Yang paling banyak diungkap, perkara minyak dan gas bumi (migas). Tahun 2022 terjadi 90 kasus dan penyelesaian kasusnya juga 90, dengan 143 orang tersangka. “Tahun 2023, naik jadi 108 kasus dengan penyelesaian 96 kasus, jumlah tersangka 164 orang,” urainya.

Kemudian tahun 2022, melakukan penutupan 11 sumur minyak ilegal di Muba. Barang buktinya, 177,181 ton minyak bumi dan olahan. Tahun 2023 ini melalui operasi besar-besaran kemarin, Polda Sumsel dan Polres Muba sudah menutup sebanyak 297 sumur minyak ilegal. 

“Yang jadi perhatian, jumlah barang buktinya meningkat sekitar 1000 persen. Mencapai 1.048,11 ton minyak bumi dan olahan. Serta 153 illegal refinery (penyulingan minyak ilegal). Selain barang bukti lain seperti kendaraan dan peralatannya,” papar Kapolda. 

Sehingga jika media dan publik menanyakan mengapa masih ada sumur minyak ilegal dan tempat penyulingan ilegal, menurut Kapolda karena jumlahnya terlau banyak. “Tidak ada angka yang pasti, hanya perkiraan sekitar 7.000-an. Jika yang sudah kami tutup 297 sumur, berarti masih ada 6.800-an sumur yang masih beroperasi,” tuturnya.

Karena ini berhubungan dengan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan kemampuan Polri untuk melakukan penegakan hukum. Pihaknya sudah berulang kali mendesak kementerian terkait supaya ini dilegalkan. “Namun kesulitannya terkait dengan lingkungan hidup. Pengelolaan minyak sangat tidak ditoleransi  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI,” beber Kapolda.

Sebab, industri minyak oleh masyarakat ini tidak memperdulikan Health Safety Security and Environment (HSSE).  “Karena itu tidak diizinkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ungkapnya.

Sementara di daerah lain di Indonesia, sudah ada yang melegalkan sekaligus mengelola sumur-sumur minyak tua. Sersebut sehingga bisa memberikan pemasukan bagi daerah yang bersangkutan. “Untuk itu, dalam pertemuan dengan Bupati Muba saya meminta untuk belajar ke daerah-daerah tersebut. Seperti di Blora dan Bojonegoro, belajar bagaimana pengelolaaan sumur-sumur tua dan yang tidak merusak lingkungan hidup,” imbuhnya.

Kasus karhutla tahun 2023, dari satelit sebanyak 21.184 kejadian, juga jadi atensi Kapolda Sumsel. “Meski sebenarnya dari 21.184 itu bukan semuanya titik api. Setelah dicek, ternyata hanya titik panas dari tambang batu bara, pabrik kelapa sawit, PLTU, yang mengeluarkan hawa panas pada siang hari. Termasuk sungai yang airnya dangkal, bisa terpantau sebagai titik panas,” jelasnya.

Tahun 2023, kondisi karhutla lebih buruk dari tahun 2022. Kota Palembang sangat sesak oleh asap, dari karhutla wilayah Kabupaten OKI dan Ogan Ilir (OI). “Sebab saat musim kemarau, angin bergerak dari tenggara ke arah barat daya. Sementara titik-titik api dari tenggara, asap terbawa angin ke Palembang yang merupakan barat daya,” ujarnya.

Kapolda sudah mempunyai rencana untuk penanganan karhutla sejak awal. Tidak hanya upaya pemadaman setelah kejadian. “Kami punya 277 personel Polri yang baru dilantik, 150 orang di antaranya akan ditambah Ditsamapta dan Brimob, untuk berlatih bersama Manggala Agni. Serta patroli mulai dari Januari (2024), kami punya anggaran untuk patroli pencegahan patroli,” jelasnya.

Satker lainnya, Direktorat Polairud juga tahun 2023 ini mengalami peningkatan penyelesaian tindak perkara. Dari 27 perkara, terselesaikan 26 perkara. Sedikit lebih tinggi dari tahun 2022, dari 26 perkara yang ada, terselesaikan 24 perkara.

Kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas), jadi domain Ditlantas Polda Sumsel. Tahun 2022, terjadi 1.928 kasus. Dengan korban meninggal dunia 724 orang, luka berat 630, dan luka ringan 1.851 orang. “Di Kota Palembang, tahun 2022 lalu yang terbanyak laka lantas pelanggaran yang terjadi,” ulasnya.

Tahun 2023, Kota Palembang juga masih memimpin. Bahkan angkanya melonjak cukup tinggi, menjadi 2.277 kasus, meninggal dunia 834 orang, 750 luka berat, dan 2.286 luka ringan. ”Saat saya hadir Press Release Akhir Tahun 2023 di Mabes Polri, ada masukan dari tokoh masyarakat yang hadir, Sujiwo Tedjo. Meminta memperketat penerbitan SIM, dan itu akan kami lakukan di sini,” tegasnya.

Di bagian lain, Kapolda Sumsel juga memaparkan data personelnya yang berpretasi tahun ini. Ada sebanyak 36 personel berprestasi bidang olahraga, 79 personel mendapatkan Pin Emas Kapolda, 1.219 mendapatkan piagam penghargaan Kapolda. “Forkopimda mendapat Pin Emas Bapak Kapolri ada 5 orang, dan 6 orang Forkopimda mendapat Pin Emas Kapolda Sumsel,” ulasnya. 

Untuk yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2023 ini ada 11 satker/satwil. Satker seperti Diintelkam, RS Bhayangkara, Ditpamobvit, dan Ditpolairud. Sedangkan satwil, yakni Polres OKI, Muba, Prabumulih, Lubuklinggau, Musi Rawas, OKU, Palembang, dan Muara Enim.