Karena itu, hasil pemilu akan dijadikan pelaku bisnis untuk mengambil kebijakan ekspansi usaha. Menggeliatnya kegiatan usaha ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan pemerintah dari sektor pajak. 

Data yang dikeluarkan oleh Kementerian keuangan menyebutkan bahwa sampai dengan Oktober 2023 kemarin nilai penerimaan pajak telah mencapai Rp. 1.523,7 triliun dari Rp. 2.021 triliun penerimaan pajak yang ditargetkan dalam APBN 2023. Pendapatan pajak ini lebih dari 50 persen berasal dari dua sektor andalan yaitu industri pengolahan dan sektor perdagangan.  

Sementara untuk tahun 2024, pemerintah sendiri menargetkan sekitar Rp. 2.309 triliun pendapatan yang berasal dari sektor pajak. Hal ini dilakukan agar defisit antara pengeluaran dan pendapatan pemerintah dapat di tekan menjadi 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto, sehingga ketergantungan terhadap hutang luar sebagai sumber yang dapat menutupi defisit anggaran negara dapat di tekan.

BACA JUGA:Capaian Makro Ekonomi Palembang Menggembirakan, Pertumbuhan Ekonomi 5,25 Persen

BACA JUGA:Revitalisasi Ekonomi: Pj Walikota Palembang Ratu Dewa Panen Cabai Bersama Warga, Kunci Pengendalian Inflasi

Bagaimana dengan sektor luar negeri? Apakah masih mengalami permasalahan di tahun 2024? Jika kita lihat dari kondisi sekarang, maka gejolak ekonomi yang terjadi di takaran global masih perlu diperhatikan. Indonesia yang Sebagian besar sektor luar negerinya sangat tergantung komiditi primer yang harga jualnya sangat dipengaruhi oleh permintaan. 

Jika kondisi ekonomi global membaik, maka akan berpengaruh terhadap tingkat permintaan produk primer Indonesia yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan harga komoditi. Namun permasalahannya adalah perekonomian global masi cukup berat terutama akibat dari kebijakan dari sisi moneter sebagai dampak dari meningkatnya angka inflasi dibeberapa negara maju yang memaksa bank sentral menerapkan kebijakan kenaikan tingkat bunga untuk meredam permasalahan ini. 

Dampaknya adalah sektor riil akan mengalami perlambatan sebagai dampak kenaikan tingkat bunga tersebut serta diperparah lagi beban pinjaman dibebeapa negara sebagai sisa dampak pandemi beberapa tahun belakangan ini.

Dengan berbagai kondisi dan permasalahan yang ada di tahun 2023 serta peluang dan tantangan tahun depan, maka seharusnya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat tetap optimis menghadapinya. Sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi cukup besar di Kawasan ASEAN bahkan Asia, menjadikan Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh lebih baik. Namun perlu di perhatikan bahwa keberlangsungan Pembangunan harus tetap terjaga terutama aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan Masyarakat luas. 

Program bantuan masih diperlukan sebagai Social safety net bagi Masyarakat miskin dan terdampak pelamahan ekonomi, namun tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Masyarakat harus didewasakan sehingga makin mandiri dan  tidak harus bergantung dengan bantuan pemerintah. Program-program pemerataan Pembangunan diluar pulau jawa terutama dalam hal infrastruktur terus di jaga agar konsep Growth with distribution dapat terwujud. 

Selain itu mendorong kebijakan mempermudah iklim berbisnis dan berusaha harus terus di jaga agar peran investasi dapat memberikan porsi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi. 

Satu hal yang perlu dipahami oleh Masyarakat sekarang adalah, tahun politik bukan berarti kita berhenti berpikir dan memperhatikan ekonomi bangsa, pesta lima tahunan ini dijadikan momentum untuk membuat Indonesia lebih maju dan lebih dewasa lagi dalam berbangsa. 

Perbedaan pilihan dan dukungan bukanlah alasan untuk tidak melakukan kolaburasi, sebab negara ini terlalu besar jika hanya dikelola oleh beberapa kelompok Masyarakat, bangsa ini membutuhkan peran serta dari semua golongan dan kelompok Masyarakat untuk terus melaju menjadi negara maju dimasa yang akan datang. (*)