5 Kantor BPN Masih Zona Kuning, Pelayanan Kurang Baik Berpotensi Pungli dan Konflik

Reporter: tim |

Editor: Dandy |

Sabtu , 27 Jan 2024 - 20:25

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah SH MHum, menjelaskan melakukan penilaian di Kantor BPN se-Sumsel ini, menindaklanjuti UU RI No 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

“Dimana mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik mematuhi standar pelayanan, standar tersebut merupakan pedoman penyelenggaraan layanan dan menjadi tolok ukur penilaian kualitas pelayanan yang diberikan,” kata Adrian.

Sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan publik, mulai tahun 2022 sampai sekarang, Ombudsman RI melakukan penyempurnaan lagi atas metode penilaian penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada akhirnya saat ini, penilaian tersebut terbagi pada pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan di instansi penyelenggara yang menjadi objek penilaian.

“Dari hasil penilaian tersebut, Ombudsman RI Sumsel memberikan beberapa catatan dalam penilaian Tahun 2023 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan,” ucap Adrian, dalam acara di Kantor Wilayah BPN/ATR Sumsel.

Pertama, perlu ditingkatkan pengetahuan mengenai komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No 15/2014 dan Pengetahuan Maladministrasi dalam pelayanan.

“Kedua, pengawasan internal kepada petugas pelayanan dalam hal memberikan pelayanan perlu ditingkatan. Sebab secara data dan pengamatan dalam penilaian, potensi pungli dan ketidakpatutan dalam pelayanan masih terjadi. Perbuatan sengaja menunda pelayanan juga menjadi keluhan yang masif disampaikan masyarakat ke Ombudsman RI Sumatera Selatan,” bebernya.

Ketiga, pengunaan media sosial sebagai wadah informasi dalam menyampaikan Standar Pelayanan Publik masih belum optimal. “Perlu konsistensi dari pimpinan Satuan Kerja agar kegiatan publikasi informasi berjalan dengan efektif,” imbau Adrian.

Terakhir, pengelola pengaduan berjalan belum optimal. Termasuk memberikan kepastian penyelesaian pengaduan bagi pengguna layanan. “Secara garis besar sudah berjalan dengan baik, hanya saja harus dipastikan dokumen kegiatan dalam tahapan penyelesaian pengaduan terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” pintanya.

Untuk menindaklanjuti hasil penilaian tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Sumsel juga memberikan saran kepada Kepala Kantor Wilayah BPN/ATR Sumsel. Yakni, agar memberikan apresiasi kepada pimpinan dan pegawai yang bertugas pada unit yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan nilai 78,00-100.

“Sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan kompetensi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Sebagai salah satu bentuk apresiasi, dapat juga diberikan prioritas penganggaran terhadap unit tersebut,” imbaunya.

Sehingga unit tersebut memiliki kemampuan untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan pelayanan publik. “Serta sebagai antisipasi turunnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik karena berkurangnya anggaran,” ulasnya.

Selanjutnya, melakukan pembinaan kepada pimpinan dan pegawai yang bertugas pada unit yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan nilai 0-77,99. “Untuk memastikan pemahaman terhadap regulasi dan konsep penyelenggaraan pelayanan publik,” tegasnya.

Termasuk juga agar BPN melakukan koordinasi dengan Ombudsman RI guna memperoleh pendampingan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan pemenuhan amanat UU RI No.25/2009 tentang Pelayanan Publik.

“Khususnya dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik,” pungkasnya. Untuk diketahui, penghargaan berupa sertifikat kepada Kantor BPN yang mendapat Zona Hijau dengan Kualitas Tertinggi dan Tinggi, diserahkan langsung Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus, didampingi Kakanwil BPN/ATR Sumsel Yuniar Hikmat Ginanjar. (uni/gti/bis/afi/eno/air)

