Bahas 6 Tema, Debat Cawapres ke-2 Dipandu 2 Moderator Perempuan, Catat Waktunya

Jadi lanjut Mellaz, media penyelenggara tentu saling berupaya untuk mengajukan figur yang sangat kompeten sangat menguasai terkait pelaksanaan debat menjadi moderator. “Jadi ada alternatif dan kemudian pimpinan KPU memutuskan dua-duanya perempuan," ucapnya.

KPU juga ttelah menetapkan 11 panelis yang akan menyusun pertanyaan bagi tiga cawapres pada debatnya yang ke-2 ini. “Kamis sudah mendapatkan konfirmasi kesediaan dari 11 orang yang sudah kami karantina pada 19 Januari,” bebernya.

1. Abrar Saleng (Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Universitas Hasanudin)

2. Arie Sujito (Sosiolog Pedesaan/Dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada)

3. Arif Satria (Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Rektor Institut Pertanian Bogor)

4. Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria)

5. Fabby Tumiwa (Ahli Transisi Energi/Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform)

6. Hariadi Kartodihardjo (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup / Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor)

7. Ridwan Yahya (Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu)

8. Rukka Sombolinggi (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara / Ahli Masyarakat Adat)

9. Sudharto P Hadi (Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015)

10. Sulistyowati Irianto (Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

11. Tubagus Furqon Sofhani (Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institut Teknologi Bandung)

Sebagai informasi, debat capres dan cawapres diselenggarakan sebanyak 5 kali hingga sebelum hari pemilihan 14 Februari 2024 nanti. Para capres melakukan 2 kali debat, sedangkan cawapres hanya 2 kali debat.

Seperti diketahui, debat pertama untuk capres sudah berlangsung Selasa, 12 Desember 2023. Temanya : Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga