Pemprov Sumsel Rotasi Pejabat Jelang Habisnya Masa Jabatan HDMY, Siapa Saja Kena Rotasi?

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID  - Rotasi pejabat Pemprov Sumsel dilakukan. Itu berlangsung kelang akhir masa jabatan pada 1 Oktober, Gubernur Sumsel, Herman Deru, dan Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya. Ada sebanyak  46 pejabat eselon.  Rincian pelantikan tersebut mencakup dua pegawai eselon 2, 18 pegawai eselon 3, dan 25 pegawai eselon 4. Pelantikan berlangsung di aula Putri Kembang Dadar Bandiklat BPSDM Sumsel kemarin siang. Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, menyampaikan ucapan selamat kepada para pegawai yang telah dilantik. Ia berharap pelantikan ini akan memberikan dorongan bagi mereka untuk lebih baik dalam mendukung pembangunan Sumsel. "Pelantikan ini adalah bagian dari penilaian kinerja dalam perjalanan karir ASN," katanya usai pelantikan. Mawardi Yahya menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari rotasi dan mutasi jabatan pegawai yang sudah masuk waktunya. Meskipun ada kemungkinan perubahan dalam jabatan, namun perubahan pada tingkat eselon terbatas. "Ada 46 pegawai yang dilantik dari BPBD dan Dinas Komunikasi dan Informatika, dan bagi yang baru dilantik, saya harap dapat dengan cepat beradaptasi dengan tugas-tugas mereka," ujar Mawardi. BACA JUGA : Kurang Syarat, Satu Pejabat Eselon II Batal Dilantik Ia juga mengungkapkan harapannya agar para pegawai terus bekerja maksimal dan semangat dalam mencapai karier yang cemerlang. "Pelantikan ini mungkin menjadi yang terakhir yang saya lakukan selama lima tahun masa jabatan saya yang akan berakhir setelah Jumat besok," katanya. Mawardi juga menyampaikan terima kasih kepada para pegawai yang telah membantu dalam pembangunan Sumsel selama lima tahun terakhir. BACA JUGA : Bupati Lahat Rotasi Pejabat Eselon II dan III  "Banyak pembangunan selama lima tahun ini. Setidaknya, kami telah menunjukkan keseriusan kami dalam menjalankan kewajiban kami untuk membangun masyarakat Sumsel," ujarnya. Selain itu, Mawardi juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menunjukkan komitmen untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Hal ini karena mereka menyadari bahwa situasi di Sumsel belum memungkinkan untuk melakukan perjalanan internasional.