Nah Loh, Diskon 0,5% Segera Berakhir, Tarif Pajak UMKM Kembali Normal. Ini 2 Cara Penghitungannya !

Reporter: Novis |

Editor: Novis |

Sabtu , 25 Nov 2023 - 14:21

Tarif pajak UMKM balik normal. Foto : net--

Suryo menegaskan komitmen pihaknya untuk konsisten menjalankan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah.

"Sehingga UMKM harus menyesuaikan diri dengan model perhitungan pajak normal setelah melewati periode istimewa tersebut,"lanjutnya.

Sebagai persiapan menjelang berakhirnya masa penggunaan tarif 0,5%, Suryo menjamin bahwa tim dari Direktorat Jenderal Pajak akan terus melakukan sosialisasi.

Hal ini bertujuan agar para wajib pajak memahami dan melaksanakan kewajiban mereka dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan saat proses peralihan ke tarif pajak normal.

"Sebagai konsekuensinya, kami terus melakukan edukasi dan memberikan penjelasan kepada wajib pajak,"ucapnya.

"Untuk memastikan bahwa mereka paham tentang pengalihan ke penghitungan pajak normal sesuai ketentuan undang-undang pajak penghasilan," beber Suryo. (Novis)

nah loh, diskon 0,5% segera berakhir, tarif pajak umkm kembali normal. ini 2 cara penghitungannya !                            palembang, sumateraekspres.id - sejak tahun 2018, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) mendapat keuntungan berupa tarif pajak penghasilan (pph) sebesar 0,5% dari peredaran bruto mereka. 
namun, kebijakan tersebut akan mengalami perubahan signifikan mulai tahun 2024.
hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018.
baca juga:selamat tinggal bayar tol dengan tapping e-money! pak bas sudah siapkan ini sebagai penggantinya!
baca juga:piala dunia u-17 2023: inilah daftar lengkap tim yang lolos semifinal. ada tim idolamu?
yakni tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.
direktur jenderal pajak, suryo utomo, menyampaikan bahwa periode istimewa bagi wajib pajak orang pribadi, yang dimulai pada tahun 2018, akan berakhir setelah tujuh tahun, tepatnya pada tahun 2024. 
sesuai dengan pasal 5 dari peraturan pemerintah tersebut, tarif pph final umkm sebesar 0,5% hanya dapat dinikmati maksimal selama tujuh tahun bagi wajib pajak orang pribadi. 
baca juga:catat nih, petuah bijak ketua korpri pada pns. salah satunya tak usah banyak gaya!
baca juga:3 tuduhan keji zionis israel kepada rs indonesia di gaza palestina
sementara itu, badan usaha berbentuk koperasi, cv, dan firma dapat menikmati tarif tersebut selama empat tahun.
"sedangkan perseroan terbatas (pt) hanya selama tiga tahun,"beber suryo melansir pelbagai sumber, sabtu, 25 november 2023. 
setelah berakhirnya periode tersebut, tarif pph yang dikenakan akan mengikuti ambang batas penghasilan kena pajak. 
"penghasilan kena pajak ini dapat dihitung melalui dua cara, yaitu norma perhitungan penghasilan neto atau pembukuan,"sambungnya.
baca juga:loker terbaru, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang butuh karyawan. ini posisi yang dibutuhkan! 
baca juga:miris! suami dibacok, 2 anak dianiaya, istri jadi korban bejat 3 perampok. begini kronologis perampokan satu k
suryo menegaskan komitmen pihaknya untuk konsisten menjalankan ketentuan yang tercantum dalam peraturan pemerintah.
"sehingga umkm harus menyesuaikan diri dengan model perhitungan pajak normal setelah melewati periode istimewa tersebut,"lanjutnya.
sebagai persiapan menjelang berakhirnya masa penggunaan tarif 0,5%, suryo menjamin bahwa tim dari direktorat jenderal pajak akan terus melakukan sosialisasi.
 hal ini bertujuan agar para wajib pajak memahami dan melaksanakan kewajiban mereka dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan saat proses peralihan ke tarif pajak normal. 
baca juga:miris, profesi guru paling banyak terjerat pinjol. persentasenya 42 persen, penyebabnya gara-gara hal ini! 
baca juga:halo mahasiswa, ada pesan dari ojk, jangan nunggak pinjol ya, ini resikonya!
"sebagai konsekuensinya, kami terus melakukan edukasi dan memberikan penjelasan kepada wajib pajak,"ucapnya.
"untuk memastikan bahwa mereka paham tentang pengalihan ke penghitungan pajak normal sesuai ketentuan undang-undang pajak penghasilan," beber suryo. (novis)