TikTok Dikabarkan Mau Buka e-Commerce Lagi, Kemendag: Belum Ada pengajuan

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Kamis , 19 Oct 2023 - 12:03

TikTok Dikabarkan Mau Buka e-Commerce Lagi, Kemendag: Belum Ada pengajuan--

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 31 Tahun 2023. Yang mengatur tentang izin usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Peraturan ini merupakan revisi dari Permendag Nomor 50 Tahun 2020 dan menandai langkah serius pemerintah dalam mengatur perdagangan elektronik. Terutama aktivitas yang dilakukan oleh TikTok Shop.

Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah melarang TikTok Shop untuk melakukan transaksi langsung, seperti jualan produk atau layanan dengan sistem kredit.

Namun, platform ini tetap boleh untuk melakukan promosi, mirip dengan media televisi.

Permendag 31 Tahun 2023 juga mengenalkan definisi yang jelas untuk model bisnis Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Seperti loka pasar atau marketplace dan sosial commerce.

Harapannya Permendag tersebut akan mempermudah pembinaan dan pengawasan aktivitas mereka.

tiktok dikabarkan mau buka e-commerce lagi, kemendag: belum ada pengajuan                            jakarta, sumateraekspres.id - tersebarnya kabar bahwa tiktok bersiap untuk meresmikan kembali layanan e-commerce-nya memunculkan beragam perbincangan.
pasalnya, saat ini pemerintah tengah menutup aktivitas e-commerce tiktok. tiktok pun harus menjalani beberapa tahap agar dapat kembali beroperasi.
namun, direktur jenderal perdagangan dalam negeri kemendag, isy karim, mengungkapkan bahwa hingga saat ini tiktok belum mengajukan izin resmi untuk membuka kembali layanan dagangnya sebagai platform e-commerce.
"belum ada pengajuan izin di kemendag sampai saat ini," ungkapnya pada tanggal 18 oktober 2023.
baca juga:info loker terbaru: tiktok e-commerce buka peluang karier, lulusan s1 atau masih kuliah silakan merapat
baca juga:pasca tiktok
sebagaimana peraturan yang berlaku, untuk kembali menggarap ranah e-commerce, sebuah entitas bisnis resmi di dalam negeri harus terbentuk, yang dibuktikan dengan pendirian perseroan terbatas (pt).
untuk melanjutkan kegiatan di sektor e-commerce,  tiktok harus memiliki entitas badan usaha resmi di dalam negeri yang terdaftar sebagai perseroan terbatas (pt).
"selama ini tiktok telah berkomitmen untuk mematuhi regulasi pemerintah dan mengikuti aturan yang berlaku, namun hingga saat ini, proses izin tersebut belum dimulai," jelas isy karim.
dengan peraturan yang mengharuskan tiktok memenuhi persyaratan pendirian pt, termasuk memiliki npwp (nomor pokok wajib pajak), pengembangan layanan e-commerce ini masih membutuhkan waktu dan upaya sebelum dapat beroperasi kembali.
bagi banyak pihak yang tertarik dengan layanan e-commerce tiktok, mereka harus bersabar menunggu perkembangan selanjutnya terkait permohonan izin dari tiktok.
baca juga:fix! pukul 17.00 wib sore ini tiktok shop tutup layanan. ini alasannya
baca juga:lowongan kerja terbaru dari pt pamapersada nusantara. simak kriterianya, penempatan di sumatera selatan loh!
berita sebelumnya menteri perdagangan, zulkifli hasan, telah mengeluarkan peraturan yang melarang secara resmi terhadap platform media sosial tiktok yang berfungsi sebagai tempat jualan alias platform e-commerce.
keputusan ini tertuang dalam peraturan menteri perdagangan (permendag) 31 tahun 2023. yang mengatur tentang izin usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
peraturan ini merupakan revisi dari permendag nomor 50 tahun 2020 dan menandai langkah serius pemerintah dalam mengatur perdagangan elektronik. terutama aktivitas yang dilakukan oleh tiktok shop.
salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah melarang tiktok shop untuk melakukan transaksi langsung, seperti jualan produk atau layanan dengan sistem kredit.
baca juga:berani mulai, siap sukses! berikut panduan jalankan bisnis online bagi pemula
baca juga:diviralkan suruh bayar hutang, pedagang online asal ogan ilir laporkan akun fb ke polisi 
namun, platform ini tetap boleh untuk melakukan promosi, mirip dengan media televisi.
permendag 31 tahun 2023 juga mengenalkan definisi yang jelas untuk model bisnis penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (ppmse). seperti loka pasar atau marketplace dan sosial commerce.
harapannya permendag tersebut akan mempermudah pembinaan dan pengawasan aktivitas mereka.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Sumatera Ekspres 6 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan