusi dengan baik. ”Kemarin ada masalah di Papua pada saat pendistribusian logistik pemilu terjadi  longsor sehingga dibantu oleh pasukan TNI,” tukas dia.

Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, logistik pemilu 2024 sudah selesai diproduksi. Saat ini, barang logistik sudah berada di tingkat KPU Kabupaten dan kota untuk menuntaskan packing atau pengepakan sebelum dikirim kecamatan.

Rata-rata, proses packing sudah pada angka 65 - 95 persen. "Tiap daerah berbeda-beda," ucap dia di Kantor DKPP Jakarta.

Untuk distribusi ke kecamatan, pihaknya menyerahkan kepada masing-masing KPU daerah untuk menentukan waktunya.

BACA JUGA:Panduan Bijak Memilih Pemimpin, Yuk Pahami Tips Strategis bagi Generasi Z di Pemilu 2024

BACA JUGA:Kerjasama Forkopimda Palembang dan Tokoh Agama untuk Mewujudkan Pemilu Tanpa Konflik

Yang jelas, pihaknya sudah memberikan arahan untuk mengutamakan kecamatan-kecamatan yang memiliki kondisi geografis jauh dan sulit akses.

Dia memprediksi, pada H-7 atau H-8, barang-barang sudah mulai bergerak. Ditanya soal kendala, pria yang akrab disapa Drajat mengaku aspek cuaca menjadi tantangan.

Sebab mayoritas daerah berada di musim penghujan. "Ombak ada yang tinggi," imbuhnya. Untuk mengantisipasi persoalan itu, Drajat telah meminta bantuan pihak TNI dan Polri mengawalnya.

Diakuinya, di beberapa tempat membutuhkan dukungan fasilitas TNI khususnya untuk distribusi perairan. Selain itu, KPU RI juga telah meminta jajaran melakukan packing tambahan untuk melindungi logistik dari potensi air.

BACA JUGA:Tinjau Medan Terluar di OKI, Persiapkan Pengiriman Logistik Pemilu

BACA JUGA:Jelang Pemilu, KPUD Muratara Gelar Simulasi Tahap II

Caranya dengan membungkus plastik. Selama proses distribusi, KPU memberi ruang kepada Bawaslu dan masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan.

Adapun pengamanan, semua proses distribusi mendapat kawalan aparat kepolisian. Terpisah, Organisasi advokasi buruh migran, yakni Migrant Care melaporkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Johor Bahru Malaysia ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kemarin.

Itu buntut ditemukannya sejumlah masalah dalam daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah tersebut. Direktur Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, pihaknya telah melakukan pencermatan terhadap DPT di PPLN Johor Bahru.

Hasilnya ditemukan 3.238 data pemilih bermasalah. Baik itu ganda, salah alamat hingga keberadaan pemilih yang tidak jelas.