Sebelum mengambil keputasan untuk menjadikan itu peraturan daerah (perda), Bupati Enos melakukan riset.  Dari hasil penelusurannya, kata Enos, di OKU Timur kurang beradaptasi dengan teknologi.

Misalnya, pada 2022 hasil penen di OKU Timur 875 ton gabah kering. Tapi hanya ada satu perusahaan besar yang melakukan hilirisasi gabah dengan teknologi, yakni PT Belitang Panen Raya (BPR). 

BACA JUGA:Prioritas Stunting, BLT, Ketahanan Pangan

BACA JUGA:Jadikan Masyarakat Desa Mandiri Pangan

"Setelah ditelusuri PT BPR hanya mampu menyerap 80-90 ton gabah kering per tahun," beber dia.  Bupati Eno sudah bertanya ke penggilingan konvensional. Terungkap, penggilingan konvensional masyarakat ini rupanya kalah teknologi.

"Hitungannya, mereka merasa tidak mendapat hasil, sebab biaya penggilingan konvensional lebih mahal," cetusnya. Karena itu, masyarakat dalam hal ini para petani akhirnya memilih untuk menjual gabah mereka ke luar Sumsel, seperti ke Lampung dan daerah lainnya.

Untuk itu, OKU Timur masih membutuhkan dua perusahaan lagi sekelas PT BPR. "Kalau pabrik dengan teknologi ini sudah siap, maka saya berencana membuat aturan hasil gabah tidak boleh keluar OKU Timur sebelum dilakukan hilirisasi lokal. Jadi hasil pertanian tidak keluar dalam bentuk gabah, tapi dalam bentuk beras," jelasnya.

Untuk bidang infrastruktur, kata Bupati Enos, selama lebih kurang tiga tahun menjabat,  sudah menyelesaikan 80 persen jalan dari 987 km jalan milik kabupaten. "Memang jalan kabupaten sesuai statusnya hanya 987 km. Namun di lapangan, hampir 2.000 km, karena ada jalan eks tranmigrasi, yang juga menjadi tanggung jawab kita," katanya.

Karena itu, Bupati Enos bertekad, tahun ini, pihaknya membangun ekonomi dan infrastrukturnya, agar perekonomian masyarakat OKU Timur terus meningkat. "Tentu cita-cita di tahun 2024 ini akan disinkronkan dengan program pemerintah pusat," pungkas dia.(lid/)