Pemkab OI Tunggu Putusan Pidana, Bisa Sanksi Pemberhentian, Tunggu Inkracht

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 17 Jan 2024 - 20:59

Muhsin Abdullah-Foto: andika/sumeks-

OGAN ILIR, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemkab Ogan Ilir (OI) bersama KPU, Bawaslu dan unsur terkait menggelar sosialisasi netralitas penyelenggara negara untuk Pemilu 2024. Kegiatan ini dilaksanakan tepat sehari pascadilimpahkan laporan dugaan pelanggaran netralitas oknum kades di Kecamatan Rambang Kuang ke Polres OI.

"Jadi dalam sosialisasi hari ini (Rabu) kami sampaikan, ASN harus mempunyai asas netralitas terhadap giat pemilu. Bukan hanya ASN, tapi juga a pemilu yang ada ASN di dalamnya. Dia tidak boleh berpihak ke salah satu calon atau kepentingan peserta pemilu," tegas Sekretaris Daerah (Sekda) OI, Muhsin Abdullah, Rabu (17/1).

Dirinya memastikan di seluruh tingkatan lingkungan ASN, mulai dari jajaran kepala dinas, OPD, bagian, badan, camat dan kades agar menindaklanjuti sosialisasi ini kepada jenjang staf masing-masing.

"Jika tidak netral sesuai peraturan yang berlaku, ada tingkatan sanksinya. Dari ringan, sedang hingga berat. Kalau ASN kita terapkan sanksi disiplin ASN. Sanksi beratnya bisa berhenti sebagai ASN," cetusnya.

Sanksi diberikan sesuai tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Mulai dari tahapan teguran hingga sanksi sesuai UU yang berlaku.

Khusus untuk laporan dugaan ketidaknetralan oknum kades yang telah dilimpahkan Bawaslu ke Polres Ogan Ilir, Pemkab OI menunggu hasil.

"Itu sudah diproses secara hukum, kita menunggu saja. Belum kita nonaktifkan jabatan oknum kadesnya, tunggu keputusan. Setelah ada keputusan inkracht, baru kita ambil langkah tindakan terhadap kades tersebut," sebut Muhsin.

Ia menambahkan, jika terbukti bersalah, maka sanksi terhadap oknum kades itu bisa diberhentikan dari jabatannya. "Ada pemberhentian sementara dan juga ada pemberhentian tetap," beber dia.

Sementara itu, kemarin, pelapor MH ke Polres Ogan Ilir, namun belum dilanjutkan ke BAP. "Belum ada kelanjutan, mungkin Kamis besok. Kami juga masih menunggu," ujarnya.

Dua hari lalu, Bawaslu OI telah mengeluarkan putusan yang patut jadi contoh. Sekaligus menjadi warning untuk semua ASN, camat, lurah dan kades yang masih mau ‘bermain-main’.