5 kantor bpn masih zona kuning, pelayanan kurang baik berpotensi pungli dan konflik                             *5 kantor bpn di sumsel masih zona kuning
sumsel, sumateraekspres.id - kualitas pelayanan publik dari 17 kantor pertanahan di sumatera selatan (sumsel), masih didapati 5 yang kategori c zona kuning. pelayanan yang tidak maksimal ini, erat kaitannya dengan konflik agraria yang masih sering ditemui di lapangan.
 “melihat dari sisi itu, jelas ada. karena prinsip pengaduan itu, akibat layanan kurang baik. kalau sudah baik, tidak ada pengaduan lah, logikanya begitu,” tegas koordinator tim penilaian dari ombudsman ri perwakilan sumsel, hendrico sh cla, sabtu, 27 januari 2024.
 bisa jadi itu yang mengakibatkan timbulnya sertifikat hak milik (shm) ganda atau tumpang tindih surat tanah. sehingga antar masyarakat berkonflik, akibat pelayanan yang kurang baik bahkan atau ada keterlibatan oknum. 
 “kalau sudah konflik itu ada bagian lain di ombudsman. bagian pemeriksaan, laporan resmi (masyarakat),” papar hendrico, kepada sumatera ekspres.
baca juga:desa energi berdikari pertamina turunkan 729 ribu ton emisi karbon
baca juga:kolaborasi kemenkominfo dan kampus tingkatkan literasi digital civitas akademika
 sedangkan dari pihak hendrico yang melakukan asistensi dan penilaian, hanya seputar mengapa keluhan masyarakat ini tidak ditindaklanjuti. “tapi sudah bisa kami petakan itu. karena tidak ditindaklanjuti, sehingga muncullah permasalahan itu (konflik),” jelas pria berkacamata itu.
 untuk diketahui, ombudsman ri perwakilan sumsel pada kamis, 25 januari 2024, mengumumkan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 di 17 kantor bpn se-sumsel. 
 sekaligus penyerahan penghargaan berupa sertifikat hanya kepada kantor bpn yang mendapat predikat zona hijau, dengan opini kualitas tertinggi dan tinggi. dari 17 kantor bpn yang dinilai, masih terdapat 5 kantor bpn yang kategori c zona kuning, dengan opini kualitas sedang. 
 paling rendah atau nomor 17, kantor bpn empat lawang dengan nilai 60,24. disusul kantor bpn palembang nilai 72,34. kantor bpn oku selatan nilai 76,25.  kantor bpn pali nilai 76,55, serta kantor bpn oku nilai 77,23.
 sementara 5 kantor bpn teratas, kategori a, zona hijau, dengan opini kualitas tertinggi. peringkat 1 atau terbaik, kantor bpn oku timur dengan nilai 92,48. kantor bpn lahat nilai 92,23.  kantor bpn oki nilai 92,06. kantor bpn prabumulih nilai 91,58, serta kantor bpn musi banyuasin nilai 90,92 (selengkapnya lihat grafis).
baca juga:hidrogen peroksida, zat kimia yang digunakan manusia setiap hari, bahaya nggak sih! 
baca juga:perbakin sumsel fokus kembalikan kejayaan atlet
 hendrico menjelaskan, ada 4 tahapan penilaian dari ombudsman. tahapan pertama, wawancara dengan pejabat dari pihak yang didatangi. dalam hal kantor bpn ini, berarti ada 4 pejabat. “2 level kasi, dan 2 petugas layanan,” terangnya.
 materi yang diberikan saat wawancara, sebenarnya sudah disampaikan saat ombudsman melakukan pendampingan. “jadi ombudsman tidak serta merta melakukan penilaian,”sambung hendrico.
bahwa dalam pendampingan itu, sudah dikatakan nanti begitu ombdusman turun, agar dipelajar soal info-info pelayanan publik. “komponen standar pelayanan, maladministrasi. itu sudah kami sampaikan,” ungkapnya.
 begitu ombudsman turun melakukan penilaian, sambung hendrico, ditanyakan kepada pihak yang diwawancarai. apakah sudah tahu komponen standar pelayanan. “dalam permenpan-rb itu ‘kan ada 14 komponen standar pelayanan, kami minta mereka sebutkan,” urainya.
 selain itu, ombudsman juga melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen. lalu ditanyakan pernahkah turun ke lapangan, melakukan penyuluhan soal produk layanan. “kalau masyarakat telat mendapatkan produk layanan, kompensasinya apa. seputar itu pertanyaan-pertanyaan tahapan pertama,” bebernya.
baca juga:pertama harus mitsubishi motors, kedua wajib suv
baca juga:manfaat buah pisang untuk menaikkan massa otot, simak disini bagi yang mau ideal!
 tahapan kedua, pemenuhan terhadap standar pelayanan. menurut hendrico, dalam standar pelayanan itu harus ada misalnya informasi soal saran. “misalnya di kantor bpn, bagaimana cara menerbitkan shm (sertifikat hak milik), syarat-syaratnya apa. itu yang kami cek,” ucapnya.
