Sudah 3 Tahun, Sertifikat PTSL Warga Muara Batun Tak Kunjung Keluar, Begini Respon BPN OKI

Reporter: Khairunnisa |

Editor: Alfery |

Senin , 18 Dec 2023 - 19:01

Kuasa hukum Masyarakat Desa Muara Batun, Sugiarto, SH dari Billy De Oscar & Partners mempertanyakan sertifikat program PTSL warga yang sudah 3 tahun tak kunjung keluar. -Foto: Nisa/Sumateraekspres.id-

Ia berharap pemerintah Bupati OKI untuk memperjuangkan hak masyarakat Muara Batun.

Permen yang sudah ada perdanya belum ada berapa meter yang diatur belum ada.

"Pemerintah harus lebih serius melihat ini dan tolong dibantu," pintanya

Warga yang ikut program PTSL, H Bakar mengaku, sudah hampir umur 50 tahun lahir dan besar di Muara Batu, ia meminta dikeluarkan sertifikat PTSL.

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor BPN OKI, Debi Candra sudah mengkonfirmasi dan mempertanyakan status tanah yang diajukan program PTSL tim terdahulu terindikasi berada di wilayah DAS.

"Untuk DAS ini baru mendapat surat pada Juni 2022 dari BBWSS VIII Kemen PUPR, ada di poin 5 menyampaikan agar tidak dilakukan proses penerbitan sertifikat di aliran sungai, daerah sempadan sungai dan danau," Ungkap Debi.

Kalau dari pihaknya, terkait kewenangan DAS itu kewenangan dari Balai. Nanti koordinasi Pemda setempat dan mereka memberikan hak kepada masyarakat menentukan apakah suatu sungai sempadan dan lainnya.

Selanjutnya mereka akan melakukan inventarisasi mana-mana yang belum terbit sertifikat membuat surat inventarisir terus buat surat ke BPN untuk meminta surat klarifikasi mana- mana yang belum terbit sertifikatnya.

"Dulu pernah ada rapat antara BPN, Dinas PU dan unsur Pemda diundang terkait dengan DAS. Sampai saat ini harusnya ada perda tapi informasi yang diterima belum ada," Tandasnya.

sudah 3 tahun, sertifikat ptsl warga muara batun tak kunjung keluar, begini respon bpn oki                            kayuagung, sumateraekspres.id - sudah hampir 3 tahun warga desa muara batun kecamatan jejawi menantikan surat sertifikat program ptsl di kantor badan pertanahan nasional (bpn) oki. rupanya pihak bpn oki minta dilakukan klasifikasi kembali data.
kuasa hukum masyarakat desa muara batun, sugiarto, sh dari billy de oscar & partners mengatakan, ini kali kedua datang ke bpn oki ada program nasional ptsl  652 yang ikut program ini. tapi baru 100 sertifikat  yang dikeluarkan bpn  oki.
"kami mempertanyakan itu karena dari bpn mengatakan ini masuk daerah aliran sungai," terangnya senin 18 desember 2023.
ada surat imbauan dari balai besar wilayah sungai  sumatra (bbwss) viii agar lebih berhati-hati menerbitkan surat yang ada di wilayah sungai.
baca juga:menunggu lampu hijau dari pusat, pencairan tunjangan guru di sumsel ditunda
baca juga:plaza lematang lahat: dari stigma negatif, kini bersiap transformasi jadi mall pelayanan publik!
dari bpn minta pihaknya melakukan  klasifikasi kembali. jika seluruhnya tidak terkena das akan diproses kembali menunggu kuota.
kalau ada sebagian yang terkena das, maka akan bersurat pengukuran ulang berapa meter dari sepadan sungai  misalnya 50 meter dari das maka akan diklasifikasi.
"harapan kami kejadian tetap tegak lurus, ini program negara masyarakat sudah puluhan tahun tinggal di sana dari hutan menjadi pemukiman bukan langsung jadi pemukiman, pihak bpn tidak ada sifatnya menghalangi. mereka menunggu, kalau sudah ada segera akan dikirimkan," tegasnya.
karena dari bbwss viii mengeluarkan imbauan kehati-hatian mengingatkan untuk daerah aliran sungai ada aturan yang mengatur misalnya aliran sungai tidak bertanggul paling sedikit 100 meter dan itu ada ordunya.
"nah untuk di desa muara batun masuk dalam ordu 3,"bebernya.
baca juga: kolam pemandian mencar jaya, alternatif liburan nataru yang asyik dan sejuk di oku timur, yuk liburan! 
uu pokok agraria bilamana sudah mengelola 20 tahun dapat mengajukan hak kepemilikan.
sekarang ada permen no 28 tahun 2015  menteri pupr yang lebih mengatur das dan danau.
ia berharap pemerintah bupati oki untuk memperjuangkan hak masyarakat muara batun.
permen yang sudah ada perdanya belum ada berapa meter yang diatur belum ada.
baca juga:gsp optimis prabowo-gibran menang di pilpres sekali putaran, ini alasannya
"pemerintah harus lebih serius melihat ini dan tolong dibantu," pintanya 
warga yang ikut program ptsl, h bakar mengaku, sudah hampir umur 50 tahun lahir dan besar di muara batu, ia meminta dikeluarkan sertifikat ptsl. 
kepala seksi survei dan pemetaan kantor bpn oki, debi candra sudah mengkonfirmasi dan mempertanyakan status tanah yang diajukan program ptsl tim terdahulu terindikasi berada di wilayah das.
"untuk das ini baru mendapat surat pada juni 2022 dari bbwss viii kemen pupr, ada di poin 5 menyampaikan agar tidak dilakukan proses penerbitan sertifikat di aliran sungai, daerah sempadan sungai dan danau," ungkap debi. 
baca juga:lamar sekarang! pt telkom buka lowongan staff it & product development, ini syarat dan link daftarnya
kalau dari pihaknya, terkait kewenangan das itu kewenangan dari balai. nanti koordinasi pemda setempat dan mereka memberikan hak kepada masyarakat menentukan apakah suatu sungai sempadan dan lainnya.
selanjutnya mereka akan melakukan inventarisasi mana-mana yang belum terbit sertifikat membuat surat inventarisir terus buat surat ke bpn untuk meminta surat klarifikasi mana- mana yang belum terbit sertifikatnya.
"dulu pernah ada rapat antara bpn, dinas pu  dan unsur pemda diundang terkait dengan das. sampai saat ini harusnya ada perda tapi informasi yang diterima belum ada," tandasnya.