pemkab oi tunggu putusan pidana, bisa sanksi pemberhentian, tunggu inkracht                            ogan ilir, sumateraekspres.id - pemkab ogan ilir (oi) bersama kpu, bawaslu dan unsur terkait menggelar sosialisasi netralitas penyelenggara negara untuk pemilu 2024. kegiatan ini dilaksanakan tepat sehari pascadilimpahkan laporan dugaan pelanggaran netralitas oknum kades di kecamatan rambang kuang ke polres oi.
"jadi dalam sosialisasi hari ini (rabu) kami sampaikan, asn harus mempunyai asas netralitas terhadap giat pemilu. bukan hanya asn, tapi juga a pemilu yang ada asn di dalamnya. dia tidak boleh berpihak ke salah satu calon atau kepentingan peserta pemilu," tegas sekretaris daerah (sekda) oi, muhsin abdullah, rabu (17/1). 
dirinya memastikan di seluruh tingkatan lingkungan asn, mulai dari jajaran kepala dinas, opd, bagian, badan, camat dan kades agar menindaklanjuti sosialisasi ini kepada jenjang staf masing-masing. 
"jika tidak netral sesuai peraturan yang berlaku, ada tingkatan sanksinya. dari ringan, sedang hingga berat. kalau asn kita terapkan sanksi disiplin asn. sanksi beratnya bisa berhenti sebagai asn," cetusnya. 
baca juga:meraih kematian husnul khotimah, mamah dedeh hadiri pengajian pemkab oi
baca juga:tak lagi kekurangan bangku, pemkab oi beri fasilitas belajar gress dan cozy untuk pelajar sd dan smp
sanksi diberikan sesuai tingkatan pelanggaran yang dilakukan. mulai dari tahapan teguran hingga sanksi sesuai uu yang berlaku. 
khusus untuk laporan dugaan ketidaknetralan oknum kades yang telah dilimpahkan bawaslu ke polres ogan ilir, pemkab oi menunggu hasil.
 "itu sudah diproses secara hukum, kita menunggu saja. belum kita nonaktifkan jabatan oknum kadesnya, tunggu keputusan. setelah ada keputusan inkracht, baru kita ambil langkah tindakan terhadap kades tersebut," sebut muhsin. 
ia menambahkan, jika terbukti bersalah, maka sanksi terhadap oknum kades itu bisa diberhentikan dari jabatannya. "ada pemberhentian sementara dan juga ada pemberhentian tetap," beber dia. 
sementara itu, kemarin, pelapor mh ke polres ogan ilir, namun belum dilanjutkan ke bap. "belum ada kelanjutan, mungkin kamis besok. kami juga masih menunggu," ujarnya.
dua hari lalu, bawaslu oi telah mengeluarkan putusan yang patut jadi contoh. sekaligus menjadi warning untuk semua asn, camat, lurah dan kades yang masih mau ‘bermain-main’.
baca juga:ini bukti, kades tak netral bisa pidana, bawaslu oi temani pelapor buat laporan ke polres
baca juga:apresiasi bawaslu oi, pj gubernur: sudah komitmen harus netral
setelah melakukan pembahasan selama 14 hari kerja, akhirnya bawaslu ogan ilir mengambil keputusan tegas. laporan dugaan pelanggaran netralitas dengan terlapornya oknum kades di kecamatan rambang kuang diteruskan ke tahap penyidikan.artinya, dilimpahkan ke ranah hukum.
bawaslu menilai, ada unsur pelanggaran pidana dari perbuatan oknum kades yang videonya sempat viral di medsos beberapa waktu lalu. keputusan itu disampaikan ketua bawaslu ogan ilir, dewi alhikmawati melalui divisi pelanggaran dan penyelesaian sengketa, lily oktayanti.
 “kami sepakat untuk diteruskan ke tahap penyidikan," ujar lily. harapannya, masyarakat, khususnya asn termasuk kepala desa untuk lebih hati-hati dalam menjalankan tugas. “karena pelanggaran uu pemilu akan berdampak ke hukum pidana," imbuh lily. 
keputusan bawaslu ogan ilir sudah pula dimonitor divisi hukum dan pelanggaran bawaslu provinsi sumel, ahmad naafi sh mkn. diungkapnya, keputusan bawaslu ogan ilir tersebut didasarkan pada pemenuhan pasal 490.
di mana unsur-unsur yang dapat dikenakan pidana terpenuhi. menurutnya, oknum kades yang dilaporkan secara sengaja membuat keputusan dan melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu caleg dalam masa kampanye. sebagai konsekuensinya, kades tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda sebesar rp12 juta.

seperti diberitakan sebelumnya, kasus berawal saat heboh oknum kepala desa dan perangkat desa di tambang rambang. yang diduga sebagai tim sukses (timses) salah satu calon anggota legislatif (caleg) dalam pemilihan umum 2024.

video dugaan ketidaknetralan oknum kepala desa tersebut di grup-grup whatsapp. dalam video terlihat, sang kepala desa  mengumpulkan pekerja kso, salah satu perusahaan minyak.
lokasinya simpang empat.  mereka berasal dari desa tambang rambang, sukananti, dan tanjung bulan. dalam satu kecamatan rambang kuang.

pengarahan untuk memilih caleg tertentu itu terjadi 7 desember 2023. didampingi oknum perangkat desa, pertemuan mulai pukul 19.30 wib. di kampung iv, rumah kepala desa.

video berawal, kepala desa itu menjelaskan soal pengamanan lokasi formasi sumatera energi di wilayah desa tambang rambang, kecamatan rambang kuang, ogan ilir.daerah itu, memang sering kejadian maling “menggondol” pipa milik pertamina. kepala desa merasa bertanggung jawab dengan keamanan lokasi dan berjanji akan melindungi warganya yang bekerja di sana.

menariknya, pada menit-menit terakhir video itu, sang kepala desa minta agar para pekerja memilih salah satu caleg dari partai gerindra yang sekarang maju dari dapil iv untuk kabupaten ogan ilir. dapil iv itu mencakup kecamatan muara kuang, rambang kuang, dan lubuk keliat.
secara terang-terangan dia menyebut dirinya siap menanggung risiko atas keputusan dan langkah yang diambilnya untuk mendukung caleg tersebut. semua statemennya dalam bahasa daerah.
lalu, dugaan ketidaknetralan ini dilaporkan warga ke bawaslu ogan ilir. terkait itu, bawaslu ogan ilir telah meminta klarifikasi dari pelapor mh, saksi m, saksi lain, kemudian terlapor sebagai kades, dan juga sekdes. kemudian mendengarkan keterangan dari perwakilan dinas pmd ogan ilir.(*/dik)