Tak Pilih Komite, Lanjutkan Perjuangan Periode Pertama

Reporter: Ibnu Holdun |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 17 Nov 2023 - 20:57

Jialyka Maharani SIKom-Foto : ist-

Belum lagi maraknya kenakalan remaja, peredaran narkoba, alkohol hingga maraknya kasus penyimpangan seksual (LGBT). Itu juga menjadi concern DPD. Termasuk pengangguran, perubahan iklim dan berbagai masalah sosial lainnya. “Semua itu prioritas, karena memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Jadi harus diperjuangkan bersamaan,” tandasnya.

Jialyka menambahkan, semua masalah itu juga harus segera ada solusi sebab tiap masalah akan ada korelasi dengan masalah lain. Misal, bagaimana stunting teratasi kalau untuk beli beras dan makanan bergizi saja masyarakat susah. Bagaimana mewujudkan pendidikan berkeadilan jika masyarakat lapar.

Bagaimana mewujudkan keamanan lingkungan jika terjadi ketidakmerataan pembangunan. Bagaimana mewujudkan kesehatan mental jika masyarakat sendiri tertekan dan lain sebagainya. Jialyka melihat, 17 kabupaten/kota di Sumsel memiliki karakteristik yang berbeda.

Kawasan perkotaan seperti Palembang, tentu kebijakan pembangunannya tidak dapat disamakan dengan daerah lain. “Banyak daerah di Sumsel yang masih membutuhkan sentuhan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, penerangan dan lainnya,” jelas dia. Tapi semua itu tidak cukup. Harus diimbangi dengan pembangunan SDM. Sebab, semakin tinggi kualitas SDM di suatu wilayah tentu akan berdampak pada kemajuan daerah tersebut.

Kemudian, persoalan kemiskinan, stunting, dan pengangguran, itu satu circle yang saling berdampak. Kata Jialyka, pengangguran menyebabkan tingginya kemiskinan, kemudian berdampak pada tingginya stunting, dan terus berputar begitu saja jika tidak diselesaikan.

“Dapat diperjuangkan melalui DPD RI yakni lewat kebijakan yang bersumber dari produk legislasi yang dihasilkan,” tambahnya.

Sumsel kaya sumber daya alam. Tapi sejak disahkannya UU Minerba dan UU Cipta Lapangan Kerja, perizinan investasi pertambangan sudah bukan domain daerah lagi. Jadi ranah pemerintah pusat. “Sebagai anggota DPD, tentu saya kecewa karena kebijakan ini tentu dapat mengerdilkan ruh semangat dari otonomi daerah,” cetus Jialyka.

Hal yang harus dibenahi dari kondisi tersebut, pemerintah pusat harus melibatkan daerah dalam menentukan izin investasi, pengelolaan Amdal, CSR dan rekrutmen tenaga kerja di wilayah investasi tersebut. Bagaimanapun, pemerintah dan masyarakat daerah adalah tuan rumah yang paling paham dengan kondisi daerah tersebut. “Jangan sampai mereka hanya jadi penonton dan korban akibat kerusakan lingkungan dari aktivitas pertambangan,” tegasnya. (iol/)

