JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem. 

“Implementasi SPBE terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Abdullah Azwar Anas saat menerima audiensi Direktur Disway.id Tommy C Gutomo, General Manager (GM) Sumatera Ekspres Hj Nurseri Marwah, Pemred Disway.id Ito Tri Broto, dan jajaran di kantornya, Rabu (24/1).

Anas menambahkan, penerapan SPBE di instansi pusat dan daerah bertujuan untuk menghasilkan layanan pemerintah berbasis elektronik yang terpadu.

Menurut Anas, dalam rancangan SPBE pemerintah mengintegrasikan lebih dari 27 ribu aplikasi layanan publik yang ada saat ini. Pada tahap awal akan dilakukan beberapa integrasi, seperti layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan sejumlah layanan lain.

BACA JUGA:Khusus Honorer Disiapkan 1,6 Juta Formasi, MenPANRB Ingatkan Pemda Usul Maksimal. Tak Ingin Ini Terulang

BACA JUGA:Ratusan Guru Merasa Dicurangi, Tolak Hasil Seleksi PPPK di Muratara, Akan Lapor MenPANRB

“Salah satunya, kita sedang berusaha membereskan anomali data kepegawaian. Saya melihat yang tadinya 50 persen, sekarang sudah 99 persen. Setelah itu, baru bisa diprediksi SDM mana yang positif growth, mana yang negative growth, dan mana yang zero growth,” jelasnya.

Yang saat ini sedang dikerjakan serius, kata Azwar, yakni transformasi digital birokrasi. “Mestinya kalau digitalisasi jalan, tenaga teknis berkurang. Ini semua orang ngomong digitalisasi, tapi tenaga teknis bertambah. Itu menjadi sebuah anomali yang sekarang sedang dibereskan,” tambahnya.

Penataan sistem manajemen SDM melalui digital (reform) dan SPBE akan melahirkan program penyatuan aplikasi untuk menyelesaikan masalah. “Untuk mempercepat proses itu, kita sekarang dibantu oleh timnya Tony Blair Institute dari Australia Prospera dan Korea," tuturnya. 

Anas menambahkan, KemenPANRB menjadi salah satu koordinator implementasi SPBE secara nasional. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, rakyat jangan dibikin bingung dengan banyaknya aplikasi. Karena itu, instruksinya perlu sebuah terobosan di mana Indonesia untuk pertama kali memiliki arsitektur SPBE yang terintegrasi. 

BACA JUGA:Tak Ada PHK Massal Tenaga Honorer. Ini Janji MenpanRB!

BACA JUGA:Wow, Mardianto Dapat Hasil Senilai Rp400 Jutaan dari Membobol Rumah Pegawai Kejaksaan

“Kami juga diminta untuk melakukan benchmark pada berbagai praktik best practices di sejumlah negara tentang keberhasilan menjalankan integrasi layanan digital," beber Anas. Di banyak negara dengan e-Government Development Index (EGDI) yang tinggi semua layanan digital pemerintah selalu terintegrasi. 

Sehingga skema pelayanan digital pemerintah berjalan ke arah yang sama dan dengan standar yang jelas. Yang memungkinkan pertukaran data dengan mudah dan cepat. "Jadi memang perlu semacam tim layanan digital nasional terpusat yang mampu melakukan koordinasi dan orkestrasi dalam pembentukan layanan digital terpadu, yang tidak lagi terpisah-pisah," kata dia.