Oknum Kades Ajak Coblos Caleg Tertentu, Bawaslu Ogan Ilir-Sumsel Turun Tangan

Reporter: Riyo Andika Pratomo |

Editor: Dede Sumeks |

Senin , 18 Dec 2023 - 21:50

bawaslu--

“Karena itu, salah seorang pekerja yang ikut pertemuan memvideokan omongan oknum kepala desa itu. Kalau dia diberhentikan dia punya alat bukti “dibuang” karena tidak ikut perintah sang kepala desa,” ujar pelapor MH lagi.

Lebih jauh MH minta agar Bawaslu Ogan Ilir dapat melakukan proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilu tersebut. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tepatnya, Pasal 280 ayat (2), (3), dan (4). “Kita menduga langkah oknum kades dan perangkatnya di Desa Tambang Rambang sangat masif dan terstruktur. Karena itu kita minta Bawaslu bisa memberikan sanksi sesuai UU Nomor 7 tersebut,” tegas MH.

Diketahui, pemerintah sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 282 UU No 7 tahun 2017 dengan lugas menyebutkan, ”Pejabat Negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye.”

Sanksi berdasarkan Pasal 547 UU No 7 tahun 2017,” pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 283 UU No 7 Tahun 2017 menyebutkan, ”Pejabat negara dan/atau pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dalam jabatan negeri dan/atau Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peerta pemilu. Sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan dan imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.”

Ketua Bawaslu Ogan Ilir, Dewi Alhikmawati membenarkan adanya pelaporan dari warga Desa Tambang Rambang terkait dugaan ketidaknetralan oknum kepala desa dan perangkat desa tersebut. “Sudah ada laporan ke Bawaslu. Kami akan lakukan kajian awal,” ujarnya.

Dewi berjanji akan mempelajari laporan yang masuk dan video yang beredar memenuhi syarat formal dan materil. “Apakah ada unsur pelanggaran peraturan dan pasal berapa yang dilanggar serta tindak lanjutnya. Akan kami kaji lebih jauh,” tukasnya.

Lyli Oktayanti, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Ogan Ilir menegaskan, Bawaslu sudah menerima laporan dugaan ketidaknetralan Kades Tambang Rambang, Senin siang, pukul 13.30 WIB.”Alhamdulillah sudah. Kami lagi melakukan kajian awal terhadap laporan,” katanya.

Setelah kajian awal, dalam tiga hari ke depan pihaknya akan lakukan pleno. Kemudian menentukan pasal mana yang terbukti formil dan materil dilanggar. Selanjutnya, Bawaslu akan memanggil pelapor, terlapor dan saksi-saksi.

"Menurut informasi dari pelapor, oknum kades tersebut sudah beberapa kali melakukan itu," jelasnya.

Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumsel Kurniawan SPd mengaku akan melakukan penelusuran dan akan ditindaklanjuti laporan ini. “Ini jelas suatu pelanggaran,” tegasnya.

Kurniawan menegaskan, pihaknya juga akan turun tangan akan melakukan klarifikasi dan kajian menyeluruh terkait pelanggaran kampanye yang diduga dilakukan kades tersebut. "Nanti kita pastikan peristiwanya seperti apa? Ada proses klarifikasi dan kajian, dari hasil itu baru bisa menentukan sanksi," tambahnya.

Wakil Bupati Ogan Ilir, H Ardani SH MH mengatakan, sudah melihat videl oknum kepala desa yang viral itu. “Saya belum tahu kades mana, akan kita cari dulu. Yang pasti, dalam setiap kesempatan, bahkan hingga acara resepsi pernikahan, selalu kami sampaikan soal netralitas ini,” tandasnya.

Ketidaknetralan pejabat hingga ke tingkat terendah tidak hanya di Ogan Ilir. Para caleg bergerilya menggalang berbagai kalangan, di kantong-kantong suaranya. Forum RT dan RW, jadi salah satu yang dirasa efektif untuk membantu mereka mencari pemilih potensial pada dapilnya.

Dengan janji dan iming-iming tertentu. Misalnya, menjanjikan sistem paketan caleg setidaknya untuk 2 tingkatan. Misal caleg DPRD provinsi, mempaketkan dengan caleg DPR satu partainya. Atau caleg DPRD kabupaten/kota, paket caleg DPRD provinsi.