 kemudian, informasi yang sudah mereka sediakan itu bisakah diakses masyarakat sebagai pengguna layanan. “misalnya di ruang layanan, ada informasi tata cara pengurusan dan syarat penerbitan shm. dimana letaknya informasi itu,” jelasnya.
 selain ruang layanan, ombudsman juga mengecek ke media elektronik kantor yang bersangkutan. tidak terbatas hanya website, tapi juga media sosial (medsos), aplikasi. sudah adakah informasinya di media elektroniknya. 
 “kalau sudah media elektroniknya pun, tapi tidak menyampaikan informasi pelayanan, itu kami (ombdusman) anggap belum memenuhi. karena yang terpenting dalam media elektronik itu, bagaimana memberikan informasi mengakses pelayanan publik,” terang hendrico. 
 sayangnya fenomena yang ada, di kantor bpn yang penilaiannya masih zona kuning itu, lebih banyak pada kegiatan seremonial saja. “sementara dalam posisi sebagai pengguna, masyarakat butuh informasi cara mengukur itu bagaimana, biayanya berapa. kan begitu,” cetusnya.
baca juga:fiorentina v inter milan sama-sama jaga posisi
baca juga:persiapkan generasi penerus anak bangsa yang berkualitas dengan tanamkan budaya membaca pada anak usia dini 
 nah, masalah seputar itulah yang akhirnya jadi banyak temuan bagi ombudsman. “termasuk palembang yang zona kuning. di ruang layanan publiknya tidak menyampaikan informasi tentang pelayanan. mereka menganggap itu terlalu ramai tempelen-tempelan informasi itu, tidak estetik,” sesal hendrico.
 padahal menurut ombudsman, esensi layanan publik itu bukan estetika saja. tapi bagaimana kantor tersebut memberitahukan kepada publik, bahwa inilah layanan pihaknya. “nah ini ada perubahan mindset di bpn palembang. nanti terlalu ramai, tidak estetik,” tukasnya.
 hendrico menegaskan, percuma kalau kantor itu bagus tapi informasi layanan publiknya tidak ada. “coba bandingkan dengan di bandara, lengkap itu informasinya. masuknya dari mana, petunjuknya di mana, caranya bagaimana,” tuturnya.
 tahapan ketiga, soal kepuasan masyarakat. lanjut hendrico, untuk tahapan ini ombudsman melakukannya dengan cara terbuka dan tertutup. “yang terbuka itu, dari nomor kontak masyarakat sebagai pengguna yang ada, kami hubungi satu per satu,” urainya.
 wawancara ombudsman itu, utamanya lebih memastikan apakah masyarakat sudah mendapatkan pelayanan. “pertama, kami tanya apakah ada penundaan, berlarut-larut. misal mengajukan permohonan bulan 1, tapi baru penerbitan bulan 7. nah itu kami ukur, waktu standarnya sebenarnya berapa lama,” jelasnya.
 pertanyaan kedua kepada masyarakat, bagaimana petugas kantor itu melayaninya. ada masyarakat menyebut petugasnya baik, ada juga mengungkapkan petugasnya ketus. ”masyarakat baru bertanya sedikit, petugasnya sudah mau marah. ya seperti itu, ada temuan kami,” bebernya lagi.
 pertanyaan ketiga soal pungutan liar (pungli). kepada masyarakat yang ditanya, ada yang jujur mengakui pungli itu masih ada. ada juga yang masih malu-malu mengungkapkannya. “nah untuk yang malu-malu ini, kami lakukan wawancara secara tertutup,” ulas hendrico.
 utamanya soal dugaan pungli, ombudsman menurunkan tim secara tertutup. wawancaranya tidak terbatas dengan tempat, bisa di lingkungan kantor bpn, atau di luar kantornya. “bisa di mana saja, dan kami pastikan itu terdokumentasi dengan baik. ada buktinya,” bebernya.
 pertanyaan keempat kepada masyarakat, soal penyimpangan prosedur. apakah ada prosedur yang dilangkahi oleh oknum bpn yang menangani. “bypass misalnya,” sampainya.
 pertanyaan kelima, soal kompetensi pegawainya. karena ombudsman pernah ada temuan, yang melayani selesai hanya petugas sekuriti. ”padahal sekuriti tidak punya kompetensi untuk itu. nah itulah akhirnya yang jadi temuan,” katanya.
 dalam hal wawancara ini, ombudsman paling sedikit menanyakan kepada 30 orang. paling banyak tidak terbatas. “sepanjang dalam penilaian ada yang memberi informasi, akan kami tampung dan tindaklanjuti,” tegasnya.
