Hindari Praktik Maladministrasi

Reporter: agus triawan |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 13 Nov 2023 - 17:37

MUARA ENIM, SUMATERAEKSPRES.ID - Dari 246 desa di 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa.

Bimtek yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Muara Enim dibuka Pj Bupati Muara Enim Dr H Ahmad Rizali MA di Hotel Grand Dhika, Kota Semarang, Jawa Tengah

“Kegiatan tersebut bertujuan menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel serta terhindar dari praktik maladmistrasi yang berujung kasus hokum,” ujar Ahmad Rizali.

Ia mengatakan para aparatur desa rentan terjerat kasus hukum yang disebabkan penyimpangan prosedur atau maladministrasi. "Hal tersebut dapat dicegah bila pemerintah desa menyelenggarakan pemerintah yang akuntabel, bertanggung jawab serta disiplin dan tertib administrasi," ujarnya.

Untuk itu, dirinya akan gencar menyelenggarakan berbagai sosialisasi, edukasi, pendampingan maupun kegiatan bimtek. "Itu dilakukan dengan harapan para aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tertib administrasi sesuai sesuai amanat Permendagri No 47/2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa," tegasnya.

Lebih lanjut, Ia menginstruksikan camat untuk membina dan mengawasi kepala desa dalam menjalankan program-program dalam RPJM-Des, RKP-Des dan APB-Des maupun administrasi pemerintah desa.

"Awasi dan bimbing kalau memang salah atau kurang memahami, hal ini akan menghindari terjadinya kesalahan yang akan merugikan di kemudian hari," tegasnya. (way)

hindari praktik maladministrasi                             muara enim, sumateraekspres.id - dari 246 desa di 22 kecamatan yang ada di kabupaten muara enim mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penyelenggaraan administrasi pemerintah desa.
bimtek yang diselenggarakan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten muara enim dibuka pj bupati muara enim dr h ahmad rizali ma di hotel grand dhika, kota semarang, jawa tengah  
“kegiatan tersebut bertujuan menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel serta terhindar dari praktik maladmistrasi yang berujung kasus hokum,” ujar ahmad rizali.
ia mengatakan para aparatur desa rentan terjerat kasus hukum yang disebabkan penyimpangan prosedur atau maladministrasi. "hal tersebut dapat dicegah bila pemerintah desa menyelenggarakan pemerintah yang akuntabel, bertanggung jawab serta disiplin dan tertib administrasi," ujarnya.
untuk itu, dirinya akan gencar menyelenggarakan berbagai sosialisasi, edukasi, pendampingan maupun kegiatan bimtek. "itu dilakukan dengan harapan para aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tertib administrasi sesuai sesuai amanat permendagri no 47/2016 tentang administrasi pemerintah desa," tegasnya.
lebih lanjut, ia menginstruksikan camat untuk membina dan mengawasi kepala desa dalam menjalankan program-program dalam rpjm-des, rkp-des dan apb-des maupun administrasi pemerintah desa. 
"awasi dan bimbing kalau memang salah atau kurang memahami, hal ini akan menghindari terjadinya kesalahan yang akan merugikan di kemudian hari," tegasnya. (way)

Tag

Share