LUBUKLINGGAU, SUMATERAEKSPRES.ID –  Penertiban alat peraga kampanye (APK) terus dilakukan Bawaslu Kota Lubuklinggau. Penertiban yang dilakukan ini sempat penolakan. Salah satunya, dari sejumlah sopir yang kaca angkotnya dipasang branding salah satu calon anggota legislatif (caleg).

Para sopir angkutan sempat bersitegang dengan Bawaslu. Mereka mengaku kehilangan job, jika Bawaslu melepas branding mobil yang menampilkan foto caleg tertentu. ‘’Penertiban kita prioritaskan APK berukuran besar/billboard serta boarding atau stiker/oneway kendaraan," ujar Ketua Bawaslu Kota Lubuklinggau Dedi Karimajaya, kemarin (16/11).

Dikatakan,  pihaknya sudah melakukan rakor bersama Polres, Kodim, Sat Pol PP, Dishub dan Dinas Perkim Lubuklinggau untuk meminta bantuan dan dukungan dalam melanjutkan penertiban APK tersebut. "Prioritas penertiban bakal menyasar Billboard di Jalan A Yani sebanyak tiga titik. Kemudian penertiban stiker/oneway kendaraan akan dipusatkan di Terminal Kalimantan," terang Dedy. 

Namun saat penertiban dilakukan,  petugas sempat mendapat penolakan dari sejumlah sopir. Karena para sopir mengaku akan kehilangan job tambahan, jika one way atau branding itu dilepas secara sepihak.

Sementara itu, Ketua DPD Nasdem Kota Lubuklinggau, H Rachmad Hidayat mengatakan, saat ini  banyak foto caleg yang menjadi one way dan branding di angkutan umum. ‘’Kita minta agar Bawaslu tidak mencopot one way maupun btanding di angkutan umum itu secara sepihak. Memang  banyak branding mobil yang mengusung foto H Fauzi Amroh dari kader Nasdem,’’ ujarnya.

Dikatakan, dalam poin-poin itu tidak menampilkan ornamen yang dilanggar. Seperti nomor urut, ajakan memilih.  ‘’Itu menurut kami bukan APK, karena menampilkan anggota DPR RI dan simbol Parpol," timpalnya.

Menurutnya,  sebelum memasang branding itu, Fauzi Amroh sudah melakukan konsultasi dengan Bawaslu RI. "Kami akan komunikasi lagi dengan Bawaslu agar duduk bersama soal itu. jangan sampai ada keputusan sepihak. Khusus yang di ranah abu abu, harus ada keputusan jelas," tegasnya.(zul)