 kemudian tahapan terakhir atau keempat dalam penilaian, yakni pengelolaan pengaduan. “kalau kita singgung di bpn palembang, inilah yang menjadi salah satu titik lemahnya. kami lihat, banyak pengaduan yang tidak selesai tepat waktu, bahkan ada yang tidak selesai. kita tahulah istilah-istilah itu, pengaduan di bpn palembang ini ‘kan luar biasa,” ungkapnya.
 lanjut hendrico, esensinya dalam konsep pengaduan itu, yang penting dilayani dahulu. namun yang terjadi masyarakat sudah bersurat, tapi tidak ditanggapi. “itu bagi ombudsman, esensinya bukan pada tahap selesainya. tapi bagaimana mereka melayaninya,” jelasnya.
 tidak bisa dengan anggapan, diselesaikan satu per satu dulu. karena ini soal pelayanan publik. masyarakat yang tidak terlayani dan tidak puas, akhirnya melapor ke ombudsman. “kami sudah sering ingatkan, kalau dapat kiriman surat dari masyarakat. minimal balas dengan selembar surat pun,” ujarnya.
 “misal isi surat balasannya, terima kasih atas pengaduannya, nanti akan ditindaklanjuti, silakan hubungi nomor ini. itu pun cukup sebenarnya. tapi ini tidak dibalas sama sekali,” tambah hendrico.
 kendala sumber daya manusia (sdm), bagi ombudsman itu bukanlah alasan. “berarti manajemen konflik di kantor itu belum berjalan dengan baik, untuk soal pengaduan tersebut. jadi, itulah intinya 4 tahapan penilaian yang dilakukan ombudsman,” katanya.
 terpisah, sayangnya kepala bpn kota palembang zamili, tidak merespon saat coba dikonfirmasi melalui sambungan telepon ataupun pesan singkat whatsapp yang dikirim. begitupun saat di datangi kantornya, tidak ada yang bersedia memberikan keterangan.
 sementara  kepala kantor bpn oku rosidi sh mh, melalui kasubag tata usaha nyi ayu zakiah, mengatakan dengan adanya penilaian ombudsman maka pihaknya akan berupaya melakukan peningkatan pelayanan. 
"kami akan berupaya untuk melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi dari hasil penilaian ombudsman," singkatnya.
 kantor bpn empat lawang, diketahui jadi penghuni papan bawah penilaian. dengan nilai 60,24, kategori c, zona kuning, dan opini kualitas sedang.  
 “kami akan berkoordinasi dalam hal program sertifikat tanah. baik itu pstl, ataupun program lainnya supaya berjalan dengan baik,” tukas pj bupati empat lawang  fauzan khoiri, kemarin.
di bagian lain, kantor bpn lahat bernasib lebih baik mendapat peringkat 2 terbaik. dengan nilai 92,23, kategori a, zona hijau, dan opini kualitas tertinggi.
 "untuk program kegiatan seperti biasa. memang yang ditingkatkan ialah pelayanan ke masyarakat. serta informasi yang bisa diakses oleh masyarakat melalui media sosial," terang kepala bpn lahat ahmad syahabuddin sh msi, melalui kasi penetepan hak pendaftaran azvin prayogi.
sebelumnya, dari pendampingan kriteria yang diminta untuk pelayanan dipenuhi. petugas pelayanan terus meningkatkan pelayanan yang berkualitas.  lalu media sosial (medsos) terus update, dan share informasi. “serta informasi bisa diakses masyarakat,” tuturnya.
pihaknya juga terbuka menerima kritik dan masukan, dengan disediakannya kotak pengaduan maupun online. “jadi memang kami fokus melakukan dan menyediakan standar pelayanan yang baik. seperti adanya ruang pelayanan, petugas serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya,” pungkasnya.
senada dikatakan kepala bpn oki joni efendi, melalui kasi survei dan pemetaan debi chandra. mereka bersyukur bpn oki, mendapat peringkat 3 dalam penilaian pelayanan publik oleh ombudsman ri perwakilan sumsel.
 “ke depan kami akan terus meningkatkan pelayanan. baik untuk program ptsl maupun prona,” terangnya, kemarin.
debi chandra mengklaim, tidak tahu sistem penilaian yang secara acak oleh pihak ombudsman. “tapi intinya kalau untuk pelayanan, terus kami tingkatkan. karena itu yang menjadi sorotan. pelayanan secara langsung, tidak melalui perantara, sesuai jam kerja,” akunya.
meski pelayanan publik berjalan lancar dan baik, namun debi tak memungkiri masih ada berbagai masalah yang dihadapai. “tapi sejauh ini masih bisa diselesaikan dengan baik. sudah on the track, setiap penyuluhan untuk kegiatan ptsl dan lainnya kami melibatkan polsek dan koramil,” bebernya.
pihaknya juga merespon cepat, jika ada pengaduan dari masyarakat. apalagi jika ada oknum pegawai yang ’bermain’. “pasti sanksi berat akan diberikan. masyarakat bisa membuat pengaduan melalui pengaduan elektronik, silakan saja buka di sana,” imbaunya.
