Pekerja Akan Diupah Berdasar Output Kerja

Reporter: Tim |

Editor: Widi Sumeks |

Sabtu , 11 Nov 2023 - 20:17

Aspirasi dari buruh, adalah menggunakan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) tahun berjalan. “Variabel KHL lebih realistis ketimbang Indeks Tertentu, dan menggambarkan kondisi riil kebutuhan hidup para pekerja,” cetusnya.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat, juga menyatakan serupa. Menginginkan KHL dimasukkan dalam formula perhitungan UMP 2024. Terlebih, di tengah terjadinya lonjakan harga bahan pokok termasuk beras yang semakin mempersulit kondisi buruh.

"Sekarang ini harusnya dipertimbangkan situasi dan kondisi harga-harga barang kebutuhan pokok tinggi, harga beras semakin tinggi, sepertinya tidak terkendali,” sesalnya.

Mirah juga menyoroti, belum adanya kompensasi kepada buruh soal harga bahan bakar minyak (BBM) naik di 2022 tadi. “Itu artinya masih menambah PR pemerintah, bagaimana untuk menambahkan angka-angka kenaikan tersebut kepada formula UMP yang akan diberikan di 2024," tukasnya.

Dia menilai, formula 3 variabel Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks Tertentu, jelas akan menahan kenaikan upah buruh. Pada akhirnya, kenaikan UMP 2024 diprediksinya tidak akan lebih dari 7 persen.

Sejatinya, para buruh mengusulkan kenaikan UMP 15 persen kepada pemerintah. “Usul ini sudah berupa angka kompromi,” paparnya. Seharusnya, tambah Mirah, upah buruh bisa naik sampai 20-25 persen.

"Tapi karena kami memang paham betul kondisi ekonomi saat ini, para pelaku usaha, dan sebagainya. Kami mengambil jalan tengah (kenaikan UMP 2024) 15 persen permintaannya, padahal angka itu sudah sangat-sangat minim," tegasnya.

Pengusaha Mendukung PP 51/2023

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Palembang, Gordon Butar-butar mengatakan penetapan upah minimum tahun 2024 dan seterusnya memang mengacu PP Nomor 51 yang terbaru.

"Tapi sebelum dikeluarkan PP itu, kita semua sudah tanda tangan dan diminta sosialisasi terlebih dahulu. Kita kumpulkan semua asosiasi pengusaha dan pekerja itu sendiri supaya mereka paham perhitungan UMP baru," ujarnya, Sabtu (11/11)

Sosialisasi bahkan sampai daerah-daerah dan kemungkinan buruh yang menyetujui juga banyak. “Kalaupun terjadi penolakan, ya buruh memang selalu begitu. Umumnya mereka tak ada yang merasa puas. Serikat pekerja maupun buruh, perjuangan mereka, usaha mereka terhadap aturan, ada yang tidak bisa dibatalkan lagi.

Sebab menurut Gordon, sosialisasi sudah berlangsung sebelumnya dan PP 51/2023 sudah dikeluarkan. “Mereka seharusnya menerima," katanya.

Dia mengklaim dengan disetujuinya PP baru dapat dipastikan ada peningkatan pendapatan para buruh. "Kajiannya juga sudah dilakukan melalui data statistik, Dinas Perdagangan, dan lain lain," jelasnya.

Terpisah, Pemkab OKU menegaskan tidak menetapkan upah minimum kabupaten (UMK). Besaran upah yang diberikan kepada pekerja di OKU, bakal tetap mengacu kepada upah minimum provinsi (UMP).

“"Kita menunggu turunnya penetapan besaran UMP untuk 2024 dulu," ujar Kabid Hubungan Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Disnaker OKU, Ipan Saputra, kemarin.

pekerja akan diupah berdasar output kerja                            kenaikan ump 2024 diprediksi tak sampai 7 persen
mengacu pp no.51/2023, tidak lagi permenaker
 
 palembang -  pemerintah mengubah dasar penghitungan penetapan upah minimum tahun 2024. tidak lagi mengacu pada peraturan menteri tenaga kerja (permenaker) nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023.
 tapi lebih tinggi lagi, mengacu pada peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan, yang baru resmi dirilis 10 november 2023. sebagai perubahan atas pp nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
"pp nomor 51 tahun 2023 ini lebih baik dari pada regulasi pengupahan yang pernah ada selama ini," klaim ida fauziah, menteri tenaga kerja ida fauziah, jumat lalu (10/11). ketentuan itu akan menjadi dasar penetapan upah minimum tahun 2024 dan seterusnya. 
penerapan formula upah ini akan mencakup 3 variabel. yaitu, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu ( α = alpha). indeks tertentu, ditentukan oleh dewan pengupahan daerah. “dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah,” jelasnya. 
selain itu hal yang menjadi pertimbangan lainnya, faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. dengan ketiga variabel tersebut, lanjut ida, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang.
“sehingga upah minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," ujar ida, menteri asal partai kebangkitan bangsa.
dengan ketentuan tersebut, peran dewan pengupahan daerah semakin kuat dalam hal memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah terkait penerapan upah minimum. “serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing,” imbuhnya.
 ida mengklaim, kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat. dimana pada akhirnya, berdampak terserapnya barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha. 
 “sehingga perusahaan ikut berkembang dan mendorong terbukanya lapangan kerja baru," sebutnya. selain itu, perubahan ketentuan pengupahan akan menciptakan kepastian berusaha bagi dunia usaha dan industri. 
 beleid baru ini juga diharapkan akan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah. “ ini akan memotivasi peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja/buruh. karena pekerja/buruh akan dibayar upahnya berdasarkan output kerja atau produktivitasnya," tegasnya.
  aturan yang baru diterbitkan itu juga bertujuan untuk mencegah disparitas atau kesenjangan upah antarwilayah. selanjutnya, ida meminta para gubernur, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan, serta dewan pengupahan daerah agar menjalankan tugas sebagaimana amanat pp nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan.
 “penetapan upah minimum provinsi ditetapkan paling lambat 21 november (2023) dan untuk upah minimum kabupaten/ kota tanggal 30 november(2023)," pintanya. 
kelompok buruh tegas menolak
ketua dpc fsb nikeuba kota palembang, hermawan mengatakan pp nomor 51/2023 rasanya tidak berpihak kepada buruh atau pekerja. apalagi lagi variabel dan penentuan upah dilakukan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi ekonomi yang ada saat ini. 
"sebelum melangkah jauh, pp no 51/2023 tersebut diajukan sebagai penyempurna pp no 36/2021 sekaligus turunan uu ciptaker yang disahkan pemerintah dan dpr ri. sehingga perumusan upah minimum buruh, merujuk pp sebagai implementasi uu ciptaker," ungkap hermawan. 
artinya dirinya dan segenap buruh serta pekerja menolaknya. terlebih lagi draft isi pp, penentuan kenaikan upah menggunakan 2 sistem. pertama melihat konsumsi rata-rata per kapita setiap wilayah dengan pertimbangan batas atas dan batas bawah. 
sehingga bila konsumsi rata-rata perkapita di wilayah tersebut tinggi, tentunya tidak memperhitungkan inflasi yang terjadi di wilayah tersebut.  akan tetapi bila konsumsi rata-rata perkapita masih rendah, maka itu ditambahkan angka inflasi yang terjadi pada daerah tersebut.
 sebagai contoh, hitungan dengan asumsi konsumsi rata-rata per kapita tercapai, maka dihitung dengan pertumbuhan ekonomi dengan indeks tertentu yang diatur 0,1-0,3 persen. “dengan kata lain, berdasarkan perhitungan tersebut, kenaikan upah tidak sampai 2 persen atau paling tinggi 1,5 persen,” ujarnya 
bila perhitungan konsumsi rata-rata perkapita masih rendah, dalam perhitungannya menerapkan tiga variabel yakni inflasi + pertumbuhan ekonomi +  variabel tertentu di kisaran 0,1-0,3 persen, tentunya angka ini masih di bawah tujuh persen. 
bukan hanya itu, penentuan konsumsi rata-rata perkapita melihat hasil survei badan pusat statistik (bps) di wilayah tadi. "dari sejak survei saja sudah bermasalah, sebab yang dijadikan sampel survei tidak hanya kalangan buruh atau pekerja. survei berdasarkan penduduk yang tidak semuanya buruh atau pekerja,” cetusnya. 
belum lagi jumlah keluarga dalam tanggungan buruh dan pekerja ini tidak sama dengan penduduk keseluruhan yang di dalamnya juga terdapat pns, tni-polri dan sebagainya. “jadi kalau ekuivalennya itu buruh atau pekerja, tentu hal tersebut juga akan didapatkan hasil yang berbeda," bebernya.
oleh karena itu, kalaupun pp no 51/2023 diterapkan, hal tersebut akan berpengaruh signifikan pada income atau pendapatan atau upah buruh yang kenaikannya di bawah 7 persen. sedangkan kalau memperhitungkan kebutuhan hidup layak, setidaknya kenaikan tersebut dapat mencapai 15 persen. 
"fsb nikeuba menolak tegas kebijakan dan penerapan pp no 51/2023 yang tidak sesuai harapan buruh atau pekerja," tegas hermawan. sebelumnya, penolakan juga datang dari konfederasi serikat pekerja nusantara (kspn). 
presiden kspn, ristadi, menolak sistem perhitungan upah minimum provinsi (ump) 2024, yang berdasarkan 3 variabel disiapkan pemerintah. yakni, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.  
sebab untuk variabel indeks tertentu, buruh menganggapnya rancu dan berpotensi membuat kenaikan ump tidak sesuai harapan.  "faktor indeks tertentu inilah yang memastikan kenaikan upah minimum di bawah 5 persen, jika inflasi berada di bawah 3 persen dan pertumbuhan ekonominya sekitar 5 persen," ulasnya.
“karena hasil hitung-hitungan di atas tersebut, teman-teman anggota di pabrik menolak kenaikan upah minimum dengan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu tersebut," tegas ristadi.
 aspirasi dari buruh, adalah menggunakan nilai kebutuhan hidup layak (khl) tahun berjalan.  “variabel khl lebih realistis ketimbang indeks tertentu, dan menggambarkan kondisi riil kebutuhan hidup para pekerja,” cetusnya.
 presiden asosiasi serikat pekerja indonesia (aspek indonesia) mirah sumirat, juga menyatakan serupa. menginginkan khl dimasukkan dalam formula perhitungan ump 2024.  terlebih, di tengah terjadinya lonjakan harga bahan pokok termasuk beras yang semakin mempersulit kondisi buruh.
 "sekarang ini harusnya dipertimbangkan situasi dan kondisi harga-harga barang kebutuhan pokok tinggi, harga beras semakin tinggi, sepertinya tidak terkendali,” sesalnya.  
mirah juga menyoroti, belum adanya kompensasi kepada buruh soal harga bahan bakar minyak (bbm) naik di 2022 tadi. “itu artinya masih menambah pr pemerintah, bagaimana untuk menambahkan angka-angka kenaikan tersebut kepada formula ump yang akan diberikan di 2024," tukasnya.
dia menilai, formula 3 variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, jelas akan menahan kenaikan upah buruh. pada akhirnya, kenaikan ump 2024 diprediksinya tidak akan lebih dari 7 persen. 
sejatinya, para buruh mengusulkan kenaikan ump 15 persen kepada pemerintah. “usul ini sudah berupa angka kompromi,” paparnya. seharusnya, tambah mirah, upah buruh bisa naik sampai 20-25 persen.
 "tapi karena kami memang paham betul kondisi ekonomi saat ini, para pelaku usaha, dan sebagainya. kami mengambil jalan tengah (kenaikan ump 2024) 15 persen permintaannya, padahal angka itu sudah sangat-sangat minim," tegasnya.    
pengusaha mendukung pp 51/2023 
ketua asosiasi pengusaha indonesia (apindo) kota palembang, gordon butar-butar mengatakan penetapan upah minimum tahun 2024 dan seterusnya memang mengacu pp nomor 51 yang terbaru. 
"tapi sebelum dikeluarkan pp itu, kita semua sudah tanda tangan dan diminta sosialisasi terlebih dahulu. kita kumpulkan semua asosiasi pengusaha dan pekerja itu sendiri supaya mereka paham perhitungan ump baru," ujarnya, sabtu (11/11)
sosialisasi bahkan sampai daerah-daerah dan kemungkinan buruh yang menyetujui juga banyak. “kalaupun terjadi penolakan, ya buruh memang selalu begitu. umumnya mereka tak ada yang merasa puas. serikat pekerja maupun buruh, perjuangan mereka, usaha mereka terhadap aturan, ada yang tidak bisa dibatalkan lagi. 
sebab menurut gordon, sosialisasi sudah berlangsung sebelumnya dan pp 51/2023 sudah dikeluarkan. “mereka seharusnya menerima," katanya. 
dia mengklaim dengan disetujuinya pp baru dapat dipastikan ada peningkatan pendapatan para buruh. "kajiannya juga sudah dilakukan melalui data statistik, dinas perdagangan, dan lain lain," jelasnya. 
 terpisah, pemkab oku menegaskan tidak menetapkan upah minimum kabupaten (umk). besaran upah yang diberikan kepada pekerja di oku, bakal tetap mengacu kepada upah minimum provinsi (ump).
 “"kita menunggu turunnya penetapan besaran ump untuk 2024 dulu," ujar kabid hubungan penyelesaian sengketa hubungan industrial disnaker oku, ipan saputra, kemarin.
. pertimbangan ikut penetapan ump, karena di kabupaten oku belum ada dewan pengupahan daerah. “jadi belum menetapkan standar upah sendiri yang dilakukan melalui pembahasan bersama antara pihak terkait,” jelasnya.
karena tidak menetapkan sendiri umk, jadi oku juga tidak ada melakukan pengkajian untuk besaran standar hidup layak di daerah. “untuk penghitungan standar upah ini memang biasanya ada pertimbangan tertentu yang diambil untuk penetapan di daerah,” akunya.
 plt kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kabupaten muara enim, mz andri mengatakan bahwa sejauh ini memang belum ada pembahasan terkait dengan umk muara enim. 
"karena kita menunggu surat dari gubernur karena itu sebagai dasar hukum berapa besaran kenaikan umk untuk kabupaten muara enim," ujarnya. pembahasan tersebut biasanya dilakukan di akhir tahun bersama dengan perusahaan dan buruh yang ada di kabupaten muara enim. 
"biasanya itu naik, namun besarannya kita belum tahu, karena itu ada variabel penghitungannya sendiri, sekarang kita belum bisa membeberkannya," terangnya. (afi/iol/way/bis/fad/air)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Sumatera Ekspres 12 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan