PALEMBANG - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Penerangan Lampu Jalan (PPJ) yang dikutip dari pembayaran tagihan listrik pelanggan PLN, baik prabayar maupun pasca bayar ternyata cukup besar.

Di tahun 2023 ini saja per-November, PPJ yang berhasil diraup Pemkot Palembang melalui Dinas Perkimtan mencapai Rp200 miliar. 

Namun nyatanya ini tak sebanding dengan penggunaan anggaran untuk perbaikan, perawatan, hingga pemasangan lampu jalan baru yang cuma sebesar Rp5 miliar.

"Total ada 50.400 titik lampu jalan di Kota Palembang. Semestinya yang dianggarkan untuk lampu jalan minimal 5 persen dari PAD yang didapatkan," ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumsel, M Adrian Agustiansyah SH MHum akhir pekan lalu. 

Itu berarti, seharusnya anggarannya sebesar Rp10 miliar. Namun sayangnya, PAD yang besar belum sebanding dengan pelayanan yang diberikan ke masyarakat.

Apalagi hingga saat ini, lanjut Adrian, pihaknya masih cukup banyak menerima keluhan terkait kerusakan dan padamnya lampu jalan yang ada di Kota Palembang. 

"Bahkan dalam kurun beberapa waktu terakhir kami mendapatkan pengaduan masyarakat jika lampu jalan sepanjang ruas jalan protokol, salah satunya di Jl Sudirman itu padam. Terutama yang berada di bawah LRT,” tegasnya. 

Padahal keberadaan lampu jalan ini sangatlah dibutuhkan masyarakat, terutama pengemudi kendaraan bermotor di malam hari guna meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dan hal-hal yang tak diinginkan lainnya.

Kepala Dinas Perkimtan Kota Palembang, Affan Prapanca Mahali mengklaim pihaknya terus memantau kondisi lampu penerangan jalan umum (PJU) khususnya di bawah LRT. "Apabila ada yang lampu yang padam silakan laporkan untuk kami perbaiki," sampainya, Minggu (10/12). 

Mengenai cara lapor lampu jalan yang mati itu, lanjutnya, bisa melapor langsung ke Dinas Perkimtan atau melalui aplikasi Halo Palembang dan nomor Satgas.

Disinggung soal lampu jalan bawah LRT yang sering mati, dirinya menyebut untuk anggaran sebenarnya tidak ada persoalan. "Sejauh ini pembayaran tagihan ke PLN juga tidak ada kendala," bebernya.

Dikatakan, anggaran khusus bawah LRT sejauh ini memang tidak ada. Tapi yang jelas semua itu sudah termasuk dalam anggaran pemeliharaan rutin lampu PJU Dinas Perkimtan.

Sementara Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel menyebut sejauh ini lampu jalan di bawah LRT sudah kembali (tanggung jawab, red) ke kota. "Kami coba cek dulu, tapi sepertinya sudah kembali ke kota," ujar Zaki, Humas alai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel, kemarin. (kms/tin/yun/fad)