debi menegaskan, ptsl gratis proses di bpn. namun untuk pajak, surat patok, materai, sph, bphtp dibebankan kepada masyarakat. "kalau memang lengkap berkasnya, bisa diproses dan program ptsl itu ‘kan satu tahun anggaran," imbuhnya. 
 sebelumnya, kepala ombudsman ri perwakilan sumsel m adrian agustiansyah sh mhum, menjelaskan  melakukan penilaian di kantor bpn se-sumsel ini, menindaklanjuti  uu ri no 25/2009 tentang pelayanan publik.
 “dimana mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik mematuhi standar pelayanan, standar tersebut merupakan pedoman penyelenggaraan layanan dan menjadi tolok ukur penilaian kualitas pelayanan yang diberikan,” kata adrian.
 sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan publik, mulai tahun 2022 sampai sekarang, ombudsman ri melakukan penyempurnaan lagi atas metode penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. 
pada akhirnya saat ini, penilaian tersebut terbagi pada pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan di instansi penyelenggara yang menjadi objek penilaian.
 “dari hasil penilaian tersebut, ombudsman ri sumsel memberikan beberapa catatan dalam penilaian tahun 2023 kepada kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional sumatera selatan,” ucap adrian, dalam acara di kantor wilayah bpn/atr sumsel.
 pertama, perlu ditingkatkan pengetahuan mengenai komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara no 15/2014 dan pengetahuan maladministrasi dalam pelayanan.
 “kedua, pengawasan internal kepada petugas pelayanan dalam hal memberikan pelayanan perlu ditingkatan. sebab secara data dan pengamatan dalam penilaian, potensi pungli dan ketidakpatutan dalam pelayanan masih terjadi. perbuatan sengaja menunda pelayanan juga menjadi keluhan yang masif disampaikan masyarakat ke ombudsman ri sumatera selatan,” bebernya.
 ketiga, pengunaan media sosial sebagai wadah informasi dalam menyampaikan standar pelayanan publik masih belum optimal. “perlu konsistensi dari pimpinan satuan kerja agar kegiatan publikasi informasi berjalan dengan efektif,” imbau adrian.
 terakhir, pengelola pengaduan berjalan belum optimal. termasuk memberikan kepastian penyelesaian pengaduan bagi pengguna layanan. “secara garis besar sudah berjalan dengan baik, hanya saja harus dipastikan dokumen kegiatan dalam tahapan penyelesaian pengaduan terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” pintanya.
 untuk menindaklanjuti hasil penilaian tersebut, ombudsman ri perwakilan sumsel juga memberikan saran kepada kepala kantor wilayah bpn/atr sumsel. yakni, agar memberikan apresiasi kepada pimpinan dan pegawai yang bertugas pada unit yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan nilai 78,00-100. 
 “sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan kompetensi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. sebagai salah satu bentuk apresiasi, dapat juga diberikan prioritas penganggaran terhadap unit tersebut,” imbaunya.
 sehingga unit tersebut memiliki kemampuan untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan pelayanan publik. “serta sebagai antisipasi turunnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik karena berkurangnya anggaran,” ulasnya.
 selanjutnya, melakukan pembinaan kepada pimpinan dan pegawai yang bertugas pada unit yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan nilai 0-77,99. “untuk memastikan pemahaman terhadap regulasi dan konsep penyelenggaraan pelayanan publik,” tegasnya.
 termasuk juga agar bpn melakukan koordinasi dengan ombudsman ri guna memperoleh pendampingan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan pemenuhan amanat uu ri no.25/2009 tentang pelayanan publik. 
 “khususnya dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik,” pungkasnya. untuk diketahui, penghargaan berupa sertifikat kepada kantor bpn yang  mendapat zona hijau dengan kualitas tertinggi dan tinggi, diserahkan langsung wakil ketua ombudsman ri bobby hamzar rafinus, didampingi kakanwil bpn/atr sumsel yuniar hikmat ginanjar. (uni/gti/bis/afi/eno/air)