Generasi Z Jangan Mudah Terbuai Janji Politisi

JAKARTA, SUMATERAEKSPES.ID - Para  politisi yang terjun ke Pemilu 2024 mengobral janji untuk rakyat. Di antaranya beragam jenis program kesejahteraan rakyat yang dibiayai negara.

“Anak muda harus mempertanyakan apakah konsep kesejahteraan yang dibiayai oleh negara ini benar-benar bermanfaat,” ujar Aktivis Students For Liberty Rain Salsabila.

Dia menyampaikan itu saat menjadi pembicara dalam diskusi publik di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, belum lama ini.

BACA JUGA:Tak Mau Janji Manis Saja, Heri Amalindo Sebut 75 Persen Warga Sumsel Inginkan Berobat dan Sekolah Gratis

BACA JUGA:Politisi Nasdem Fauzi Amroh Ungkap Alasan Mendukung Pemekaran Provinsi Sumsel Bagian Barat

Raina Salsabila mengidentifikasi ada banyak janji kampanye dari politisi, terutama para calon legislatif (caleg). Politisi menjanjikan beragam kebutuhan rakyat bakal ditanggung oleh negara. 

Janji manis ini dikhawatirkan bakal ditepati.  Negara bakal berlebihan dalam mengintervensi kehidupan warga. “Itu berbahaya bagi demokrasi,” ujarnya.

Dikatakannya, sejumlah program kesejahteraan yang dijanjikan para politisi di masa lalu dan kini diimplementasikan negara kerap membahayakan perekonomian Indonesia. ''Sebab program itu, mengeruk APBN dan mengandalkan utang. Akibatnya, generasi saat ini dan mendatang dibebani utang negara,'' ujarnya

BACA JUGA:Ungkap Syukur, Amaliah Sebut Kesejahteraan Penyuluh Pertanian di Sumsel Bisa Direalisasikan Menteri Pertanian

Direktur Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks) Nanang Sunandar mengatakan, negara  kesejahteraan (welfarestate) sering kali dinilai sebagai model ideal. ''Ekonom pendukung negara kesejahteraan menganggap negara kesejahteraan berhasil mewujudkan kemakmuran yang lebih berkeadilan bagi masyarakatnya, terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung,'' ujarnya.

BACA JUGA:Ketua KNPI Imbau Masyarakat Pilih Caleg Dengan Cermat, Jangan Yang Oportunis

Menurut Nanang, janji manis politikus merugikan masyarakat, terutama generasi yang akan datang. ''Karena, uang untuk memenuhi janji-janji populis ala negara kesejahteraan bersumber dari APBN yang akan menjadi beban pajak dan meningkatkan utang negara,'' ujarnya.

Selain itu, untuk membiayai program-program kesejahteraan, pembangunan sering digenjot dengan mengabaikan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. ''Akibatnya, generasi yang akan datang tidak hanya dibebani masalah ekonomi bangsa, tapi juga diwarisi kerusakan lingkungan,'' katanya.

Ekonom Poltak Hotradero mengatakan, negara demokrasi seperti Indonesia memungkinkan para politisi mengumbar janji-janji populis yang mengarah pada program-program kesejahteraan demi menarik suara sebanyak-banyaknya.