SUMATERAEKSPRES.ID - Bagi sebagian orang, istilah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) mungkin bukanlah hal yang asing. Istilah ini sering kali beriringan dengan UMR (Upah Minimum Regional) dan UMP (Upah Minimum Provinsi) dalam konteks sistem penggajian karyawan.

Ketiga istilah ini memiliki keterkaitan erat dengan penetapan dan kenaikan upah terbaru. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan UMK? Dan bagaimana perbedaannya dengan gaji pokok? Mari kita simak penjelasannya di bawah ini.

UMK adalah standar minimum upah pekerja di setiap kabupaten/kota. Proses penetapannya biasanya melibatkan bupati atau walikota yang mengajukannya, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 16 menyebutkan bahwa nilai UMK dihitung oleh Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota, kemudian direkomendasikan kepada gubernur oleh bupati/walikota.

Penting untuk dicatat bahwa jika penetapan UMK lebih rendah dari UMP, bupati/walikota tidak dapat merekomendasikannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4).

Istilah UMK muncul pada tahun 2000 pasca-reformasi, menggantikan UMR (Upah Minimum Regional). UMP, sementara itu, berlaku di seluruh wilayah dalam satu provinsi dan ditetapkan oleh gubernur.

Biasanya, penetapan UMP menjadi acuan bagi bupati atau walikota dalam menentukan UMK, dan oleh karena itu, UMP umumnya ditetapkan lebih awal daripada UMK.

Perbedaan dengan Gaji Pokok

Selain UMK, kita juga mengenal istilah gaji pokok. Gaji pokok merupakan kewajiban perusahaan dan diberikan kepada pekerja berdasarkan beban atau jenis pekerjaan.

UMK, sementara itu, adalah standar angka gaji terkecil di suatu kabupaten/kota. Meskipun gaji pokok bisa sama dengan UMK, namun juga bisa berbeda.

Nilai UMK dapat identik dengan gaji pokok atau kurang, dengan syarat adanya tunjangan tetap yang dapat meningkatkan nilai tersebut.

Intinya, UMK adalah upah minimum yang berlaku di tingkat kabupaten/kota. Meskipun berkaitan dengan UMR dan UMP, UMK memiliki ciri khasnya sendiri.

Jadi, pada dasarnya, UMK memberikan gambaran tentang standar upah minimal di tingkat lokal, yang perlu dipahami untuk memahami dinamika penggajian pekerja di Indonesia.