oknum kades ajak coblos caleg tertentu, bawaslu ogan ilir-sumsel turun tangan                            sumsel, sumateraekspres.id  – tugas badan pengawas pemilu (bawaslu) dalam mengawal pesta demokrasi era digital sekarang sepertinya sedikit terbantu.
makin banyak “tangan” yang ikut mengawasi. masyarakat pemilih misalnya. dengan modal video mereka bisa mengungkap ketidaknetralan pejabat negara hingga kepala desa.
berbagai ketidaknetralan satu per satu terungkap. di ogan ilir, palembang, oki dan bukan tidak mungkin di daerah lain juga terjadi. contoh saja kasus pelaporan yang diterima bawaslu ogan ilir, senin (16/11). 
seorang warga berinisial mh melaporkan dugaan secara masif keterlibatan oknum kepala desa dan perangkat desa di tambang rambang. yang diduga sebagai tim sukses (timses) salah satu calon anggota legislatif (caleg) dalam pemilihan umum 2024.
baca juga:kades ini ladas kalau ada masalah, berani jadi timses, dukung salah satu caleg
baca juga:pesan penting kemendagri untuk lurah, kades hingga camat, wajib baca!
  laporan yang disampaikan mh tersebut, menyusul beredarnya video ketidaknetralan oknum kepala desa tersebut di grup-grup whatsapp. dalam video terlihat, sang kepala desa  mengumpulkan pekerja kso, salah satu perusahaan minyak. lokasinya simpang empat. 
mereka berasal dari desa tambang rambang, sukananti, dan tanjung bulan. dalam satu kecamatan rambang kuang. pengarahan untuk memilih caleg tertentu itu terjadi 7 desember 2023. didampingi oknum perangkat desa, pertemuan mulai pukul 19.30 wib. di kampung iv, rumah kepala desa. 
video berawal, kepala desa itu menjelaskan soal pengamanan lokasi formasi sumatera energi di wilayah desa tambang rambang, kecamatan rambang kuang, ogan ilir. daerah itu, memang sering kejadian maling “menggondol” pipa milik pertamina. kepala desa merasa bertanggung jawab dengan keamanan lokasi dan berjanji akan melindungi warganya yang bekerja di sana. 
  menariknya, pada menit-menit terakhir video itu, sang kepala desa minta agar para pekerja memilih salah satu caleg dari partai gerindra yang sekarang maju dari dapil iv untuk kabupaten ogan ilir. dapil iv itu mencakup kecamatan muara kuang, rambang kuang, dan lubuk keliat.
secara terang-terangan dia menyebut dirinya siap menanggung risiko atas keputusan dan langkah yang diambilnya untuk mendukung caleg tersebut. semua statemennya dalam bahasa daerah.
 “nah, ini. ketika aku behani (berani) ngumong (bicara), berarti aku lah (sudah) tahu risiko. tidak jadi masalah. hidup katek (tidak) masalah, dak bekembang utak (otak) bagi aku. mental jugo dekde (tidak) betambah. jadi ketika ado masalah itu, aku ladas (senang). bukan berarti aku bangga. nambah wawasan bagi aku. urusan itu,” katanya dengan lantang.
dia juga mengungkap secara lugas permintaannya kepada warga.”terakhir aku minta tulung (tolong). khusus yang di simpang empat, aku di sini ngusung (mendukung) yang namonyo nawan, hernawan. aku nak minte tulung cucokkan (coblos). yang ktp-nyo tambang rambang, tanjung bulan, sukananti.”
‘perintah’ kepala desa itu diduga membuat warga yang bekerja di simpang empat merasa kehilangan kebebasan. bahkan, merasa waswas karena terancam diberhentikan kalau tidak mengikuti instruksi itu.
“karena itu, salah seorang pekerja yang ikut pertemuan memvideokan omongan oknum kepala desa itu. kalau dia diberhentikan dia punya alat bukti “dibuang” karena tidak ikut perintah sang kepala desa,” ujar pelapor mh lagi.
lebih jauh mh minta agar bawaslu ogan ilir dapat melakukan proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilu tersebut. sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor: 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. tepatnya, pasal 280 ayat (2), (3), dan (4). “kita menduga langkah oknum kades dan perangkatnya di desa tambang rambang sangat masif dan terstruktur. karena itu kita minta bawaslu bisa memberikan sanksi sesuai uu nomor 7 tersebut,” tegas mh.
  diketahui, pemerintah sudah menerbitkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. pada pasal 282 uu no 7 tahun 2017 dengan lugas menyebutkan, ”pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.” 
sanksi berdasarkan pasal 547 uu no 7 tahun 2017,” pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).  pasal 283 uu no 7 tahun 2017 menyebutkan, ”pejabat negara dan/atau pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dalam jabatan  negeri dan/atau aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peerta pemilu. sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan dan imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.”