tak pilih komite, lanjutkan perjuangan periode pertama                            sumateraekspres.id - empat senator petahana kembali maju sebagai caleg dpd ri. mereka akan bersaing dengan 17 calon lainnya. salah satu dari empat petahana itu yakni jialyka maharani sikom. ada banyak hal yang ingin kembali ia perjuangkan jika terpilih pada periode kedua ini. 
pada periode pertama 2019-2024,  salah satu latar belakang jialyka maju menjadi anggota dpd ri karena melihat indonesia berada di fase bonus demografi. dimana jumlah penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan usia non produktif. 
“saya berkeyakinan, perlu adanya representasi dari anak muda untuk menduduki jabatan politik seperti dpr atau dpd ri,” ujarnya. mengapa harus di jalur politik? karena politik adalah muara dari segala sumber kebijakan. kata jialyka, anak muda harus mengambil peran dalam hal tersebut, agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dapat bermanfaat.
nah untuk periode 2024-2029, jialyka ingin melanjutkan perjuangan tersebut dan terus berkontribusi aktif dalam membangun daerah. dia tetap maju dari sumsel,  tanah kelahirannya.  “ibu asli dari oki, ayah perpaduan ogan ilir dan muara enim, jadi darah yang mengalir dalam diri saya murni darah sumatera selatan,” bebernya. 
terkait persaingan, total calon anggota dpd ri dapil sumsel kali ini ada 21orang. jumlah yang cukup banyak. kata jialyka, daerah lain ada yang di bawah 10 orang. “saya rasa ini merupakan iklim politik yang cukup positif bagi proses demokratisasi di sumsel. dan saya optimis bisa terpilih,” imbuh dia.
pada periode 2019-2024, jialyka duduk di komite 1 dpd ri, yang membidangi pemerintahan umum, pemerintah daerah, pertahanan dan keamanan, otonomi daerah, rekrutmen asn dan lainnya. tidak juga menutup mata terhadap isu di luar wewenang komite 1.
“misalnya beberapa waktu lalu saya ikut mengadvokasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, kasus bullying dan kekerasan seksual di kampus. juga permasalahan guru honorer yang domain komite 3, tapi tetap saya tindak lanjuti aspirasi-aspirasi tersebut,” bebernya. 
jika nanti terpilih kembali untuk periode 2024-2029, jialyka tidak masalah ditempatkan di komite berapa saja. menurutya, yang terpenting bukan komite berapa, tapi bagaimana bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan masyarakat.
ia mengatakan, banyak hal yang masih harus diperjuangkan dari sumsel. di komite 1 misalnya,  soal pembentukan daerah otonom baru (dob). ada beberapa daerah di sumsel yang sebenarnya sudah sangat layak untuk dimekarkan menjadi dob. tapi sampai saat ini masih terhalang kebijakan moratorium. 
kemudian masalah dana desa. “setiap kali rapat bersama menteri desa pdtt, saya selalu menyuarakan terkait alokasi dan penggunaan dana desa yang harus transparan dan berorientasi pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa,” imbuh jialyka.
kemudian masalah rekrutmen asn. jialyka sudah menyampaikan kepada menteri panrb, agar ada kebijakan khusus bagi para honorer yang telah lama mengabdi, tapi tidak lulus tes pppk atau cpns.
ia juga minta pemerintah memberikan alokasi khusus bagi fresh graduated.  belum lagi persoalan mafia tanah dan konflik agraria yang juga menjadi isu krusial di sumsel. “waktu rapat bersama menteri pertanahan, saya sampaikan agar praktik mafia tanah segera diselesaikan,” tegasnya. 
masalah lain yang jadi sorotan dpd yakni lonjakan harga pangan, di tengah kondisi maraknya kasus stunting.  lalu, rendahnya harga komoditas pertanian dan perkebunan. perlunya pemerataan pendidikan, masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. lalu, pembangunan infrastruktur yang belum merata. kemudian, masalah keamanan, masih marak pencurian, begal, pungli dan lain-lain.
“ada lagi soal kesehatan mental yang mungkin masih dianggap sepele, tapi ini penting untuk diperjuangkan. seperti yang disampaikan menkes, 1 dari 10 orang di indonesia mengalami gangguan mental. jika ini dibiarkan, akan berakibat fatal,” tutur jialyka.
belum lagi maraknya kenakalan remaja, peredaran narkoba, alkohol hingga maraknya kasus penyimpangan seksual (lgbt). itu juga menjadi concern dpd. termasuk pengangguran, perubahan iklim dan berbagai masalah sosial lainnya. “semua itu prioritas, karena memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. jadi harus diperjuangkan bersamaan,” tandasnya.
jialyka menambahkan, semua masalah itu juga harus segera ada solusi sebab tiap masalah akan ada korelasi dengan masalah lain. misal, bagaimana stunting teratasi kalau untuk beli beras dan makanan bergizi saja masyarakat susah. bagaimana mewujudkan pendidikan berkeadilan jika masyarakat lapar.
bagaimana mewujudkan keamanan lingkungan jika terjadi ketidakmerataan pembangunan. bagaimana mewujudkan kesehatan mental jika masyarakat sendiri tertekan dan lain sebagainya. jialyka melihat, 17 kabupaten/kota di sumsel memiliki karakteristik yang berbeda.
kawasan perkotaan seperti palembang, tentu kebijakan pembangunannya tidak dapat disamakan dengan daerah lain. “banyak daerah di sumsel yang masih membutuhkan sentuhan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, penerangan dan lainnya,” jelas dia. tapi semua itu tidak cukup. harus diimbangi dengan pembangunan sdm. sebab, semakin tinggi kualitas sdm di suatu wilayah tentu akan berdampak pada kemajuan daerah tersebut.
kemudian, persoalan kemiskinan, stunting, dan pengangguran, itu satu circle yang saling berdampak. kata jialyka, pengangguran menyebabkan tingginya kemiskinan, kemudian berdampak pada tingginya stunting, dan terus berputar begitu saja jika tidak diselesaikan. 
“dapat diperjuangkan melalui dpd ri yakni lewat kebijakan yang bersumber dari produk legislasi yang dihasilkan,” tambahnya. 
sumsel kaya sumber daya alam. tapi sejak disahkannya uu minerba dan uu cipta lapangan kerja, perizinan investasi pertambangan sudah bukan domain daerah lagi. jadi  ranah pemerintah pusat. “sebagai anggota dpd, tentu saya kecewa karena kebijakan ini tentu dapat mengerdilkan ruh semangat dari otonomi daerah,” cetus jialyka. 
hal yang harus dibenahi dari kondisi tersebut, pemerintah pusat harus melibatkan daerah dalam menentukan izin investasi, pengelolaan amdal, csr dan rekrutmen tenaga kerja di wilayah investasi tersebut. bagaimanapun, pemerintah dan masyarakat daerah adalah tuan rumah yang paling paham dengan kondisi daerah tersebut. “jangan sampai mereka hanya jadi penonton dan korban akibat kerusakan lingkungan dari aktivitas pertambangan,” tegasnya. (iol/)