GovTech Merdeka

Reporter: Oleh: Dahlan Iskan |

Editor: Martha |

Selasa , 30 Jan 2024 - 22:30

MenPANRB Abdullah Azwar Anas saat ini bersama jajaran tengah merampingkan 27 ribu aplikasi di pemerintahan dalam GovTech.-foto: sekkab-

Tebaklah: di antara 27.000 aplikasi digital di lingkungan pemerintah sekarang ini, yang mana yang paling rumit untuk disatukan? Tebakan saya: yang di lingkungan kepolisian.

Soal layanan surat izin mengemudi rasanya mudah. Tinggal rela atau tidak rela. Mungkin tidak sampai harus meminjam wibawa LBP. Tapi soal pengaduan hukum masyarakat? Rasanya inilah yang paling rumit.

Selama ini orang bisa mengadukan orang lewat kantor polisi level apa saja: Polsek, Polres, Polrestabes, Polda, bahkan langsung ke Markas Besar Kepolisian.

Tidak ada pengaturan, misalnya, perkara jenis apa yang pengaduannya harus lewat kantor polisi terendah: Polsek.

Lalu jenis apa yang bisa ke Polres. Apa lagi yang langsung ke Polda. Dan baru yang seperti apa yang boleh ke Mabes.

Anda sudah tahu: selama ini perkara seringan apa pun bisa langsung ke Polda atau Mabes. Misalnya soal pencemaran nama baik.

Padahal di Polda dan Mabes itu pejabatnya berpangkat tinggi semua. Bagaimana harus menangani perkara begitu sepele.

Anda pun sudah tahu: mengapa pengaduan seringan pencemaran nama baik langsung ke level Polda atau Mabes. Ini soal koneksi.

Saya pun membayangkan: kalau sistem GovTech sudah berlaku tunggal, kelak, mungkin pengaduan langsung ke Polres, Polrestabes, Polda, dan Mabes akan hilang.

Alamat pengaduan tinggal satu: polisi. Polisi level apa yang menanganinya ditentukan oleh sistem. Salah satu yang juga sulit adalah: bagaimana agar perkara yang mestinya perdata diadukan secara pidana.

govtech merdeka                            tebaklah: di antara 27.000 aplikasi digital di lingkungan pemerintah sekarang ini, yang mana yang paling rumit untuk disatukan? tebakan saya: yang di lingkungan kepolisian. 
soal layanan surat izin mengemudi rasanya mudah. tinggal rela atau tidak rela. mungkin tidak sampai harus meminjam wibawa lbp. tapi soal pengaduan hukum masyarakat? rasanya inilah yang paling rumit.
selama ini orang bisa mengadukan orang lewat kantor polisi level apa saja: polsek, polres, polrestabes, polda, bahkan langsung ke markas besar kepolisian.
tidak ada pengaturan, misalnya, perkara jenis apa yang pengaduannya harus lewat kantor polisi terendah: polsek.
baca juga:menpanrb: spbe dorong layanan birokrasi terpadu, salah satunya, bereskan anomali data kepegawaian
baca juga:khusus honorer disiapkan 1,6 juta formasi, menpanrb ingatkan pemda usul maksimal. tak ingin ini terulang
lalu jenis apa yang bisa ke polres. apa lagi yang langsung ke polda. dan baru yang seperti apa yang boleh ke mabes.
anda sudah tahu: selama ini perkara seringan apa pun bisa langsung ke polda atau mabes. misalnya soal pencemaran nama baik.
padahal di polda dan mabes itu pejabatnya berpangkat tinggi semua. bagaimana harus menangani perkara begitu sepele.
anda pun sudah tahu: mengapa pengaduan seringan pencemaran nama baik langsung ke level polda atau mabes. ini soal koneksi.
baca juga:ratusan guru merasa dicurangi, tolak hasil seleksi pppk di muratara, akan lapor menpanrb
baca juga:tak ada phk massal tenaga honorer. ini janji menpanrb!
saya pun membayangkan: kalau sistem govtech sudah berlaku tunggal, kelak, mungkin pengaduan langsung ke polres, polrestabes, polda, dan mabes akan hilang.
alamat pengaduan tinggal satu: polisi. polisi level apa yang menanganinya ditentukan oleh sistem. salah satu yang juga sulit adalah: bagaimana agar perkara yang mestinya perdata diadukan secara pidana.
tentu boleh saja seseorang mengadukan perkara yang seharusnya perdata ke sisi pidananya. polisi akan menentukan perkara tersebut pidana atau perdata.
kalau pidana polisi akan langsung menangani. kalau perdata, polisi menolak turun tangan –dan mengumumkannya di aplikasi govtech.
baca juga:8 polda bakal punya direktorat siber, sudah disetujui kemenpanrb. mana saja? 
baca juga:dorong asn jadi garda terdepan wujudkan pemilu damai di ruang digital
kalau menpan-rb di pemerintahan jokowi bisa menyelesaikan itu, rasanya sejarah baru telah dibuat.
begitu banyak perubahan yang akan terjadi di tubuh polisi kita. mungkin itulah saatnya polsek akan benar-benar menjadi yang terdepan dalam pelayanan hukum masyarakat.
"yang sekarang sudah mulai berhasil adalah di bidang perizinan pertunjukan," ujar menteri pan-rb abdullah azwaranas. itu pun masih sebatas di lima lokasi pertunjukan.  semua masih di jakarta.
di lima lokasi itu eo sudah bisa mengurus izin secara digital. tapi itu baru di lima lokasi. padahal, se-indonesia, ribuan izin pertunjukan diperlukan.
baca juga:tak ada perbedaan antar pasien rs, digitalisasi mempermudah akses layanan jkn
baca juga:perkuat infrastruktur digital melalui ekosistem ix
tanpa standar yang baku. tanpa kepastian waktu pengurusan. kesimpulan anas, tanpa digitalisasi tidak akan bisa menurunkan indeks korupsi dan meningkatkan indeks pembangunan.
apalagi indeks penegakan hukum dan kemudahan usaha. lihatlah negara-negara yang tertinggi dalam indeks pelaksanaan digitalisasi di pemerintahan mereka.
indeks korupsinya terbaik. pembangunannya terbaik. penegakan hukumnya paling lurus. dan indeks kemudahan berusahanya terbaik. tiga-tiganya diborong oleh denmark.
di bawahnya sedikit ada finlandia. di bawahnya lagi korea selatan.  untuk penegakan hukum dan kemudahan berusaha, ada nama singapura dan selandia baru.
baca juga:ciptakan sdm ahli, bangun pendidikan bermutu
baca juga:mantap! meski tahun politik, 2024 pemprov sumsel tetap perhatikan reformasi birokrasi dan ekonomi kerakyatan
rasanya menyatukan 27.000 aplikasi untuk pelayanan masyarakat ini tidak kalah berat dengan memproklamasikan kemerdekaan indonesia. 
kita memang sudah merdeka sejak 1945 –atau 1949– tapi baru akan benar-benar merdeka di saat govtech berhasil. kelak.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Sumatera Ekspres 21 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan