Bagian Pentahelix, Kapolda Sumsel Ajak Mahasiwa-OKP Ikut Berperan Atasi Illegal Drilling

SHARING: Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo, coffee morning dengan OKP dan mahasiswa, salah satunya membahas soal penanganan illegal drilling. -FOTO: KMS A RIVAI/SUMEKS-

Jika anggaran yang ada hanya dihabiskan untuk penanganan illegal refinery,  maka tidak ada anggaran untuk penanganan yang lainnya. Sementara tugas polisi itu banyak. Seperti penanganan narkoba, curas, kasus di jalanan, atau kekerasan lain, termasuk tipidkor atau kejahatan siber.  

Polda Sumsel juga tidak bisa mengunakan dana kontijensi, karena illegal refinery bukan merupakan bencana alam.  Dana kontijensi itu untuk konflik sosial maupun bencana alam. “Hanya ada (anggaran) Duk Ops Kapolda," keluhnya.

Sementara pihaknya sudah melakukan penindakan dan penegakan hukum dari hulur dan hilir. Sedangkan hasil illegal drilling, semakin ke hilir semakin besar keuntungan. “Kami telah juga melakukan peningkatan penegakan hukum di hilir, yakni pengangkutan penyimpanan atau gudang pengoplosan, dan penyulingan ilegal,” tegasnya.

Karena itu Kapolda berharap apabila terjadi ledakan di lokasi illegal refinery atau illegal drilling, jangan seolah semua kesalahan ditumpahkan ke pihak kepolisian. “Coba tanyakan kepada Pemkab Muba, SKK Migas, Pertamina, Dinas ESDM, PT Petro Muba. Apa yang sudah mereka lakukan?” cetusnya.

Seperti PT Petro Muba, yang disebutnya selama ini mendapatkan keuntungan dari minyak rakyat meski itu juga ilegal.  “Ketika Polri gencar melakukan penertiban illegal refinery, data masuk minyak ke SKK Migas mengalami peningkatan. Tapi kami sibuk menangani yang lain,  minyak yang masuk mengalami penurunan," bebernya. (kms/air/)

 

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan