PRABUMULIH,SUMATERAEKSPRES.CO.ID - Sebanyak 1.998 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kota Prabumulih mendapatkan bantuan beras yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih 2023. 

Hal itu terungkap dalam acara launching Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kantor Lurah Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Kamis (7/12).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih, Suranti SP menyebutkan, bantuan cadangan pangan berupa beras bersumber dari APBD Kota Prabumulih.

"Adapun sasaran yang mendapatkan bantuan ini adalah mereka yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat," sebutnya.

BACA JUGA:Tingkat Kriminalitas Prabumulih Alami Peningkatan. Gak Percaya, Nih Buktinya!

BACA JUGA:Jadi Ketua TKD Prabumulih, Ridho Yahya Beri Pesan Penting Bagi Parpol, Catat!

Jumlahnya ada sebanyak 1.998 KPM se-kota Prabumulih dimana 1 KPM akan mendapatkan 10 kg beras dengan total sekira 19 ton lebih yang akan disalurkan.

"Kita launching di Wonosari, ada sekira 133 KPM khusus di Kelurahan Wonosari," bebernya seraya menyebut  penyalurannya dilakukan serentak se-kota Prabumulih selama dua hari (Kamis-Jumat) oleh Kelurahan/Desa masing-masing.

Disinggung apakah bantuan beras APBD Kota akan berlangsung hingga tahun depan (2024, red)? Perempuan berkacamata itu menyebutkan, sebanyak 1.998 KPM ini sudah diajukan untuk menerima bantuan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau dari pusat.

"Mungkin bantuan APBD untuk mereka yang lain lagi yang belum dapat bantuan pusat," jelasnya.

BACA JUGA:Dekatkan Pelayanan di Kawasan Ekonomi Baru, Ini Harapan BRI Unit 2 Kota Prabumulih!

BACA JUGA:Kumpulkan Seluruh Kepala SMA/SMK Sederajat, Pj Wali Kota (Wako) Prabumulih, H Elman ST MM Minta Hal Ini

Terpisah, Pj Wali Kota Prabumulih, H Elman ST MM yang hadir dalam kesempatan itu menambahkan, pihaknya memberikan bantuan cadangan pangan berupa beras karena masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pusat.

Dijelaskannya, inilah yang harus diperhatikan yakni masalah verifikasi pendataan.

"Pasti kita akan  mendorong nama-nama ini ke pusat. Namun tidak hanya mendorong saja, selama tidak tercover bantuan pusat maka akan dicover APBD," terangnya.

"Pemberian bantuan ini juga untuk menekan melonjaknya harga. Jadi dari pusat ada, dari pemerintah ada, untuk meringankan beban dan juga menekan inflasi," tukasnya seraya berpesan beras bantuan digunakan untuk dimakan jangan dijual belikan. (chy/lia)