Bupati Minta Polisi Gunakan Helikopter

*Kapolres janji Tindak Tegas

MURATARA- Bupati Muratara, H Devi Suhartoni, meminta pihak kepolisian mengggunakan helikopter untuk menangkap para pelaku penambang emas liar dan penadahnya yang masih beraktivitas di wilayah Musi Rawas Utara. Cara itu dianggap akan efektif menangkap para pelaku yang selama ini sering lolos saat akan disergap.

Seperti diketahui, setiap kali petugas datang, para pelaku penambang liar telah lolos dan menyisakan tempat dan sejumlah peralatan yang sudah tidak terpakai. Operasi yang dilakukan petugas seolah selalu “bocor”.

Sementara setelah petugas meninggalkan lokasi, para penambang liar itu kembali beraksi. Akibatnya kini kondisi aliran Sungai Rupit, Sungai Rawas di Kabupaten Muratara, semakin memprihatinkan.

Bupati meminta pihak kepolisian segera bertindak. "Aksi tambang ilegal di Muara Tiku dan Sungai Minak sekarang tambah parah. Saya sudah meminta polisi untuk menggunakan helikopter dan tangkap semua para oknum aparat yang jual minyak solar (untuk peralatan) dan penampung emas itu," tegasnya. Baca juga : Dinas Pertanian OKU Timur Pastikan Tak Ada Kelangkaan Pupuk Subsidi Baca juga : Sambangi Lubuklinggau, Kajati Sumsel Bicara Soal Bantuan Tunai

Diduga para penambang ilegal ini susah ditangkap karena ada oknum yang bermain sehingga aksi sweeping maupun penyergapan yang dilakukan pihak kepolisian selalu gagal. "Kami pemda sudah anggarkan dan serius untuk ini (menuntaskan masalah pencemaran aliran sungai, red). Namun untuk penindakan, kami Pemda tidak bisa, karena bukan ranah kami. Tetapi kami terus kerja sama yang baik dengan kepolisian," tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Muratara AKBP Fery Rosa Putra menuturkan, akan menindak tegas anggotanya jika terlibat dalam aksi penambangan emas ilegal di Kabupaten Muratara.

Pihaknya menegaskan, sudah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya oknum yang bermain. "Untuk penindakan akan kami lakukan, termasuk jika ada anggota yang terlibat. Kami dalam waktu dekat akan membentuk tim gabungan, membuat pos apung di spot spot yang marak aksi ilegal drilling," katanya.

Tujuannya, selain melakukan pengawasan, juga difungsikan sebagai pemutus suplai BBM dari luar yang masuk ke lokasi penambangan ilegal untuk oprasi mesin dompeng itu.

"Pos itu akan di isi TNI, Polri dan satpol PP dari Pemda Muratara. Masalah pencemaran aliran sungai memang jadi perhatian karena sudah beberapa kali kita tindak di sweeping dan lainnya mereka masih tetap beraktivitas lagi," tegasnya singkat. (zul/)