 ketua bawaslu ogan ilir, dewi alhikmawati membenarkan adanya pelaporan dari warga desa tambang rambang terkait dugaan ketidaknetralan oknum kepala desa dan perangkat desa tersebut. “sudah ada laporan ke bawaslu. kami akan lakukan kajian awal,” ujarnya.
 dewi berjanji akan mempelajari laporan yang masuk dan video yang beredar memenuhi syarat formal dan materil. “apakah ada unsur pelanggaran peraturan dan pasal berapa yang dilanggar serta tindak lanjutnya. akan kami kaji lebih jauh,” tukasnya. 
 lyli oktayanti, koordinator divisi penanganan pelanggaran bawaslu ogan ilir menegaskan, bawaslu sudah menerima laporan dugaan ketidaknetralan kades tambang rambang, senin siang, pukul 13.30 wib.”alhamdulillah sudah. kami lagi melakukan kajian awal terhadap laporan,” katanya.
setelah kajian awal, dalam tiga hari ke depan pihaknya akan lakukan pleno. kemudian menentukan pasal mana yang terbukti formil dan materil dilanggar.  selanjutnya, bawaslu akan memanggil pelapor, terlapor dan saksi-saksi. 
"menurut informasi dari pelapor, oknum kades tersebut sudah beberapa kali melakukan itu," jelasnya.  
terpisah, ketua badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) sumsel kurniawan  spd mengaku akan melakukan penelusuran dan akan ditindaklanjuti laporan ini. “ini jelas suatu pelanggaran,” tegasnya.
kurniawan menegaskan, pihaknya juga akan turun tangan akan melakukan klarifikasi dan kajian menyeluruh terkait pelanggaran kampanye yang diduga dilakukan kades tersebut. "nanti kita pastikan peristiwanya seperti apa? ada proses klarifikasi dan kajian, dari hasil itu baru bisa menentukan sanksi," tambahnya.
wakil bupati ogan ilir, h ardani sh mh mengatakan, sudah melihat videl oknum kepala desa yang viral itu. “saya belum tahu kades mana, akan kita cari dulu. yang pasti, dalam setiap kesempatan, bahkan hingga acara resepsi pernikahan, selalu kami sampaikan soal netralitas ini,” tandasnya.
ketidaknetralan pejabat hingga ke tingkat terendah tidak hanya di ogan ilir. para caleg bergerilya menggalang berbagai kalangan, di kantong-kantong suaranya. forum rt dan rw, jadi salah satu yang dirasa efektif untuk membantu mereka mencari pemilih potensial pada dapilnya. 
dengan janji dan iming-iming tertentu. misalnya, menjanjikan sistem paketan caleg setidaknya untuk 2 tingkatan. misal caleg dprd provinsi, mempaketkan dengan caleg dpr satu partainya. atau caleg dprd kabupaten/kota, paket caleg dprd provinsi.
baca juga:identifikasi sejumlah potensi pelanggaran, bawaslu sumsel ingatkan sanksi asn-kades tak netral
baca juga:warning! kades dilarang dukung mendukung, jadi timses hingga kampanye. terlibat, ini sanksinya 
“kami dijanjikan intensif untuk masing-masing tps dari caleg dprd sumsel dan dpr ri jika mereka unggul dengan syarat jumlah suara tertentu,” ucap salah seorang ketua rt. insentif melalui rt atau rw itu, terpisah dengan janji bagi masing-masing pemilihnya.
  sebagai pengurus rt atau rw, lanjut sumber koran ini, pihaknya baru bisa memberikan data mata pilih warganya. sementara untuk memastikan suara, dia belum bisa menjamin. “mudah-mudahan target tercapai, biar bisa dapat insentif. lumayan besarannya. tapi semua kembali kepada warga,” katanya.
sebelumnya, kades srigeni baru, kabupaten oki yang sempat viral karena beredar fotonya dengan gibran rakabuming raka. namun, kades srigeni baru, aliaman berikan klarifikasinya tentang foto itu. 
” foto itu sewaktu saya menghadiri undangan dari asosiasi kades seluruh indonesia kemarin. seluruh capres dan cawapres di undang kebetulan yang hadir cuma gibran ” ungkapnya. jadi bukan sebagai pendukung atau timses gibran. acara itu di stadion senayan jakarta, 19 november 2023.  agenda acara saat itu, tuntutan untuk segera merealisasikan putusan undang undang masa jabatan kades 9 tahun. 
sebelumnya, seluruh camat, luran dan kepala desa di sumsel  sebagai garda terdepan perpanjangan tangan pemerintahan sudah diingatkan untuk menjaga netralitas dalam pemilu dan pilkada 2024. 
penegasan itu disampaikan mendagri tito karnavian diwakili inspektur jenderal (irjen) kemendagri, komjen pol drs tomsi tohir di palembang, jumat (15/12). tomsi mengungkapkan, ada tiga indikator keberhasilan pemilu dan pilkada 2024. 
selain aman dan lancar sesuai aturan, partisipasi pemilih juga harus tinggi 80 persen atau lebih, serta tidak terjadi konflik yang merusak persatuan bangsa. terutama konflik kekerasan . "asn harus netral, termasuk camat, lurah dan kades. kita perlu sama –sama menjaga agar pemilu dan pilkada berjalan damai," tegasnya(dik/air/*)